BisnisHead LineIndephtPemda

WPLH RI MEYAKINI, PEMBANGUNAN LAND FILL DAN IPAL INDO BHARAT RAYON BELUM PUNYA IMB

DEMO BESAR FORBES PP - LSM KOMPAK BAKAL DIHADANG MASSA TANDINGAN

PURWAKARTA (eNPe.com) – Polemik tentang apakah PT Indo Bharat Rayon sudah mengantongi IMB atau belum terkait pembangunan Land Fill dan IPAL terus bergulir. Ketua DPP Wahana Pemerhati Lingkungan Hidup (WPLH RI) meyakini bahwa kedua bangunan itu belum mengantongi IMB dan berdiri di atas tanah negara.

Teddy M Hartawan, Ketua DPP WPLH RI menegaskan itu kepada eNPe.com semalam (1/9). “Kita tentu sangat percaya dengan Dinas teknis, yaitu Distarkim Pemkab Purwakarta. Surat mereka berdasarkan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menegaskan dua bangunan itu belum punya IMB. Agung Wahyudi sebagai Kepala Dinas sebelum menjawab surat kami juga telah meninjau lapangan. Jadi IMB yang sekarang beredar luas di media sangat meragukan,” jelas Teddy.

Pada 12 Agustus 2019, Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) melayangkan surat jawaban kepada DPP WPLH RI tentang IMB dua bangunan milik PT IBR. Surat bernomor 503/462/DISTARKIM itu ditandatangani oleh Kepala Distarkim Agung Wahyudi. Surat Agung ini adalah jawaban atas surat DPP WPLH kepada Distarkim No. 011/IBR/WPLH.RI/VII/19 tertanggal 16 Juli 2019. Surat itu tentang Permohonan Data Teknis soal pembangunan Land Fill dan IPAL di PT IBR.

“Jadi kalau Dinas Teknis yang mengurusi soal perizinan saja tidak kita percaya, lalu kita akan percaya kepada siap?” jelas Teddy. Pihaknya meminta agar fair,”Ayo adu data, siapa yang benar.”

IBR PERNAH DITEGUR PJT II BERKALI-KALI

Sementara itu Teddy menambahkan, selama proses pembangunan IPAL itu, Direksi PJT II berkali-kali menegur PT IBR karena telah membuang limbah B3 di lahan milik PJT II dan menguruknya dengan tanah merah. “Jadi sejak awal persoalan ini sudah terjadi teguran dan perintah untuk menghentikan pembangunan itu,” jelas Teddy.

ARTIKEL SERUPA  LUTHFI BAMALA MINTA DUGAAN KORUPSI DISDIK PURWAKARTA DAN SKANDAL HIBAH Rp 1 MILIAR DIUSUT TUNTAS

Menurutnya, masalah ini muncul sejak 2004. Saat itu, PT IBR menerbitkan SPK (WO) yang menunjuk CV Hagos untuk mengerjakan pengurukan tanah merah di lokasi itu. SPK bernomor IBR/CV-B/163 ditandatangani oleh Diriektur Utama PT IBR Prakash Maheshwari, pada 15 Desember 2004. Dalam SPK itu, CV Hagos milik Akhmad Ghozali itu diperintahkan untuk menguruk dengan tanah merah sebanyak 20.000 M3.

Teddy menambahkan, pada 22 Juni 2010, Direktur Utama PJT II berkirim surat ke Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Purwakarta. Surat bernomor 1/185/2010 itu ditandatangani oleh Direktur Utama PJT II Djendam Gurusinga.

Surat ini, menurut teddy, adalah soal konfirmasi PT PJT II atas Perubahan Fungsi Lahan Milik Negara oleh PT IBR. “Surat dari PJT II ini adalah jawaban PJT II atas laporan LAKI Purwakarta atas dugaan adanya penyalahgunaan fungsi lahan oleh PT IBR di tanah milik PJT II,” jelas Teddy.

Dalam suratnya itu Direksi PJT II menjelaskan hal-hal berikut:

1. Semula pemanfaatan lahan aset kelola PJT II oleh PT IBR yang berlokasi antara Bendungan Curug di Desa Cilangkap Purwakarta diizinkan oleh PJT II sebagaimana tertuang dalam Surat perjanjian pemanfaatan lahan (SPPL) No 1/43/SPU/2003 tanggal 24 Juli 2003 dan penggunannya sebagai lahan penyangga.

2. Bahwa PT IBR diketahui telah membangun Weste Water Treatment Plan for Spinning #5, kami telah melakukan teguran kepada PT IBR melalui beberapa instansi, sebagai berikut;

a. Surat Kepala Divisi II No. 30/DL/127/2005 tanggal 17 Maret 2005 perihal Peringatan Pelaksanaan Penyimpangan Surat Perjanjain Mengenai Pemanfaatan Lahan No 1/43/SPU/2003

b. Surat Kepala Seksi Curug No 30.7/DL/29/2005 tanggal 19 Maret 2005 perihal Pemberhentian Kegiatan Pengarugan di Lahan PJT II.

