BisnisHead LinePemda

TIGA PEJABAT PENTING DAN POLITISI DEMOKRAT, DIDUGA TERIMA ALIRAN DANA ROYAL CAMPAKA Rp 950 JUTA

PROJO PURWAKARTA MINTA BUPATI CABUT IZIN ROYAL CAMPAKA

PURWAKARTA (eNPe.com) – Dugaan skandal aliran dana dari Perumnas Royal Campaka, laiknya iklan pipa paralon “Mengalir Sampai Jauh.” Setidaknya ada tiga pejabat dan satu politisi yang diduga telah menikmati aliran dana gurih itu.

“Perumnas Royal Campaka ini diurus izinnya saat transisi kepemimpinan terjadi di Purwakarta. Waktu itu Pj Bupati dijabat oleh Dadan Koswara, Pj Sekda dijabat oleh Ruslan Subanda. Dua pejabat ini diduga telah menikmati aliran dana dari Royal Campaka untuk memuluskan izin. Karena ini areal persawahan. Jadi saat semua lengah, izin itu diloloskan,” jelas satu sumber eNPe.com yang tahu persis prosesnya, kemarin (4/8).

Menurutnya, ada politisi dari Partai Demokrat, Haerul Amin Prasetya yang juga diduga ikut atur-atur soal izin ini dan diduga ikut menikmati aliran dana ini. Satu pejabat di Dinas Damkar juga diduga ikut menikmati dana ini. “Jadi ketika semua lengah izin ini terbit,” ujarnya.

Menurutnya, aliran dana itu dari Perumnas diduga masuk ke Haerul Amin Prasetya Rp 450 juta, diduga masuk ke Pj Dadan Koswara Rp 350 juta, diduga masuk ke Pj Sekda Ruslan Subanda Rp 150 juta dan satu pejabat di Dinas Damkar diduga juga ikut menikmati dana ini sebesar Rp 10 juta.

“Jadi ini seperti memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kita tidak menduga bahwa Pj Bupati diam-diam meloloskan izin perumahan di lahan sawah yang selama ini dijaga oleh Pemkab,” jelasnya.

Sementara itu, Dadan Koswara dan Ruslan Subanda ketika dikonfirmasi enggan menjelaskan. Pertanyaan yang dikirim melalui saluran whatsapp tidak direspon sama sekali. Sementara Haerul Amin Prasetya melalui sambungan telpon, ketika ditanya soal ini, ia ngajak ketemu. “Ketimbang beritanya jadi fitnah,” katanya. Sayang hingga berita ini turun, jawaban yang diminta redaksi melalui whatsapp tidak juga diberikan oleh yang bersangkutan.

PROJO MINTA DIBATALKAN

ASEP BURHANA

Sementara itu Ketua Projo Purwakarta Asep Burhana meminta agar Bupati membatalkan izin Perumnas Royal Campaka. “Kalau cara mendapat izin seperti itu, memanfaatkan kelengahan orang, di masa transisi, ini tentu berbahaya. Kami minta Bupati mesti berani menolak, apalagi Perumahan ini berada di lahan sawah,” jelasnya.

Pemkab Purwakarta, jelas Asep, mesti mendukung program Presiden Jokowi untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional. “Konsen kita diancaman terhadap ketahanan pangan. BUMN mestinya memberi contoh yang baik, jangan malah menggusur lahan sawah,” jelasnya.

Asep menyatakan ada celah hukum yang menguntungkan Pemkab kalau bisa membatalkan IMB Perumahan itu. “Cara mendapat izin dari Pj Bupati kan tidak lazim, klausul ini bisa kita pakai untuk melawan mereka jika ada gugatan. Jadi atas nama ketahanan pangan, saya sebagai Ketua Projo minta agar izin perumahan itu dibatalkan,” jelas Asep.

Pihaknya menekankan, jika keinginan Projo diabaikan,”Kami bisa lapor ke Presiden langsung,” tandas Asep. Ia berharap, semua pihak bisa memahami sikap tegas Projo. (ril/PU).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *