Head LinePemdaPolitik

TUKANG BANGUNAN DAN SUPLIER DI TAJUG GEDE CILODONG, TIGA BULAN DIDUGA BELUM DIBAYAR. REALISASI HIBAH Rp 9,5 MILIAR JUGA TIDAK JELAS

PADAHAL DARI PEMKAB SUDAH DIBAYAR LUNAS

PURWAKARTA (eNPe.com) – Hibah sebesar Rp 9,5 miliar kepada satu institusi TNI yang digunakan untuk membangun Tajug Gede Cilodong diduga bermasalah.

Menuru satu tukang yang bekerja di pembangunan Tajug Gede itu, sudah tiga bulan upahnya diduga belum dibayarkan. Sementara dari total pemakaian dana hibah itu, yang jelas alokasinya baru Rp 1,8 miliar.

“Sebenarnya itu bukan hibah, tapi Pemkab menyediakan bahan baku, yang mengerjakan institusi TNI.” (Agung Wahyudi, Kadistarkim Pemkab Purwakarta beberapa waktu lalu).

“Kami bekerja sudah tiga bulan selesai, suplayer bahan baku juga belum pada dibayar. Jadi kami bingung harus bagaimana. Hingga detik ini belum juga dibayar,” jelas satu tukang kepada eNPe.com hari ini (29/3/20) ketika dikonfirmasi ulang.

Ia menjelaskan, bekerja di Tajug Gede untuk memberesi emplacement. “Sekarang yang digunakan lahan parkir,” jelasnya.

Ia berharap agar pihak pemborong bisa segera melunasi kewajibannya. “Selama ini janji-janji terus,” jelasnya.

Pihaknya juga menjelaskan bahwa emplacement yang dibangun senilai Rp 1,8 miliar. “Ini proyek judulnya bakti sosial dari satu institusi TNI. Makanya jadi serba tidak jelas,” ujarnya.

Total tunggakan yang masih tertahan, menurutnya, sekitar Rp 140 juta. “Itu termasuk tunggakan kepada para suplier,” jelasnya.

Sebelumnya, pada Juni 2019, Anggota Komisi I DPRD Purwakarta dari Partai Gerindra Fitri Maryani sempat mempertanyakan hibah yang Rp 9,5 milar itu kepada Yogi Kabag ULP waktu itu.

“Ini ada hibah Rp 9,5 miliar buat apa lagi,” tanya Fitri. Dan saat itu Yogi tidak mampu menjelaskan soal itu.

Penelusurn media ini menyebutkan, pada APBD 2019 ada alokasi dana Rp 9,5 miliar ke satu institusi TNI dalam bentuk hibah. Saat itu ada kode rekeningnya segala.

Tapi, saat dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Tarkim Agung Wahyudi menyatakan itu bukan hibah. “Tapi kita menyediakan bahan baku dan institusi TNI yang mengerjakan,” jelas Agus waktu itu.

ALOKASI DANA TIDAK JELAS

Sementara itu, Kabid Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Pemkab Purwakarta Muhtar Jalaluddin ketika dikonfirmasi soal tunggakan pembayaran tukang dan suplier, pihaknya mengaku tidak tahu.

“Saya malah baru tahu kalau soal pembayaran belum beres. Yang pasti dari Pemda sudah dibayar 100%,” jelas Muhtar.

Ketika ditanya, alokasi hibah Rp 9,5 miliar pada 2019 digunakan untuk apa saja, Muhtar menyatakan, yang Rp 1,8 miliar untuk emplacement. Sisanya, menurutnya,”Untuk penataan Tajug Gede.”

Ketika diminta rincian alokasi dana itu di luar untuk emplacement, Muhtar enggan menjelaskan secara detail. “Setahu saya alokasi itu penataan Tajug dan emplacement,” jelasnya. (bay/KDR).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close