Head LineOpiniPemda

SIAPA BUPATI PURWAKARTA? ANNE RATNA MUSTIKA ATAU DEDI MULYADI

KRISIS KEPEMIMPINAN YANG AKUT DI PEMKAB PURWAKARTA

Oleh : Wusmin Tambunan, Kabid Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Disnakertrans Pemkab Purwakarta.

WUSMIN TAMBUNAN

HAJAH Anne Ratna Mustika, SE secara de jure adalah Bupati Purwakarta bersama Wakilnya H. Aming,  tetapi anehnya suaminya Dedi Mulyadi (mantan Bupati 2 periode) yang seharusnya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purwakarta, justru “de facto” masih merasa dirinya sebagai Bupati.

Sudah sekian kali DM, sapaan Dedi, memberikan pengarahan mulai  kepada Kepala Desa dan ASN.  Konon beberapa hari lalu kembali  mengumpulkan ASN Eselon II dan III (tetentu) dalam rangka pengarahan peningkatan kinerja ASN. Namun katanya hanya Eselon II dan III “konconya” saja, yang diundang. Saya sendiri tidak di undang.

Mungkin itu sebagai sesuatu yang disengaja. Karena saya pernah sampaikan ke ‘orang dekatnya’ dari Inspektorat Kabupaten Purwakarta : “Jangan coba-coba DM mengumpulkan ASN untuk pembinaan”.

“Bilang ke dia itu, dia harus tau diri. Dia bukan siapa-siapa. Dia rakyat biasa.Tetapi melihat perkembangan kepemimpinan hingga kini, nyatanya masih terulang.

Memang Kabupaten Purwakarta ini dikelola seakan hanya milik “Keluarga Dedi Mulyadi, SH – Hajjah Anne Ratna Mustika, SE”.

Apakah demikian?

Pertanyaannya :

1. Apakah ada Bupati dan Wakil Bupati defenitif ?

2. Apakah tidak ada fungsi Setda?

3. Apakah tidak ada BKPMSD?

Ada selentingan yang mengatakan  bahwa Dedi Muluyadi diangkat sebagai expert. Kalau hal itu benar, maka  jelas bentuk abuse of power dan nuansa KKN serta melanggar Sumpah Jabatan Bupati.

DM adalah sebagai Ketua DPD GOLKAR Jawa Barat. Bagaimana membedakan DM selaku suami / mantan Bupati dan sebagai politisi?

Hal inilah yang selama ini terjadi. Bahkan kuat dugaan DM-lah yang campur tangan dan menentukan promosi ASN, “invisible hand”. Menentukan  siapa mau kemana.

Apa yang selama ini yang diduga oleh para ASN, lambat laun terbukti. Dinasti politik sudah menjadi rahasia umum.

Kalaupun benar DM diangkat sebagai expert, hal itu jelas bentuk “legal corruption”. Kalau Bupati butuh expert. Mengapa harus DM?

Maka agar tidak malu dan menjadi aib di pemerintah Kabupaten Purwakarta, saya sarankan Wabup, Setda dan Kepala BKPSDM mundur. Karena anda bertiga ternyata hanya dijadikan Wayang oleh Bupati. Dari pada harus malu dan tidak berharga di mata masyarakat apalagi ASN. Dimana harga diri anda sebagai pejabat???

Saya mohon DPRD, Gubernur Jabar, Mendagri dan Kemen PAN-RB turun tangan. Jangan sampai ASN dibina oleh Ketua DPD Partai Politik tertentu.

SAKITNYA TIDAK SEBERAPA, TETAPI MALUNYA ITU LHO …? (PU).

Tulisan Ini merupakan Pendapat Pribadi.

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *