BisnisHead LineLingkungan

SEJAK 2017, PERJANJIAN SEWA LAHAN ANTARA INDO BHARAT RAYON DENGAN PJT II SUDAH HABIS

SEDIKITNYA 500 MASSA FORBES KEPUNG INDO BHARAT RAYON

PURWAKARTA (eNPe.com) – Pertemuan antara manajemen PT Indo Bharat Rayon dengan Forum Bersama (Forbes) PP – LSM KOMPAK menemukan banyak bukti yang mencengangkan. Tanah milik PJT II yang digunakan PT IBR untuk membangun IPAL ternyata masa kerjasamanya habis sejak 2017.

“Kita mau konfirmasi dulu ke PJT II kenapa soal sewa-menyewa itu belum juga diperpanjang,” jelas Ketua DPP Wahana Pemerhati Lingkungan (WPLH RI) Teddy M Hartawan, usai mengikuti proses negosiasi dengan PT IBR.

LUTHFI BAMALA, KETUA LSM KOMPAK PURWAKARTA

Hari ini (3/9) Forbes yang terdiri dari empat elemen LSM; Pemuda Pancasila, LSM KOMPAK, Barisan Rakyat (Barak) Indonesia dan LSM Banaspati. Mereka mengerahkan sedikitnya 500 massa untuk mengepung PT Indo Bharat Rayon.

Menurut Teddy, pertemuan tadi pihak manajemen gelagapan ketika ditanya soal izin. “Mereka hanya mengatakan izin lengkap, sambil menunjukkan kopian IMB,” jelasnya.

Sementara segepok surat teguran yang dibawa Forbes, menurut Teddy, pihak perusahaan mengaku tidak pernah tahu soal adanya teguran-teguran itu. “Jadi mereka merasa tidak pernah mendapat teguran dari PJT II. Ini kan aneh,” jelas Teddy.

Forbes mempertanyakan empat point ke pihak PT IBR. Pertanyaan itu antara lain soal Kalimati kenapa sampai sekarang belum dikerjakan, meminta IMB IPAL yang dibangun di atas tanah negara, menanyakan soal Amdal PT IBR atau hasil studi dan rekomendasi sampai dengan sekarang dan meminta data kontrak sewa menyewa tanah negara pada 2005.

Menjawab pertanyaan itu, Manajemen PT IBR hanya menyatakan akan menjawab tertulis paling lambat 12 September 2019. “Selebihnya mereka akan putuskan setelah konsultasi dengan bagian hukum,” jelas Teddy.

KEPUNG INDO BHARAT

Sementara itu, sedikitnya 500 massa Forum Bersama (Forbes) hari ini mengepung PT Indo Bharat Rayon. Mereka mempersoalkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Land Fill yang belum punya IMB.

ARTIKEL SERUPA  LSM KOMPAK AKAN BAWA KE JALUR HUKUM DUGAAN KORUPSI DANA HIBAH Rp2,7 MILIAR KE YPI INDORAMA

“Kita ingin PT IBR mematuhi dan menjaga lingkungan. Kita ingin Program Citarum Bersih bisa sukses. Indo Bharat mesti mengikuti dan patuh terhadap program itu,” ujar Sekjen LSM KOMPAK Purwakarta Ade Suhada di atas mobil komando.

Ade menegaskan, PT IBR sebagai perusahaan besar mesti mematuhi regulasi yang ada. “Jangan sampai IMB saja tidak diurus,” teriak Ade yang disambut teriakan massa.

Forbes adalah Forum Bersama antara Pemuda Pancasila (PP) dan LSM KOMPAK. Tapi saat demo hari ini bergabung dua LSM BARAK dan LSM Banaspati.

Massa tampak menyemut di pintu dua PT Indo Bharat Rayon. Ratusan massa menuntut penyelesaian hari ini soal IMB dan lingkungan. “Kita ingin Kalimati bersih … Kalimati kembali menjadi danau. Bukan tempat buang limbah perusahaan,” jelas Ade.

Ratusan massa berkonvoi dari Kantor Kompak di Maracang. Mereka mengular sepanjang hampir satu kilo meter. Ratusan sepeda motor dan dua puluh mobil berjalan beriringan. Aparat keamanan sibuk mengatur arus lalu lintas agar tidak macet.

PERLAWANAN JALAN TERUS

Sementara itu Ketua LSM KOMPAK Purwakarta Luthfi Bamala usai pertemuan menegaskan bahwa kondisinya parah. “PT IBR Parah. Banyak regulasi yang dilanggar. Perlawanan jalan terus,” jelas Luthfi.

Pihaknya menegaskan akan mengkaji lebih jauh berbagai penyimpangan yang ada di perusahaan itu. “Kita akan rapatkan barisan. Kita ingin PT IBR tahu diri,” jelas Luthfi.

Manajer Humas PT IBR Irwan Setiawan enggan menjelaskan ketika ditanya soal izin kerjasama dengan PJT II yang sudah habis. Pertanyaan yang dikirim melalui whatsapp hanya dibaca saja. Irwan lebih memilih diam seribu bahasa. (ril/PU).

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *