Head LineJabarKriminal

SOAL DUGAAN KORUPSI DPRD PURWAKARTA, KEPALA KEJARI SYAHPUAN TERBUKTI PEMBUAL

UNTUK MENERBITKAN SPINDIK TIDAK PERLU KEPUTUSAN HAKIM

BANDUNG (newspurwakarta.com) – Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) pada jumat (17/5) pekan lalu menyambangi Pengadilan Tipikor Bandung. Dari pertemuan itu terungkap bahwa untuk menerbitkan sprindik baru bagi 44 unsur pimpinan dan anggota dewan, tidak perlu keputusan hakim.

“Jadi kami selama ini dibohongi Kepala Kejari Syahpuan, yang menyatakan untuk menerbitkan Sprindik baru mesti ada keputusan hakim. Menurut Panitera yang kami temui, tidaklah seperti itu. Kejari bisa langsung menerbitkan Sprindik berdasarkan fakta-fakta persidangan. Jadi Syahpuan terbukti pembual,” jelas Zaenal Abidin kepada newspurwakarta.com kemarin (18/5).

KAJARI SYAHPUAN, DALAM SOAL SPRINDIK TERBUKTI PEMBUAL

Pertemuan digelar Jumat pekan lalu, antara KMP dengan Panitera Pengadilan Tipikor di Bandung. Tim KPM yang diterima Panitera Yuniar, diwakili oleh Zaenal Abidin, Awod Abdul Gadir dan Iwan Torana.

KMP pada 9 Mei lalu mendatangi Kejari Purwakarta. Rombongan KMP yang berjumlah 20 orang itu diterima Kepala Kejari Syahpuan di ruang kerjanya.

Menurut Zaenal, sikap Syahpuan jelas-jelas mempermainkan hukum. “Rasa keadilan masyarakat diabaikan. Maka dari itu akan kita kejar terus sampai tuntas,” jelas Zaenal.

Sebelumnya, dalam proses persidangan kasus perjalanan dinas fiktif dan bimtek fiktif terungkap bahwa unsur pimpinan dewan dan anggota diduga terbukti turut serta dalam proses dugaan korupsi itu. Bahkan dalam serangkaian persidangan itu, terbukti dengan meyakinkan bahwa unsur pimpinan dan anggota diduga turut serta dalam kasus korupsi ini.

Ada tiga fakta persidangan yang diakui oleh unsur pimpinan dan anggota. Pertama soal tandatangan bimtek fiktif oleh unsur pimpinan, kedua menandatangani kuitansi kosong dan ketiga ikut menikmati hasil kejahatan.

Khusus terkait dengan tanda tangan kuitansi kosong, hanya Mesakh Supriyadi dari Golkar yang membantah dan terbukti tanda tangannya dipalsukan. Pemalsuan tanda tangan Mesakh diakui oleh kedua tersangka.

LAPOR KE KEJAGUNG DAN KY

Melihat kejanggalan Syahpuan, KMP akan melaporkan kasus ini ke Jamwas Kejagung. “Kami juga akan melapor ke Komisi Yudisial untuk melaporkan hakim yang mencurigakan. Semua bukti-bukti sudah kami kumpulkan,” jelas Zaenal.

Menurutnya, sudah selayaknya Kejari menerbitkan Sprindik untuk 44 anggota dewan. “Ini demi tegaknya keadilan di masyarakar,” Jelasnya.

Zaenal mengungkapkan, kalau anggota dewan yang terindikasi korupsi duduk lagi di dewan, ini akan membahayakan kualitas demokrasi. “Kita ingin dewan bersih dari korupsi, maka dari itu akan sulit terwujud kalau anggota dewan terpilih tidak bersih,” jelas Wakil Ketua GMPK Purwakarta ini.

Sementara itu Kepala Kejari Purwakarta Syahpuan ketika dikonfirmasi lewat saluran whatsapp enggan merespon. Begitu juga pertanyaan kenapa pihaknya tidak segera menerbitkan sprindik, oleh Syahpuan pesan whatsapp ini hanya dibaca saja. Ia lebih memilih diam, ketimbang menjelaskan soal ini. (ril/KDR).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *