Head LinePolitikTajuk

UANG, HAKIM PENGKHIANAT DAN TERDUGA KORUPTOR DPRD PURWAKARTA

PUBLIK Purwakarta sekarang sedang dibuat geram. Hakim tipikor dalam amar putusannya tidak menyeret pimpinan dan anggota dewan Purwakarta sebagai bakal tersangka. Padahal bukti-bukti yang muncul dalam persidangan sudah lebih dari cukup untuk menyeret semua unsur pimpinan dan beberapa anggota dewan menjadi pesakitan.

Tapi yang terjadi sungguh aneh bin ajaib. Hakim Tipikor, sebagai penjaga keadilan diduga telah ‘terbeli’ entah oleh siapa. Akal sehat telah hilang. Logika hukum formal telah ditinggalkan. Yang ada adalah produk keputusan hukum yang cacat secara moral, anti keadilan dan diduga berpihak kepada kekuatan uang.

Mari kita lihat bagaimana drama persidangan berhasil menyingkap tabir dugaan korupsi masal di anggota dewan. Pertama, saat saksi anggota dewan digelar, semua anggota mengakui mereka telah menandatangani kuitansi kosong. Nyaris semua mengakui dalam persidangan itu. Kecuali satu orang anggota DPRD dari Golkar Mesakh Supriyadi, dan beberapa yang lainnya.

Mesakh dalam persidangan itu langsung mendatangi hakim dan menegaskan bahwa tanda tangan dia di kuitansi kosong itu adalah tanda tangan palsu. Protes Mesakh dibenarkan oleh terdakwa Rifa’i dan Hasan. Sementara hampir semua anggota dewan lainnya mengakui kalau pernah menandatangani kuitansi kosong.

Pasal 55 KUHP bisa menyeret anggota dewan dengan tuduhan turut serta dalam praktek korupsi sehingga ada kerugian negara sebesar Rp 2,4 miliar. Fakta dan pasalnya ada. Tapi oleh Majelis Hakim yang tidak terhormat ini, fakta-fakta ini diabaikan.

Kita lihat kesaksian dari unsur pimpinan. Dalam persidangan mereka mengakui bahwa telah menandatangani satu agenda Bintek yang terbukti fiktif. Mereka mengakui. Ini fakta hukum yang tidak boleh diabaikan. Begitu pun soal aliran dana ke unsur pimpinan. Dalam persidangan itu mereka mengakui kalau pernah menerima dana baik untuk kepentingan pribadi atau partai.

Dua fakta hukum ini kembali oleh hakim yang tidak terhormat ini diabaikan. Publik telanjur tahu bahwa banyak fakta persidangan yang bisa menyeret dengan mudah dan pasti, unsur pimpinan dan anggota dewan itu. Kita sungguh-sungguh sangat prihatin. Hukum bisa diperjualbelikan dengan uang atas nama kekuasaan.

Lalu ada apa dengan permainan hukum ini? Di kalangan elit politik Purwakarta sebenarnya sudah berhembus kencang bahwa ada kekuatan tertentu yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Kekuatan ini ingin anggota dewan kembali bisa disetir dan didikte dengan sempurna, oleh tangannya.

Salah satu jalan adalah bagaimana anggota dewan lama bisa lepas dari jerat hukum. Ini penting karena, anggota dewan yang lama, banyak loyalis idiologis kepada penguasa.

Mengamankan DPRD penting ketika Bupati terpilih tidak punya kompetensi yang cukup untuk mengendalikan politik anggaran. Di saat anggaran Pemkab Purwakarta lagi kena kanker stadium empat, Bupati tentu perlu stabilitas politik untuk bisa sukses menjalankan programnya.

Maka dari itu, dalam serangkaian persidangan, sang penguasa selalu mengirim mata-mata untuk mengawasi prosesnya. Begitu juga saat pembacaan pledoi, sempat terjadi ketegangan. Khawatir para terdakwa mau buka-bukaan apa adanya, terhadap kasus ini. Karena berhembus kencang di kalangan elit politik Purwakarta bahwa dari kerugian sebesar Rp 2,4 miliar, sebesar Rp 1,8 miliar hanya dinikmati oleh satu orang saja.

Tapi inilah politik di Purwakarta. Tidak beranjak untuk menuju perbaikan. Politik masih dikendalikan oleh orang per orang dan ditentukan oleh kekuatan uang.

Dampak dari keputusan Hakim ini tentu luas. Para anggota dewan yang kembali menjadi Caleg tentu sekarang kembali percaya diri untuk ikut bertarung. Dan kalau mereka kembali melenggang ke dewan, maka masa depan politik di Purwakarta akan kembali suram.

Sikap hakim yang mengabaikan fakta hukum dalam persidangan adalah pengkhianatan terhadap rasa keadilan publik. Siapapun boleh menyoal skandal keputusan ini. Maka dari itu, mesti ada yang ambil inisiatif untuk melaporkan kasus ini ke Komisi Yudisial. Hakim yang letoy ini mesti bertanggung jawab terhadap keputusannya yang tidak adil ini.

Kita mesti tunjukan kepada masyarakat bahwa reformasi politik 1998 mesti mengamputasi kekuatan uang untuk mengatur-atur dunia peradilan. Reformasi mesti mampu menegakkan bahwa hukum mesti adil dan berpihak kepada rasa keadilan publik. Siapa yang berkhianat, mereka mesti mendapat ganjaran yang setimpal. Bila perlu digantung di alun-alun Kian Santang. Biar siapa pun yang berkuasa tahu bahwa rakyat menghendaki perubahan yang beradab dalam tatanan kehidupan politik di Purwakarta.

Ayo kita lawan kekuasaan bar-bar yang sedang berupaya untuk terus dipertahankan. Tunjukan bahwa rakyat Purwakarta lebih berani untuk melawan sambil membusungkan dada bahwa,” Go to hell politik kekuasaan penghamba uang. GO TO HELL …!”

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *