Thursday, September 24, 2020
Beranda Bisnis WAKIL KETUA KPP : "TUMPANG TINDIH, DANA BANTUAN APD KE DESA-DESA DARI...

WAKIL KETUA KPP : “TUMPANG TINDIH, DANA BANTUAN APD KE DESA-DESA DARI DPMD DAN DISPERINDAGKOP & UKM.”

BENDAHARA PEMKAB MESTI VERIFIKASI AGAR TIDAK BOCOR KE MANA-MANA

PURWAKARTA (eNPe.com) – Dana Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) ke Desa-Desa dari dua instansi yang berbeda, menurut satu aktivis antikorupsi Purwakarta, tumpang tindih. Akibat kejadian itu, potensi kebocoran anggaran penanganan wabah Corona tidak bisa terhindarkan.

Wakil Ketua Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) Tarman Sonjaya menegaskan itu kepada eNPe.com semalam (10/5/20). “Ini ada bantuan APD dari Diskoperindag dan UKM dan Dinas PMD, sama-sama ke Desa-Desa. Dan sumber dana itu sama-sama dari angaran Belanja Tak Terduga (BTT). Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan,” jelas Tarman.

“Kita tentu prihatin, di tengah persoalan wabah Corona, tata kelola keuangan serampangan, tumpang tindih. Dan ini pasti berpotensi bocor.” (Tarman Sonjaya, Wakil Ketua KPP).

Beberapa waktu lalu, Diskoperindag dan UKM menggelontorkan dana Rp 500 juta dari BTT untuk membeli APD dan dibagikan ke beberapa Kelurahan. “Minggu kemarin kita melihat DPMD dari dana BTT juga belanja APD, ada termometer, baju APD, sarung tangan dan infrared, untuk Desa-Desa. Ini ada apa kok bisa seperti ini,” jelasnya.

Sebelumnya, menurut Tarman, dari dana DD ke Desa-Desa juga sudah dialirkan dana tunai sebesar Rp 600 ribu per KK. “Sampai sekarang kita tidak pernah mendapat kejelasan berapa yang sudah menerima berapa yang belum,” jelas Tarman.

BENDAHARA PEMKAB MESTINYA VERIFIKASI

Pihaknya menyayangkan adanya dugaan dana alokasi wabah Corona yang tumpang tindih. “Ini apa bendahara Pemkab tidak memverifikasi pemakaian dana dan program antar Dinas. Ini sungguh aneh,” jelasnya.

Sesuai Permendagri No 20 Tahun 2020, ujar Tarman, pada pasal 5 huruf a disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak Covid-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja, paling lama satu hari kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

“Pertanyaannya, apakah rencana kebutuhan belanja oleh Dinas tidak diverifikasi oleh Bendahara Umum Daerah? Ini yang patut kita persoalkan,” jelas Tarman.

Ini sungguh aneh, jelas Tarman, Dana Desa untuk APD. Dua Dinas menggunakan BTT juga memberi bantuan ke Desa dalam bentuk APD. “Ini bagaimana sih tata kelola programnya,” jelas Tarman.

Sebelumnya MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Purwakarta juga menyoal sikap Bupati Anne Ratna Mustika yang lebih mengutamakan pencitraan diri ketimbang segera menggelontorkan Bansos ke warganya yang kelaparan.

“Kita ini sedang menangani wabah Corona bukan lagi Pilkada. Ini Bupati kok malah mengedepakan pencitraan. Sungguh moralitas politiknya rendah,” Jelas Sekjen MPC PP Purwakarta Asep Kurnaiwan.

Ia berharap Bupati fokus bagaimana Bansos yang sudah telanjur dijanjikan bisa segera dibagikan. “Ini rakyat sudah dua bulan tidak ada pendapatan, tidak usah menunggu mereka marah karena kelaparan,’ jelas Fapet, sapaan akrab Asep.(nur/KDR).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

JEMBATAN DARURAT BODEMAN AKAN DIBANGUN DARI APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

SUDAH DIAJUKAN ANGGARAN PERUBAHAN SEBESAR Rp 5 MILIAR PURWAKARTA (eNPe.com) - Jembatan Bodeman yang runtuh, menurut satu...

POLDA DAN KEJATI JABAR PERIKSA EMPAT PEJABAT DISTARKIM PURWAKARTA TERKAIT DUGAAN KORUPSI DI 11 PROYEK TERMASUK TAJUG GEDE CILODONG

KETUA KMP : "KAMI AKAN KAWAL SAMPAI TUNTAS." PURWAKARTA (eNPe.com) - Polda dan Kejati Jawa Barat...

TEST SWAB DI RS BAYU ASIH KINI BISA DALAM DUA JAM DIKETAHUI HASILNYA POSITIF CORONA ATAU TIDAK

SETELAH MENDAPAT BANTUAN MESIN PCR DARI GUGUS TUGAS PUSAT PURWAKARTA (eNPe.com) - Test swab -untuk tahu pasien...

SETELAH SEMPAT HABIS, PASIEN DENGAN STATUS PDP MUNCUL LAGI

TINGGAL DUA KECAMATAN YANG MASIH ZONA MERAH PURWAKARTA (eNTe.com) - Setelah sempat sembuh 100%, kini pasien dengan...