Head LineKomunitasLingkunganPemda

SEBANYAK 97% PENGAJUAN LAMPU PJU WARGA DITOLAK PEMKAB, BUPATI DINILAI TIDAK PEDULI TERHADAP WARGA.

PADA 2019, DARI 4.930 PENGAJUAN PJU DARI WARGA HANYA DISETUJUI 126 TITIK

PURWAKARTA (eNPe.com) – Pengajuan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh warga sebesar 97% ditolak oleh Pemkab Purwakarta. Menurut satu Pejabat di Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim), pihaknya sudah berusaha mengajukan anggaran yang proporsional, tapi dari Bappeda, sebagai badan perencana daerah, belum meloloskan usulan itu.

Kosasih, Kabid Pertamanan dan PJU di Distarkim Pemkab Purwakarta menjelaskan soal itu kepada eNPe.com kemarin (19/2) melalui saluran whatsapp. ” Bisa jadi alokasi anggaran belum memungkinkan. Jadi kita hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan pimpinan,” jelasnya.

“Pengajuan warga selalu menjadi prioritas. Cuma anggaran yang ada memang masih terbatas. Harga lampunya saja Rp 5 juta, belum tiang dan biaya pemasangan. Jadi memang mahal.” (Kabid Pertamanan dan PJU Distarkim Purwakarta Kosasih).

Pihaknya menambahkan, sejak 2016 – 2019 ada pengajuan pemasangan PJU dari warga sebanyak 4.930 titik. “Tapi kami pada 2019 hanya meloloskan 126 titik. Keputusan ini kami ambil berdasarkan anggaran yang ada,” jelasnya.

Pemkab, menurut Kosasih, tidak pernah menolak ajuan warga soal PJU. “Pada 2016 – 2018 memang tidak ada pengadaan PJU. Baru ada pada 2019 dan itupun sedikit,” jelasnya.

Ketika ditanya, lalu pajak PJU sebesar Rp 66 miliar per tahun digunakan apa saja? Kosasih menyatakan,”Itu bukan kewenangan saya. Mesti tanya ke Bappeda.”

Tugas kami, menurut Kosasih, hanya mengusulkan dan melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang tersedia.

“Sebagai contoh, pada anggaran 2020, Kami mengusulkan PJU Karakter sebesar Rp 10 miliar, tapi hanya disetujui Rp 800 juta. Sementara untuk PJU untuk warga kami usulkan Rp 7 miliar, tapi hanya disetujui Rp 400 juta. Angka segitu hanya cukup untuk 40-50 titik,” jelas Kosasih.

Sebelumnya, Ketua LSM Amarta Tarman Sonjaya mempertanyakan alokasi pajak PJU sebesar Rp 66 miliar yang masuk ke Pemkab Purwakarta. “Itu pajak dari tarikan iuran listrik warga, tapi kenapa kondisi lampu PJU di desa-desa masih gelap gulita,” jelas Tarman.

Mestinya, Bupati mengalokasikan sedikitnya 10% dari pajak yang masuk untuk warga, jelas Tarman.

BUPATI TIDAK PEDULI DENGAN DESA-DESA

Ketua KPP Munawar Cholil juga meminta agar Bupati lebih memprioritaskan ajuan warga soal PJU. “Itu sumber dana dari masyarakat. Mestinya warga didahulukan, sebelum digunakan untuk yang lain,” jelas Cholil.

Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) Zaenal Abidin hari ini (20/2) menegaskan, penolakan ajuan warga yang begitu besar membuktikan bahwa Bupati tidak peduli dengan kondisi wilayahnya. “Keadilan antara desa – kota mesti diperhatikan. Jangan sampai desa gelap, kota terang. Sementara warga desa sama-sama ditarik pajak PJU. Ini sungguh tidak adil,” jelasnya.

Pihaknya akan menekan Pemkab agar pada anggaran perubahan 2020 jatah PJU untuk warga menjadi prioritas utama. “Kita akan kawal agar desa-desa di Purwakarta jadi terang benderang,” jelas ZA, sapaan Zaenal. (nur/KDR).

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close