Head LinePemdaPolitik

TAMBUNAN : SAYA LAWAN BUPATI ANNE KARENA HAK KONSTITUSI SAYA SEBAGAI ASN DILANGGAR

ADA 15 PEJABAT PEMKAB YANG MELAKUKAN PERLAWANAN KE BUPATI

PURWAKARTA (newspurwakarta.com) – Wusmin Tambunan, seorang Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemkab Purwakarta melakukan perlawanan hukum kepada Bupati Anne Ratna Mustika. Langkah itu, menurutnya, dilakukan karena sebagai pejabat paling senior, hak konstitusional sebagai ASN diinjak-injak.

“Kami tidak akan tinggal diam. Perlawanan ini kami lalukan karena ada hak konstitusional kami sebagai ASN dilanggar. Pelanggaran UU dalam proses lelang jabatan mesti kami lawan,” jelas Tambunan kepada newspurwakarta.com kemarin (26/2).

WUSMIN TAMBUNAN M.Si, PEJABAT SENIOR DI DISNAKERTRANS YANG MELAWAN BUPATI.

Tambunan di Disnakertrans Pemkab Purwakarta adalah pejabat paling senior dengan pangkat IV b. “Saya sudah menduduki jabatan sebagai Kabid sudah 15 tahun. Anda bayangkan. Ketika UU mengatur soal lelang jabatan secara transparan dan terbuka, tiba-tiba Bupati melantik Titov Firman SH sebagai Kadisnakertrans. Kalau hal ini kami biarkan, maka akan rusak tata kelola pemerintahan di Pemkab Purwakarta,” jelas Tambunan dengan nada geram.

Menurut Tambunan, ada dua kesalahan mendasar yang dilakukan oleh Bupati Anne Ratna Mustika. “Pertama, UU tentang ASN No 5 Tahun 2014 pasal 115 menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan setingkat eselon II dan III harus dilelang secara terbuka. Ini tidak ada lelang tiba-tiba Titov dilantik. Pelantikannya pun tertutup tidak ada yang tahu,” jelasnya.

Kesalahan kedua, menurut Tambunan, adalah Bupati mengeluarkan SK No 848/208/BKPSDM hanya untuk mengakomodir kesalahan yang telah dilakukan. “Bayangkan Titov dilantik, sehari setelah itu SK Bupati turun pada 31 Januari 2019. Ini kan lucu. Karena kebijakannya melanggar UU, maka sehari setelah melakukan kesalahan itu Bupati mengeluarkan SK agar kebijakannya bisa dibenarkan. Ini kesalahan fatal. Ini adalah satu bukti tata kelola yang buruk,” jelas Tambunan.

SEBANYAK 15 PEJABAT MELAWAN

ARTIKEL SERUPA  ASET PEMKAB YANG HILANG SENILAI Rp 45,5 MILIAR. TERMASUK DUA LUKISAN DI DINAS PENDIDIKAN SENILAI Rp 5,4 MILIAR

Pihaknya menegaskan, kini ada 15 pejabat yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan Bupati soal lelang jabatan yang dilanggar ini. “Kami ada 15 orang, dua orang di antaranya Kepala Dinas. Kami menggalang perlawanan karena kami ingin ada perbaikan di Purwakarta. Kami ingin koridor hukum dalam tata kelola pemerintahan digunakan sebaik-baiknya. Kami tidak ingin ada raja-raja kecil di birokrasi,” jelas Tambunan.

SURAT KEBERATAN TAMBUNAN KE BUPATI

Menurutnya, di belakang 15 orang ini banyak sekali yang mendukung. Mereka orang-orang Purwakarta yang sudah muak dan ingin ada perbaikan di Pemkab Purwakarta. “Selama ini kami tidak berdaya menghadapi banyak persoalan yang tidak sehat dalam birokrasi ini. Kami menilai sudah saatnya kami melakukan perlawanan,” jelasnya.

KASUS SEKDIS NAKERTRANS

Kepala Dinas Nakertrans Titov Firman, ketika dikonfirmasi soal ini enggan menjawab. Pertanyaan yang dikirim newspurwakarta.com, baik melalui saluran whatsapp maupun SMS hanya dibaca oleh Titov. Pihaknya lebih suka memilih diam, ketimbang menjawab pertanyaan reporter media ini.

Sementara itu, Tambunan menjelaskan, kasus ini sebenarnya kasus kedua di disnakertrans. Pada September 2018, tiba-tiba Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi saat itu mengangkat Aulia, yang secara golongan belum memenuhi syarat sebagai Sekretaris Disnakertrans.

“Saat itu saya protes keras atas pengangkatan Aulia, karena banyak pelanggaran UU. Saya lawan waktu itu, karena pengangkatan itu tidak mengindahkan UU. Akhirnya oleh Dedi Mulyadi dibatalkan. Dan Aulia masuk ke Satpol PP sebagai Sekdis,” jelasnya.

Ada juga, menurut Tambunan, seorang yang ikut lelang jabatan untuk eselon II dan dia juara satu. “Tapi tidak dilantik. Ini aneh, nilai dalam lelang jabatan nomer satu tapi tidak dilantik. Hal-hal seperti ini yang akan kami lawan,” jelasnya.

Sebelumnya, Tambunan mengadukan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika ke KPK. Langkah ini diambil Tambunan, setelah surat protesnya soal pengangkatan Titov tidak digubris oleh Bupati.

ARTIKEL SERUPA  KEJAGUNG AKAN TINDAKLANJUTI DUGAAN KORUPSI DPRD PURWAKARTA

“Langkah hukum saya ini prosedural. Saya surati Bupati dengan baik-baik. Saya kasih waktu seminggu untuk menanggapi surat keberatan saya. Dan saya bilang, kalau tidak ada tanggapan, maka kami akan mengambil langkah hukum,” jelas Tambunan.

Kemarin, Tambunan optimistis, langkahnya ke KPK itu tepat. “Bupati pasti kena. Kalau Korupsinya susah dibuktikan, maka, peluang terjerat bisa karena Kolusinya atau Nepotismenya. Kami akan lakukan perlawanan terus sampai tuntas,” jelas Tambunan. (nur/KDR).

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *