Diduga Setoran Dana Pensiun Dimanipulasi
PURWAKARTA ( enpe.com) – Para pensiunan PDAM Purwakarta mempersoalkan uang pensiunan yang sudah tiga tahun tidak dibayarkan. Mereka kemudian melaporkan kasus ini ke Forum Masyarakat Purwakarta (Formata).
Ketua Formata dr. Dedi Ahdiat membenarkan kalau para pensiunan itu melaporkan kasusnya ke Formata. “Ya benar, mereka sudah melapor ke kami dan sedang kami dalami,” jelas Dedi kepada enpe.com beberapa waktu lalu.
Sementara itu, pengurus Formata yang lain menjelaskan bahwa ada delapan pensiunan yang mempersoalkan masalah ini. “Mereka tiga tahun tidak mendapatkan haknya. Mestinya mereka dapat uang pensiunan tiap bulan. Kemudian mereka minta Formata untuk mengadvokasinya,” ujarnya.
“Publik mesti tahu kenapa mantan karyawan itu tidak menerima pensiunan.”
Ia menambahkan, selama bekerja karyawan PDAM itu dipotong gajinya sebagai setoran ke dana pensiun di Jakarta. “Dengan harapan setelah pensiunan mereka masih ada pendapatan,” jelasnya.
Yang terjadi sekarang, menurut mantan aktivis partai Gerindra ini,”Mereka sudah tiga tahun tidak mendapatkan haknya.” Karena itu, kita akan tangani kasus ini sampai tuntas. “Biar publik tahu,” jelasnya.
Dugaan sementara, menurutnya, ada kesalahan dalam manajemen keuangan di PDAM. “Kalau uang karyawan disetor dengan tertib pasti terbayar. Makanya, kalau ternyata tidak terbayar berarti diduga ada persoalan di uang setorannya,” jelasnya.
DILAPORKAN KE DPRD
Untuk bisa mengungkap tuntas kasus ini, menurut pengurus Formata yang lain, Formata telah mengirim surat ke DPRD agar ada penyelesaian dalam kasus ini. “Kita juga ingin tahu apa seh penyebab utamanya,” jelasnya.
Tapi, menurutnya, hingga kini Formata belum mendapat jawaban dari Ketua DPRD. “Kita masih menunggu jadwal dari mereka,” jelasnya.
PDAM Purwakarta, selama ini memang penuh masalah. Publik, selama ini tidak pernah tahu hasil audit keuangan PDAM bertahun-tahun. Maka dari itu, Wakil Ketua Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) Tarman Sonjaya pernah meminta agar hasil audit PDAM dalam sepeuluh tahun terakhir mesti dibuka ke publik.
Tarman beralasan,”Pemkab sering menyuntik dana ke PDAM. Tapi nyaris tiap tahun judulnya rugi terus,” jelas Tarman beberapa waktu lalu.
Dugaan praktik KKN juga kuat sekali di tubuh PDAM. Sebagai catatan sudah 12 tahun Direktur Utama PDAM masih dijabat kerabat dekat Bupati Purwakarta.
Sementara itu, Direktur Keuangan PADM Purwakarta Kusnan, ketika dilonfirmasi masalah ini enggan menjelaskan. Pertanyaan yang dikirim media ini melalui saluran whatsapp cuma dibaca saja. Kusnan enggan menjelaskan ke publik kenapa sudah tiga tahun para pensiunan tidak mendapat haknya. (one) editor : gsoewarno
