Head LinePolitik

RIBUAN MASSA ISLAM DAN ULAMA GELAR DEMO ANTI-PKI. MEREKA MENOLAK RUU HALUAN IDIOLOGI PANCASILA

MEREKA MEMINTA AGAR PENGGAGAS RUU HIP DIRINGKUS

PURWAKARTA (eNPe.com) – Ribuan massa dan ulama yang tergabung dalam Persatuan Ulama Purwakarta dan ormas lainnya menggelar demo anti-PKI di depan Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta kemarin. Mereka menuntut agar DPR menghentikan pembahasan Rencana Undang-Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU HIP).

Massa yang merupakan gabungan dari santri dari PUP, hadir pula dari Front Pembela Isla (FPI) Purwakarta, Laskar Merah Putih (LMP) Purwakarta, Pemuda Pancasila (PP) Purwakarta, LSM Gempa dan Front Pemuda Anti Komunis (Front PAK) Purwakarta.

Dalam aksi massa itu juga dihadiri sejumlah tokoh dan ulama Purwakarta. Seperti : KH Asep Jamaluddin, Ketua DMI KH Nana, KH Ridwan Syah Alam, Ust Sahid Joban, Zaenal Abidin, MP dan tokoh dari LMP dan PP Purwakarta.

Ribuan massa itu mulai berdatangan sejak usai sholat Jumat. Mereka semakin membanjiri degun dewan sejak pukul 14.00. “Pembahasan RUU HIP ini bukti nyata kalau neo-PKI telah bangkit dan nyata,” jelas Kiai Haji Ridwab Syah Alam saat memberi orasinya di hadapan ribuan massa itu. Kumandang takbir pun menggema.

“Massa aksi Ulama dan Ummat Islam Purwakarta akan kepung DPR dan Istana di bawah komando MUI jika pembahasan RUU HIP tidak dihentikan.”

Peserta aksi, menurut Zaenal Abidin, operator lapangan dalam aksi demo ribuan masa itu menekankan agar legislatif dan eksekutif jangan meremehkan aksi ini.

“Pancasila sudah final, dan tidak boleh diutak-atik lagi. Karena merongrong Pancasila adalah bentuk pengkhaiantan dan makar tercela,” jelasnya.

Massa aksi, jelas ZA sapaan akrab Zaenal, sudah berjanji; “Kami hanya memilih Hidup Mulia atau Mati Syahid!”

Jika tuntunan kami disia-siakan,”Kami siap kepung DPR dan Istana untuk berjihad bersama seluruh massa Islam se Indonesia di bawah komando MUI Pusat,” tandas ZA.

TUJUH TUNTUTAN ULAMA

Ada tujuh tuntutan Ulama dan Ummat Islam serta LSM pro Pancasila dalam aksi masa itu.

Pertama, menolak keras RUU HIP dan mendesak DPR RI untuk segera mengeluarkannya dari prolegnas.

Kedua, mendukung sepenuhnya maklumat MUI pusat tentang RUU HIP.

Ketiga, mendesak Kapolri dan jajaran mengusut tuntas seluruh unsur baik perorangan atau keorganisasian yang menjadi inisiator dan pencetus RUU HIP dengan menggunakan UU nomor 27 tahun 1999, tentang perubahan KUHP dan atau peruUndang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kejahatan terhadap negara dan makar.

Keempat, mendesak Presiden sebagai Kepala Negara untuk membekukan Ormas dan Orpol yang secara nyata telah menjadi inisiator RUU HIP.

Kelima, meminta agar Panglina TNI bersama ummat Islam membendung berbagai upaya gerakan yang ingin menghidupkan kembali PKI.

Keenam, meminta agar seluruh kepala Daerah waspada terhadap munculnya bahaya neo komunis yang sudah mulai bangkit secara nyata.

Ketujuh, meminta kepada ummat dan organisasi massa lainnya untuk waspada dan bersatu membendung berbagai upaya penyebaran paham Komunisme, Leninisme, Sekulerisme dan LIberalisme.

Perwakilan massa kemudian diterima oleh Komisi I DPRD Purwkarta. Mereka yang menerima adalah Ust Dedi Jauhari (PKS), Sri Puji (Gerindra), Komaruddin MH (Golkar) dan Neng Supartini (PKB).

“Kita akan segera sampaikan tuntutan mereka ke DPR RI,” jelas Ketua Fraksi PKS Ust Dedi. (ril/PU).

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close