ARTIKEL SERUPA  SATU TETANGGA BUPATI ANNE TERNYATA POSITIF TERKENA CORONA, 8 ORANG LAINNYA BERSTATUS PASIEN DALAM PENGAWASAN (PDP)

c. Surat Kepala Divisi II No 30/DL/29/2006, tanggal 21 Januari 2006 perihal Penghentian Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan IPAL di area/lahan Penyangga milik PJT II.

d. Surat Direksi PJT II No 1/110/2006 tanggal 16 Maret 2006 perihal Penghentian pelaksanaan Pembanguan IPAL di Area Lahan Penyangga Milik PJT II.

e. Surat Direksi PJT II No 1/152/2006 tanggal 2 Mei 2006 perihal Penggunaan Lahan PJT II

3. Mengingat lahan yang dipergunakan PT IBR merupakan tanah negara di lingkungan Kementerian PU dan permohonan pemanfaatan lahan dimaksud oleh PT IBR kepada Menteri PU Nomor 93/GA/IBR/IV/2006 tanggal 27 April 2006 perihal permohonan lahan PJT II, Kami telah menyampaikan penjelasan permasalahan tersebut kepada Dirjen Sumber Daya Air Departemen PU melalui surat No 1/168/2006 tanggal 12 Mei 2006.

“Jadi jangan dikira ini persoalan sederhana. Sejak awal pembangunan, PJT II telah menegur dan meminta untuk menghentikan pembangunan IPAL itu,” jelas Teddy.

SURAT DARI KEPALA DISTARKIM YANG MENEGASKAN BELUM ADA IMB

Bahkan, menurut Teddy, Dinas Cipta Karya dan Pengairan Pemkab Purwakarta pada 9 April 2007, mengirim surat teguran kepada PT IBR soal kewajiban mengurus IMB untuk IPAL itu. Surat bernomor : 503/228/WASDAL itu ditandatangani oleh Maman Rosama, selaku Kepala Dinas waktu itu.

Dalam surat itu, menurut Teddy, Dinas telah berkirim surat kepada PT IBR pada 20 Oktober 2005. Surat teguran itu bernomor : 503/838/WASDAL, tentang Pendirian Bangunan Tambahan Kantor Administrasi dan Penambahan Bangunan IPAL yang berlokasi di Desa Cilangkap.

Isi surat itu adalah sebagai berikut;

1. Sesuai Perda No 8 Tahun 1996, Jo Keputusan Bupati No. 04 Tahun 2000, tentang IMB menyebutkan bahwa setiap bangunan harus terdaftar dan wajib memilik iMB.
2. Khusus untuk pembangunan tambahan pengolah limbah di atas tanah PJT II, harus ada rekomendasi/izin prinsip dari PJT II Jatiluhur.
3. Segera mengentikan kegiatan pembangunan
4. Segera menunjukkan rekomendasi atau izin prinsip dari PJT II khusus untuk pengolahan limbah
5. Segera mengajukan permohonan IBM.

ARTIKEL SERUPA  BUPATI MESTI TANGANI DENGAN SEMPURNA PEMUDIK ASAL JABODETABEK, YANG BERPOTENSI MEMBAWA WABAH KE PURWAKARTA

“Jadi jelas dalam aturan IMB itu akan terbit kalau ada izin prinsip dari PJT II. Sementara pihak PJT II sudah ambil sikap untuk tidak mengizinkan,” jelas Teddy.

Jadi, menurut Teddy, kalau sekarang beredar IMB atas Land Fill dan IPAL itu wajib kita ragukan kebenarannya.

MASSA TANDINGAN

Sementara itu, manajemen IBR mencoba menemui LSM Kompak dan PP melalui banyak pihak. Tapi, Ketua LSM KOMPAK Luthfi Bamala menegaskan,”Perlawanan jalan terus.”

Demo yang akan digelar Forbes PP – LSM KOMPAK besok, dari informasi yang berkembang bakal bentrok dengan massa yang diduga disiapkan oleh PT IBR. Sayangnya, Manajer Humas PT IBR Irwan Setiawan belum menjawab upaya konfirmasi media ini soal pengerahan massa tandingan ini. Pertanyaan yang dikirim kepada orang kepercayaan Irwan belum direspon.

Sementara itu, Fapet Wakil Ketua PP Purwakarta berkomentar ringan soal dugaan rencana penghadangan massa tandingan dari PT IBR itu. “Santai saja, biar makin seru,” jelasnya. (tim/KDR).

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *