Head LinePemdaTajuk

SAMPAI KAPAN TAJUG GEDE CILODONG AKAN TERUS DIJADIKAN MODUS “NGAKALI” ANGGARAN?

DANA UMMAT TERPAKAI, KPP PERLU HADIRKAN AUDITOR INDEPENDEN

TAJUG Gede Cilodong akan terus menarik, sepanjang ketua DKM-nya adalah Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta itu. Karena persoalan akan terus berulang dan berulang. Proyek pembangunan masjid yang begitu megah, akan terus memantik problem, tidak ada transparansi dalam tata kelola anggaran dan akan terus bermasalah.

Padahal, tujuan awal pembangunan masjid ini mulia; Ingin mengeliminir lokalisasi di Cilodong. Dari bisnis seks menjadi tempat ibadah yang suci dan mulia.

Sayangnya, dalam perjalanannya, proses pembangunannya bermasalah. Proyek mulia ini diduga menjadi bancakan koruptor. Proyek masjid saja dibuat pesta para bandit. Bagaimana dengan proyek yang lain.

Proyek ini sejak awal bermasalah. Perusahaan yang “dimenangkan” oleh Bupati waktu itu adalah perusahaan yang tidak memenuhi syarat. Anggaran tahap pertama dari APBD sebesar Rp 39 miliar adalah untuk membangun masjid itu sampai selesai plus taman-tamannya. Tapi apa yang terjadi? Duit Rp 39 miliar ludes, tapi masjid belum selesai 100%.

Maka dibuatlah adendum, satu berita acara yang merevisi target awal. Dalam aturan mekanisme adendum, melesetnya perhitungan anggaran tidak boleh lebih dari 10% tapi apa lacur? Adendum Tajug Gede Cilodong mencapai 30%. Itu artinya ada uang sebesar Rp 11,7 miliar menguap entah ke mana. Sementara posisi masjid saat itu belum jadi sempurna dan belum ada tamannya.

Tiba-tiba Dedi Mulyadi, yang saat itu sudah jadi mantan Bupati, tidak ada hujan, tidak ada angin diangkat menjadi Ketua DKM. Masjid yang semula jadi Islamic Center pun disulap namanya menjadi Tajug Gede Cilodong. Entah apa maksudnya. Nilai kemasjidannya menjadi kecil.

Sejak itu, masjid yang mestinya menjadi tempat dakwah, diduga menjadi ladang permainan “politik” sanga ketua. Pejabat hilir mudik ke masjid itu bukan untuk ibadah, tapi diduga untuk merumuskan apapun. Apa lacur, publik jadi curiga bahwa naiknya DM sebagai Ketua DKM diduga sarat dengan kepentingan macem-macem.

Minggu ini kita dikagetkan oleh pernyataan Wakil Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) Awod Abdul Gadir bahwa diduga ada dobel anggaran dalam pembangunan taman Tajug Gede itu.

Sebelum dugaan kasus dobel anggaran ini mencuat, publik dibuat terkaget-kaget bahwa diam-diam ada aliran hibah ke Tajud Gede sebesar Rp 9 miliar. Ketua Komisi I DPRD Purwakarta Fitri Maryani saat itu sempat mempersoalkan aliran hibah ini.

Secara tata kelola keuangan, hibah ini sungguh tidak etis. Ini seperti hibah dari isteri DM yang sekarang menjabat Bupati kepada suaminya. Urusan tata kelola uang rakyat kok seperti mengelola keuangan rumah tangga.

Kemarin media ini berhasil mendapatkan data yang lebih “sadis” lagi dari sumber internal di Tajug Gede. Ternyata dana hibah yang masuk Rp 9,8 miliar. Sementara dana dari pihak ketiga seperti dari dana CSR, pengusaha, dinas-dinas dan infaq dari ummat Rp 4 miliar lebih. Belum dugaan pinjaman dari seorang hajah dari Subang sebesar Rp 400 juta.

Pada APBD Perubahan Tajug Gede mengajukan lagi Rp 600 juta untuk air mancur dan Rp 3 miliar untuk membuat lapangan di belakang masjid. Entah lapangan jenis apa yang akan dibangun dengan dana sebesar itu.

KPP MESTI TURUNKAN AUDITOR INDEPENDEN

Dari data yang masuk, Tajug Gede laiknya kapal keruk, ambil dana dari mana saja. Entah sampai kapan selesai. Dari APBD diembat, dari CSR, dari pengusaha, dari infaq. Campur aduk antara dana publik dan dana APBD.

Kita patut menuntut pertanggungjawaban penggunaan dana-dana itu. Ummat berhak bertanya, aliran dana itu ke mana saja. Yang dari APBD bolehlah menunggu audit BPKP. Tapi dana ummat yang masuk, wajib diaudit oleh tim auditor independen.

Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) mesti ambil inisiatif untuk mendatangkan auditor independen sehingga akan ketahuan apakah aliran dana di Tajug Gede ini bermasalah atau tidak.

KPP juga wajib bertanya ke Bappeda, planning besar masjid itu seperti apa? Kenapa APBD selalu jadi sapi perah bagi berbagai dugaan ketidakbecusan dalam tata kelola keuangan yang transparan. Karena Bappeda yang tidak becus memplanning dengan benar inilah, juga jadi biang kerok masalah Tajug Gede.

Masjid ayo kita jadikan tempat mulia, dana publik sudah terlanjur masuk ke masjid itu. Ummat berhak bertanya soal alokasi anggaran itu. Kita tidak ingin terjadi ummat jadi antipati terhadap masjid itu akibat ulah orang per orang yang diduga ingin menjadikan masjid itu menjadi “ladang usaha” pribadinya. (KDR).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *