Head LineKomunitasKriminalPemda

STKIP PURWAKARTA TERIMA Rp 700 JUTA TERKAIT PUNGUTAN GURU Rp 500 RIBU PER ORANG UNTUK SEMINAR ANTIKORUPSI

PEKAN DEPAN SABER PUNGLI POLDA JABAR AKAN TURUN KE PURWAKARTA

PURWAKARTA (eNPe.com) – Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Purwakarta mengakui kalau pihaknya menerima dana Rp 700 juta dari pungutan pada guru SD se Purwakarta, sebesar Rp 500 ribu per orang. Dan menurut satu pejabat STKIP, pungutan itu tidak hanya kepada guru yang sudah bersertifikat, tapi kepada semua guru baik honorer, guru yang sudah jadi ASN maupun guru non-ASN.

Pery Sukma, Kepala Bidang Kerjasama STKIP Purwakarta menjelaskan itu kepada eNPe.com kemarin (12/3/20) di kampus UPI Purwakarta. “Dana sebesar itu untuk membiayai dua kali seminar dan dua kali kelas reguler di masing-masing kecamatan,” jelasnya.

“Kegiatan Mandiri dan memungut dana dari para guru itu dibolehkan, karena ada regulasi yang mengaturnya.” (Dodi Winandi, Kabid GTK Dinas Pendidikan Pemkab Purwakarta).

Pery menambahkan, uang sebesar itu diterima dari para koordinator di masing-masing kecamatan. “Ya kami terima secara cash saat pendaftaran yang dikoordinasikan oleh masing-masing Korcam. Dan tidak saya masukkan ke rekening Yayasan,” jelasnya.

Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Pemkab Purwakarta Dodi Winandi menjelaskan STKIP Purwakarta dikelola oleh Yayasan Pendidikan Putra Bangsa Purwakarta. Di Yayasan ini diketuai oleh Acep Ruswan M.Pd. Acep Juga dosen di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Purwakarta. Sementara sebagai Ketua STKIP, menurut Dodi adalah Prof. Dr Sofyan Iskandar M.Pd.

Ketika media ini menyambangi STKIP yang beralamat di Jl. RE Martadinata Purwakarta, operasional kampus ada di lantai dua. Kondisi ruangan laiknya gudang, ada ruang luas yang kondisinya berantakan.

Satu staf yang ditemui menyatakan bahwa ruang kuliah ada di bagian belakang gedung dan berjumlah enam lokal. Sementara jumlah mahasiswa sekitar 200 orang. STKIP Purwakarta mempunyai tiga jurusan. “Dosen dan pengurus ke sini hanya kalau mengajar saja,” jelas staf itu.

Dodi, ketika ditanya kenapa kerjasamanya tidak dengan UPI yang jauh lebih mapan dan profesional, pihaknya menyatakan,”Kalau dengan UPI mahal.”

Pery sendiri mengakui, kerjasama dengan Disdik Purwakarta sudah berlangsung sejak zaman Kadisdiknya Rasmita. Sementara ketika Purwanto menjadi Kadisdik, MOU antara STIKP dengan Disdik diperbarui.

“Kami ini mitra untuk pengembangan program yang terkait dengan kompetensi guru,” jelas Pery.

Pihaknya mengakui, untuk urusan seminar ini pernah dirapatkan secara resmi di Disdik. Hadir dalam pertemuan itu, Kadisdik Purwanto, Kabid GTK Dodi, Kasi dan Pery yang mewakili STKIP.

Menurut Pery, ide tentang pentingnya seminar tentang pendidikan antikorupsi datang dari para guru. Sementara itu, seorang guru membantah soal itu.

‘Mana ada guru mikir soal korupsi. Mikir kebutuhan ekonomi saja sudah pusing. Jadi tolong kasus ini jangan dibuat makin rumit dengan mencoba menutupi kebohongan dengan kebohongan baru,’ jelasnya dengan nada geram.

SABER PUNGLI PEKAN DEPAN KE PURWAKARTA

Sementara itu, Kepala Saber Pungl Polda Jabar AKBP Basman meminta agar disiapkan guru yang siap bersaksi dan menyediakan bukti-bukti. “Siapkan bukti-buktinya biar tuntas,’ jelasnya melalui saluran whatsapp.

Informasi dari internal Saber Pungli Polda Jabar menyatakan, pemeriksaan terhadap saksi-saksi akan terjadi minggu ini. Sementara pekan depan tim Saber Pungli akan turun ke Purwakarta.

Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) Zaenal Abidin menegaskan upaya suap oleh STKIP kepada media ini membuktikan bahwa pada proyek ini ada yang salah. “Kita akan persoalkan masalah ini,” jelasnya.

Ia menyayangkan, sebagai institusi pendidikan STKIP melakukan hal itu. “Mereka mestinya memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Mereka itu orang yang punya gelar profesor dan doktor, tapi kok mau mencoba melakukan hal yang tidak terpuji,” jelasnya.

KEGIATAN ILEGAL

Sementara itu, hasil penelusuran eNPe.com menemukan bahwa kegiatan Seminar tentang antikorupsi ini tidak ada kode rekeningnya. “Kalau tidak ada kodreknya berarti tidak ada pembiayaan dari Pemkab. Ini bisa masuk kategori kegiatan ilegal,” jelas Zaenal.

Pery mengaku kegiatan “Implementasi Pendidikan Antikorupsi Berbasis Tujuh Peo Atikan Purwakarta Istimewa adalah kegiatan mandiri. Secara regulasi dibolehkan, katanya.

Begitu juga dengan Dodi, ketika ditanya kenapa program nasional sepenting ini tidak dianggakan oleh Dinas? Menurut Dodi kegiatan ini adalah kegiatan mandiri,”Secara regulasi dibolehkan.”

Sebelumnya, sejumlah guru mengeluh soal pungutan Rp 500 ribu yang dipotong dari tunjangan sertifikasi. “Pemotongan ini pemaksaan, karena kami tidak ada sosialisasi apapun. Kami sudah muak dengan Disdik,” jelas satu guru di Kecamatan Purwakarta itu. (bay/nur/KDR).

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close