BisnisHead LineKriminal

SOAL PEJUALAN ASET DESA DI CAMPAKASARI, KADES MENGAKUI MANTAN CAMAT CAMPAKA DIDUGA IKUT MENIKMATI

KETUA KMP : “MANTAN CAMAT BISA KENA PASAL TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA ITU.”

CAMPAKA (eNPe.com) – Mantan Camat Campaka Dodih Hamdani, menurut Kades Campakasari, diduga ikut menikmati uang hasil proses Akta Jual Beli (AJB) tanah aset desa yang bermasalah. Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) menyatakan, mantan Camat ini bisa dikenai pasal turut serta dalam satu tindakan pidana.

Kades Campakasari Kecamatan Campaka Purwakarta Abdul Kadir menyatakan hal itu kepada eNPe.com dua hari yang lalu (26/2) melalui saluran telpon. “Pak Camat memang yang menandatangani AJB itu. Dan mendapat bayaran Rp 800 ribu. Kalau isyu yang di luar pak Camat mendapat Rp 70 juta itu tidak benar,” jelasnya.

“Yang menandatangani AJB memang pak Camat. Dan pak Camat mendapat bayaran Rp 800 ribu, bukan Rp 70 juta.” (Kades Campakasari Abdul Kadir).

Kini Kades Campakasari sedang berurusan dengan hukum. Ia diduga telah mejual aset desa di Desa Campakasari seluas 5.124 m2. Tanah ini adalah lahan TPU yang berada di Kampung Krajan Blok Cisengked, RT 03/01 Desa Campakasari. Tanah milik desa ini oleh Abdul Kadir diduga telah direkayasa seolah menjadi tanah milik tiga orang warga.

Dalam pemeriksaan di BAP, ketiga orang saksi yang seolah menjadi pemilik tanah belakangan diketahui masih ada hubungan kerabat dengan Kades. Ketiga orang itu mengaku mendapat Rp 5 juta per orang dari peran seolah menjadi pemilik tanah itu.

Abdul Kadir sendiri, menurut satu tokoh masyarakat Desa Campakasari telah habis uang sebesar Rp 350 juta untuk menangani urusan hukum yang membelitnya. Tapi Kades Abdul Kadir membantah ketika dikonfirmasi soal itu. “Akh tidak benar itu,” jelasnya.

Kerabat Abdul Kadir, warga Purwakarta kepada media ini menceritakan bahwa Kades Abdul Kadir sedang berusaha menggadaikan mobil pribadinya. Sayang ketika dikonfirmasi soal ini, Kades Abdul Kadir enggan meresponnya.

Sementara itu, mantan Camat Campaka yang sempat diprotes Ulama Campaka Dodih Hamdani ketika dikonfirmasi soal ini berkali-kali tidak merespon. Dodih yang kini menjadi Camat Kota Purwakarta ini lebih suka diam, ketimbang menjelaskan soal ini. Pertanyaan yang dikirim melalui sms, whatsapp dan telpon tidak direspon sama sekali.

CAMAT BISA TERSERET

Sementara itu, Ketua KMP Zaenal Abidin menyatakan, mantan Camat Campaka bisa terseret kasus ini. “Yang pasti sudah terbukti ikut tanda tangan dan mendapat fee Rp 800 ribu. Ini bukan soal besar kecil, tapi soal dugaan turut serta dalam satu tindak pidana,” jelas Zaenal.

“Karena dinilai lalai, maka mantan Camat Campaka bisa kena pasal turut serta dalam satu tindak pidana.” (Zaenal Abidin, Ketua KMP).

Menurut Zaenal, proses AJB itu ada SOPnya. “Prosesnya mesti lihat lokasi. Tim Kecamatan yang dikirim mestinya tahu kalau itu tanah aset desa. Jadi Camat bisa dinilai lalai, sehingga timbul kerugian negara. Ini konstruksi masalahnya,” jelas ZA, sapaan Zaenal.

KMP, menurut ZA, akan mendorong agar kasus ini tuntas. “Kita akan kawal kasusnya sampai tuntas. Termasuk kalau ada dugaan keterlibatan anggota Dewan, aparat mesti adil untuk mengusutnya,” jelas Zaenal.

Menurutnya, dalam banyak kasus tanah, sudah terjadi beberapa notaris yang ikut kena tindak pidana karena dinilai turut serta. “Jadi dengan sudah adanya contoh kasus seperti ini, aparat mesti serius memeriksa mantan Camat Campaka,” jelas Zaenal. (bay/KDR).

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close