Head LineKriminalPemda

SKANDAL DANA BOS 2016 DI DISDIK PURWAKARTA, SEBESAR Rp 19 MILIAR DIDUGA BERMASALAH

BERDASARKAN LAPORAN LHP BPK 2016

PURWAKARTA (newspurwakarta.com) – Penyaluran dana BOS pada 2016, berdasarkan audit BPK, sebesar Rp 19 miliar bermasalah. Permasalahan itu muncul karena dua hal. Pertama, ada 31 SD Negeri yang tidak terdaftar sebagai penerima dana BOS, tapi mereka ditransfer dana BOS sampai Rp 6,6 miliar. Sementara permasalahan kedua adalah kelebihan transfer dana BOS kepada 141 SD Negeri, nilai kelebihan itu mencapai Rp 12,4 miliar.

Dalam dokumen buku LHP BPK pada 2016 yang diterima newspurwakarta.com menyebutkan bahwa ada 31 SD Negeri yang mestinya tidak menerima dana BOS, tapi oleh Dinas pendidikan mendapat transferan dana BOS.

Beberapa SD negeri itu misalnya SDN 3 Darangdan mendapat Rp 184.400.000, SDN 4 Bunder mendapat Rp 88.800.000, SDN 3 Lebak Anyar mendapat Rp 448.400.000, SDN 3 Sindangsari mendapat Rp 313.600.000, SDN 01 Ciseureuh mendapat Rp 946.800.000, SDN 17 Nagri Kaler mendapat Rp 467.200.000, SDN 3 Babakan mendapat Rp 100.000.000. Total dari penyimpangan ini mencapai Rp 6,6 miliar.

Sementara kasus lain, adalah transfer dana BOS yang jumlahnya lebih besar, tapi dalam laporan penerimaan angka yang muncul lebih kecil. Selisih transfer dana BOS yang bermasalah ini mencapai Rp 12,4 miliar.

Dinas pendidikan melaporkan bahwa dana BOS yang ditransfer ke 141 SD Negeri itu hanya Rp 20,1 miliar. Sementara setelah BPK mengaudit ke rekening giro sekolah-sekolah itu, total dana BOS yang ditransfer sebesar Rp 31,5 miliar. Jadi ada selisih Rp 12,4 miliar.

Seperti yang tertuang dalam LHP BPK itu, Dinas Pendidikan berdalih bahwa adanya dana yang lebih besar akibat ada pendapatan bunga dari rekening giro di sekolah-sekolah itu. Tapi penjelasan itu dibantah oleh tim BPK.

Atas selisih angka itu, Dinas Pendidikan diperintahkan untuk menelusuri uang BOS itu. Tapi hingga audit ini selesai tidak ada laporan apapun yang masuk ke BPK.

Beberapa SDN yang menerima transferan BOS lebih besar misalnya SDN 1 Maracang yang dilaporkan Rp 116,7 juta kenyataannya mendapat Rp 505 juta, SDN Taringgul Landeh yang dilaporkan mendapat Rp 86 juta tapi kenyataannya ditransfer sebesar Rp 145,2 juta.

SDN 1 Citamiang di Kecamatan Maniis, dilaporkan mendapat Rp 298,8 juta pada kenyatannya ditransfer Rp 424 juta. SDN 1 Tegal Datar di Kecamatan Maniis, dilaporkan mendapat BOS Rp 145,8 juta, kenyatannya ditransfer Rp 466,8 juta, dan sebagainya. Total selisih transfer ini mencapai Rp 12,4 miliar.

KEJARI USUT SEGERA

Menanggi laporan BPK itu, Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Zaenal Abidin meminta agar Kejaksaan Negeri Purwakarta segera bertindak cepat dan tegas. “Dasar laporan BPK ini sudah cukup untuk bahan awal mengungkap dugaan korupsi dana BOS di Dinas Pendidikan Purwakarta. Kami akan kawal kasus ini biar tuntas,” jelasnya.

ZAENAL ABIDIN

Zaenal meyakini bahwa dugaan kasus di Disdik itu banyak dan masif. “Titik masuk dana BOS dari laporan BPK ini sudah terang benderang. Jadi kali ini Kejaksaan jangan main-main,” kata Caleg PBB dari Dapil Sukatani, Jatiluhur dan Sukasari ini.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Purwanto pernah memenuhi panggilan Kejari Purwakarta terkait dugaan kasus BOS. Hingga kini kasus ini tidak jelas ujungnya.

Beberapa waktu lalu, Ketua LSM KOMPAK Purwakarta Luthfi Bamala meminta agar Kejaksaan menindaklanjuti dugaan korupsi dana BOS di Dinas Pendidikan Purwakarta. “Kami minta ini diusut tuntas,” jelas Luthfi yang juga Caleg DPRD Provinsi dari PKB ini. (tim/PU).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close