BisnisPemdaStraight News

SOAL SENGKETA ASET DESA WANAYASA, PIHAK DESA MINTA PEMKAB SEGERA SELESAIKAN SOAL STATUS TANAH DESA

WANAYASA (newspurwakarta.com) – Sengketa soal aset desa di Wanayasa hingga kini belum selesai. Menurut satu perangkat Desa Wanayasa, pihak Desa meminta agar soal status tanah bisa diselesaikan secepat mungkin.

IKHSAN FIRMANSYAH

Sekretaris Desa Wanayasa Ikhsan Firmansyah menegaskan hal itu kepada newspurwakarta.com kemarin (1/4). “Kalau kita merujuk pada PP No 40 Tahun 1996, maka hak pakai itu biasanya 25 tahun. Maka dari itu, kalaulah hak pakai atas nama Pemkab Purwakarta benar, maka akan habis pada 2020. Tahun depan habis, makanya kita minta soal status tanah ini secepatnya diperjelas,” katanya.

Ikhsan menambahkan, anggapan bahwa tanah pasar itu milik pemda mutlak keliru. “Sebab yang terbit itu adalah sertifikat hak pakai, itupun prosesnya tidak jelas. Bagian asset pemda tidak pernah bisa menunjukkan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah tersebut,” ujar Ikhsan.

Kalaupun pernah terjadi perjanjian, menurut Sekdes, dapat dipastikan hak pakai atas tanah tersebut pada 2020 ini habis. Ini merujuk pada PP no. 40/1996 bahwa hak pakai itu hanya 25 Tahun, katanya.

“Jika dihitung dari 1995 (terbit sertifikat hak pakai) maka 2020 tahun depan sudah habis. Belum lagi ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh si pemegang hak pakai terhadap pemilik tanah, yang dimuat pada surat pengalihan hak (perjanjian awal),” ujar Sekdes.

Yang jadi pertanyaan, menurut Ikhsan, justru karena dokumen perjanjiannya tidak ada yang dapat menunjukkan. Harapan Pemerintah Desa Wanayasa, Pemkab  konsekwen terhadap hasil pertemuan di Inspektorat pada  9 April 2018.

“Saat itu Pemkab berjanji akan segera menyelesaikan persoalan status tanah tersebut dan berkoordinasi dengan pihak BPN serta DPRD Purwakarta. Sudah 25 Tahun tanah itu diklaim milik pemda, hari ini di Wanayasa saya katakan:  Saya akan Lawan!” tandas Ikhsan.

ARTIKEL SERUPA  KAS PEMKAB DIDUGA KOSONG, TUNJANGAN JABATAN BELUM DIBAYARKAN

Sebelumnya, pembangunan pasar di Desa Wanayasa penuh masalah. Tidak hanya soal status tanah yang diperebutkan antara Desa dan Pemkab Purwakarta. Tapi juga soal jumlah kios yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan.

Jumlah pedagang di pasar itu 316 orang, sementara kios yang dibangun hanya 230 tempat. Belum soal pengelolaan. Pihak desa meminta agar BUMDes dilibatkan dalam pengelolaan pasar itu. Tapi pihak Pemkab menolak.

Ikhsan juga menyoal istilah ruwatan yang akan digelar di lokasi pasar. Dalam acara itu akan hadir Dedi Mulyadi dan Sule. “Ruwatan itu acara untuk menghapus dosa. Ini aneh. Siapa yang berdosa? Jangan-jangan ada yang merasa berdosa kali,” ujarnya. (jal/PU).

 

 

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *