Head LineKriminalPemda

TUNJANGAN SERTIFIKASI DIPOTONG Rp 500 RIBU PER ORANG, GURU-GURU MUAK DENGAN DISDIK PEMKAB PURWAKARTA

GAJI GURU JUGA DIPOTONG PER ORANG Rp 25.000 SEJAK SATU TAHUN YANG LALU.

PURWAKARTA (eNPe.com) – Para guru di Purwakarta mengaku muak dengan sikap Dinas Pendidikan yang telah memotong tunjangan sertifikasi Rp 500 ribu per orang. Menurut mereka, para guru merasa dipaksa dengan alasan untuk seminar antikorupsi.

Sejumlah guru, kepada eNPe.com menuturkan kekesalan itu secara terpisah dalam dua hari terakhir. “Kalau newspurwakarta.com punya nyali, bongkar semua kebohongan yang ada di Dinas Pendidikan. Kami sudah muak,” jelas satu guru dari kecamatan Purwakarta.

“Tidak ada potongan tunjangan sertifikasi guru. Yang ada mereka membayar seminar secara suka rela.” (Kabid GTK Dodi Winandi).

Kalau di Kecamatan Purwakarta, pemotongan itu melalui Kepala Sekolah masing-masing. “Bahasanya sisihkan. Tapi kalau saya analisa, ini sama dengan pemaksaan. Wajib setor per orang Rp 500 ribu,” jelasnya.

Kalau bahasa orang Dinas, menurutnya, “PKB Diklat Implementasi Pendidikan Antikorupsi. Wajib diikuti,” jelasnya dengan nada kesal.

Sementara seorang guru di Kecamatan Pasawahan menyatakan,’Saya bertanya ke panitia pemakaian uang itu rinciannya seperti apa. Dan Kepala sekolah hanya menyatakan, hanya ketitipan saja.”

Ketika masalah ini ditanyakan ke Kepala Sekolah, jawabannya dari kutipan Rp 500 ribu itu yang Rp 350 ribu disetor ke Dinas. Sementara yang Rp 150 ribu disetor ke Kecamatan. “Yang setor ke Kecamatan untuk makan dan snack,” katanya.

Ketika Kepala Sekolah itu ditanya, rincian yang Rp 350 ribu itu untuk apa saja, Ia tidak mampu menjawab. Kepsek itu, kemudian menyarankan agar penggunaan yang Rp 350 ribu itu silahkan tanya saja ke Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Pemkab Purwakarta Dodi Winandi, MM. Jadi melempar persoalan ini ke Dinas,” jelasnya.

ARTIKEL SERUPA  KETIKA BUPATI ANNE MENCOPOT CAMAT CAMPAKA

Para guru, menurutnya, pada mengeluh soal potongan ini. “Mereka tidak tahu ekonomi kita ini rata-rata susah. Berat bener soal potongan ini,” jelasnya.

LAPOR KE INSPEKTORAT

Sementara itu, seorang pejabat di Inspektorat Pemkab Purwakarta menceritakan bahwa soal pungutan untuk seminar antikorupsi ini, sudah ada sejumlah guru yang melaporkan soal ini ke Inspektorat.

“Laporan ini masuk minggu kemarin. Mereka pada kesal, tapi mengaku tidak bisa berbuat banyak,” jelasnya.

Bahkan, menurutnya, dari sejumlah laporan yang masuk, ada pungutan lain yang memotong gaji guru per bulan Rp 25 ribu. “Mereka mengaku pemotongan Rp 25 ribu ini sejak di Bank BJB. Dan ini sudah berlangsung selama satu tahun,” ujarnya.

“Mestinya, kalau ini benar terjadi, BJB tidak boleh main potong begitu saja. Regulasi melarang Bank melakukan pemotongan secara sepihak. Laporan yang masuk akan menjadi bahan kajian tim Inspektorat,” jelasnya.

KABID DODI MENGAKU TIDAK TAHU

Sementara itu, Kabid GTK Disdik Pemkab Purwakarta Dodi Winandi, MM mengaku tidak tahu kalau ada pemotongan Rp 500 ribu per guru. “Kami tidak pernah memotong, tapi mereka membayar iuran secara suka rela,” jelasnya.

ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN PADA 2020 TERKAIT DENGAN PENINGKATAN KOMPETENSI. (Sumber : Kabid GTK Disdik Purwakarta)

KODE REKENING K E G I A T A NANGGARAN
01.1.01.01.20.01Pelaksanaan Sertifikasi PendidikanRp 25 juta
01.1.01.01.02.58Pendidikan Profesi Guru Rp 152,5 Juta
01.1.01.01.02.75Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Abad 21 untuk Guru SD dan SMPRp 150 juta

Begitupun ketika ditanya, uang yang masuk ke Disdik sebesar Rp 350 ribu digunakan untuk apa saja, Dodi menyatakan,”Saya tidak menerima.”

Menurutnya, yang menerima uang itu adalah Lembaga Perguruan Tinggi Kependidikan (LPTK). “Untuk pelaksanaan teknisnya ditunjuk Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP). Jadi bukan Dinas,” jelasnya.

ARTIKEL SERUPA  AGUS SUPRIYANTO CALEG GERINDRA DARI DAPIL VI AKAN BERI BANTUAN HUKUM GRATIS BUAT MASYARAKAT

Meski sejak awal Dodi mengaku tidak banyak tahu soal penggunaan dana yang Rp 500 tibu itu, tapi akhirnya ia mengaku tahu bahwa aliran dana itu sebesar Rp 150 ribu masuk ke kecamatan dan Rp 350 ribu masuk ke STKIP.

“Yang masuk kecamatan untuk makan dan snack. Sementara sisanya untuk honor pembicara dan lain-lain,” ujarnya.

Ketika ditanya, apa kaitannya antara guru dan urusan korupsi? “Dodi sungkan menjelaskan. “Intinya kita ingin jangka panjang mereka tahu soal korupsi,” jelasnya.

Dodi juga mengaku tidak tahu terkait pemotongan gaji guru sebesar Rp 25 ribu per orang. “Kalau itu saya tidak tahu,” ujarnya meghindar.

Satu guru lain di Kecamatan Kota menyatakan, materi antikorupsi buat guru itu tidak tepat. “Yang wajib ikut pendidikan antikorupsi itu Kasi, kabid sampai Kadis. Biar mereka tidak jadi koruptor. Kalau buat guru apa fungsinya,’ jelasnya dengan nada kesal.

Menurutnya, guru yang sudah ikut sertifikasi itu berjumlah 2.414 orang. “Kalau masing-masing dipotong Rp 500 ribu, maka uang yang masuk mencapai Rp 1,2 miliar uang yang digaruk dari para guru. Bukan uang kecil,” jelasnya.

MASUK KATEGORI PUNGLI

Sementara itu, ketika Dodi ditanya apakah Dinas tidak menyediakan anggaran untuk acara sejenis, ketimbang munguti duit guru? Dodi mengaku anggaran dari Dinas ada. “Cuma ini untuk kepentingan program lain,” jelasnya.

Wakil Ketua Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) Tarman Sonjaya menegaskan bahwa pungutan ini masuk kategori pungli. “Kita berharap ada yang melaporkan soal ini ke Siber Pungli,” jelasnya.

Menurutnya, sangat memalukan kalau Dinas Pendidikan yang anggarannya mencapai ratusan miliar per tahun masih suka memotong gaji dan tunjangan guru.

“Rata-rata guru itu miskin. Mereka tahu. Tapi karena niatnya ngutipi uang receh ke para guru, ya itu yang terjadi,” ujarnya.

ARTIKEL SERUPA  DPC PROJO AKAN KAWAL KEJAGUNG AGAR TUNTASKAN KASUS SPPD FIKTIF DPRD PURWAKARTA

Pihaknya menilai, selama ini banyak sekali seminar atau diskusi yang dilakukan Disdik dengan thema asal-asalan. “Kenapa dana seminar itu tidak dialihkan saja untuk meningkatkan kompetensi guru,” jelasnya.

Ia meminta agar semua jenis potongan ke guru, apapun bentuknya mesti dikembalikan. “Kalau Disdik bertahan dengan sikapnya, akan saya ajukan soal ini ke jalur hukum,” jelasnya. (tor/bay/nur/KDR).

Tags

Related Articles

1 thought on “TUNJANGAN SERTIFIKASI DIPOTONG Rp 500 RIBU PER ORANG, GURU-GURU MUAK DENGAN DISDIK PEMKAB PURWAKARTA”

  1. Sungguh terlalu pejabat yg sewenang wenang memotong sertifikasi guru dan gaji guru yg kehidupannya masih minim dari kesejahteraan. Segera d usut tuntas tegakan keadilan dan tegakan hukum…. tindak dg tegas pimpinan yg sewenang wenang dan tidak bertanggung jawab tsb.

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *