BisnisHead LineKriminalPemda

SKANDAL BESAR : PT STS DIAM-DIAM JUAL ASET PEMKAB KE RAMAYANA DAN PT TRIANA PUTRA BHAKTI

BPK : TATA KELOLA KERJASAMA ASET DENGAN PT STS AMBURADUL

SADANG (eNPe.com) – PT Sadang Terminal Square (STS) diam-diam menjual lahan aset Pemkab kepada PT Ramayana Lestari Sentosa (pengelola Ramayana Departement Store) dan Kepada PT Triana Putra Bhakti (TPB). Oleh TPB lahan itu kemudian disewakan ke KFC. Padahal dalam perjanjian tata kelola aset Pemkab di Sadang itu, PT STS hanya boleh menyewakan kepada pengguna lahan itu.

Skandal pidana ini terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada 2018 ini. Kebijakan PT STS menjual lahan kepada pihak ketiga telah merugikan negara miliaran rupiah. Hasil penjualan kepada Ramayana dan KFC juga tidak pernah masuk ke kas Pemkab Purwakarta.

Kerjasama antara Pemkab Purwakarta dengan PT Wahana Cipta Sejahtera (WCS), kemudian berubah menjadi PT STS dimulai pada 2004. Dasarnya adalah kerjasama No. 644.1/75-Bapeda/2004 tanggal 15 Januari 2004.

Dalam perjanjian itu, PT STS berhak membangun gedung pusat perbelanjaan dan hiburan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB), selama 30 tahun. Atas HGB itu, Pemkab berhak mendapat 10% dari hasil pendapatan sewa atas ruang komersial, yang disewakan PT STS kepada pihak ketiga (tenant).

Sampai akhir 2018, perjanjian itu telah diaddendum sebanyak lima kali, tanpa mengubah hak atas pendapatan sewa sebesar 10%.

JUAL KE RAMAYANA DAN PT TRIANA PUTRA BHAKTI

Dari hasil audit 2018 terungkap bahwa PT STS tidak pernah membayar bagi hasil sebesar 10% atas nama tenant Ramayana dan KCF. Belakangan setelah diaudit ketahuan bahwa PT STS telah menjual space lahan ke Ramayana dan PT TPB. Kemudian PT TPB menyewakan space itu ke KFC. Sehingga yang terjadi KFC membayar sewa kepada PT TPB.

Hasil penjualan kepada PT Ramayana dan PT TPB, sebesar 10% sebagai hak Pemkab juga belum pernah dibayarkan. PT STS mengaku sudah membayar hak Pemkab yang 10% itu. Tapi hingga audit ini selesai bukti setoran kuitansinya tidak ada.

ARTIKEL SERUPA  KAPOLRES BARU DAN BERBAGAI DUGAAN KORUPSI DANA DESA DI PURWAKARTA

Hasil audit itu menyebutkan bahwa antara PT STS dengan PT Ramayana Lestari Sentosa, pada 2004 telah melakukan perjanjian jual beli space, bukan sewa. Perjanjian itu tertuang dalam surat No 4  tanggal 17 Mei 2005.

Isi perjanjian itu pihak STS menjual hak pakai atas ruangan seluas 6.000 m2 seharga Rp 2,5 juta per meter. Dari transaksi ini PT STS mendapat uang cash sebesar Rp 15 miliar. Atas transaksi ini Ramayana berhak memakai ruangan itu sampai 25 tahun.

Kasus KFC setali tiga uang. Selama ini, PT Fast Food Indonesia (KFC) membayar sewa bulanannya ke PT Triana Putra Bhakti, bukan ke PT STS.

Ini terjadi, berdasarkan audit BPK, ternyata PT STS telah menjual ruangan yang dipakai KFC ke PT Triana itu. Tapi saat diminta dokumen perjanjian jual beli antara PT STS dengan PT TPB, pihak PT STS tidak bisa menunjukkan dokumen otentiknya.

Pihak STS menyatakan transaksi itu terjadi 2005, sementara manajemen baru PT STS menjabat sejak 2013, sehingga tidak diketahui keberadaan dokumen itu. (ril/KDR).

 

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *