BisnisHead LineLingkungan

PT SOUTH PACIFIC VISCOSE DIGUGAT KE PTTUN

IZIN DARI KEMENTERIAN LHK UNTUK MENGOLAH LIMBAH DINILAI BERMASALAH

PURWAKARTA (newspurwakarta.com) – Wahana Pemerhati Lingkungan Hidup (WPLH) RI memutuskan banding, terhadap keputusan PTUN yang memenangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan PT South Pacific Viscose (SPV) dalam perkara gugatan di PTUN beberapa waktu lalu. Menurut Ketua WPLH RI, langkah ini diambil karena pertimbangan hakim salah secara fatal.

Ketua WPLH RI Teddy M Hartawan menjelaskan hal itu kepada newspurwakarta.com semalam (13/3) di Purwakarta. “Salah satu pertimbangan hakim menyatakan bahwa Amdal yang dibutuhkan oleh PT SPV untuk mendapat Izin dari Kementerian LHK untuk mengolah limbah, bisa menggunakan Amdal tahun 2011. Ini kesalahan yang fatal, makanya kami banding ke PTTUN,” jelas Teddy.

TEDDY M HARTAWAN, MENUNJUKKAN DOKUMEN OTENTIK TERHADAP GUGATAN DI PTTUN

Sebelumnya, Teddy menggugat SK Menteri LHK terkait terbitnya izin pengolahan limbah oleh PT SPV. SK bernomor 147/Menlhk/Setjen/PLB3/3/2018, oleh Teddy kemudian digugat ke PTUN. SK yang ditandatangani pada 6 Maret 2018 itu, diteken oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

Teddy menuturkan langkah gugatan itu lebih disebabkan karena SK Menteri itu terbit tanpa didahului dengan adanya dokumen Amdal.”Makanya kita gugat,” katanya.

Dalam perkara gugatan ini, menurut Teddy, sebagai tergugat I adalah Kementerian LHK. Sedangkan PT SPV menjadi tergugat II. Dan dalam proses persidangan, akhirnya Teddy kalah dan PT SPV memenangi gugatan di PTUN ini.

SUDAH BERJALAN DI PTTUN

Menurut Teddy, kini langkah banding yang dilakukan sudah berjalan selama satu bulan. “Laporan terakhir, hakim PTTUN masih menunggu jawaban dari Kementerian LHK dan PT SPV. “Kami sangat optimistis bisa memenangi gugatan di tingkat banding ini,” jelas Teddy.

Menurutnya, kalau Hakim di PTUN membolehkan Amdal 2011 digunakan untuk persyaratan terbitnya SK menteri itu jelas salah alamat.

“Amdal 2011 itu untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3. Sementara, SK yang terbit itu bukan untuk pemanfaatan limbah, tapi untuk pengolahan limbah,” jelas Teddy.

Terminologi dalam proses tata kelola B3 antara pemanfaatan dan pengolahan itu berbeda jauh dampaknya terhadap lingkungan. “Kalau pengolahan, PT SPV harus punya alat Incenerator. Ini alat untuk membakar limbah B3 dengan suhu 800-1200 derajat celcius. Sementara yang dilakukan oleh PT SPV limbah itu digunakan kembali untuk bahan bakar tungku untuk boiler. Ini makin memicu pencemaran yang luar biasa,” katanya.

Prinsip ini, menurut Teddy, tidak dipahami banyak orang. “Makanya kami optimistis bisa menang di PTTUN,” jelasnya.

Sementara itu, Head of Corporate Affairs PT SPV Widi Nugroho Sahib ketika dikonfirmasi soal gugatan banding ini menolak untuk menjelaskan. Pertanyaan yang dikirim melalui saluran whatsapp hanya dibaca saja. Widy lebih memilih diam seribu bahasa.

WIDI NUGROHO SAHIB, LEBIH SUKA BUNGKAM TIAP KALI DIKONFIRMASI SOAL DUGAAN PENCEMARAN PT SPV

Begitu juga tiga pertanyaan yang sudah dikirim selama tiga hari, terkait berbagai dugaan pelanggaran lingkungan, juga tidak ditanggapi oleh yang bersangkutan.

TIDAK MUNGKIN DICABUT

Sementara itu, Teddy menambahkan bahwa surat teguran dari kementerian LHK kepada PT SPV terkait sanksi administrasi paksaan, tidak mungkin dicabut. “Jadi kalau pihak PT SPV menyatakan bahwa surat sanksi itu dicabut itu tidak benar,” jelasnya.

Menurut Teddy, lima kewajiban yang harus dilakukan oleh PT SPV terkait sanksi administrasi paksaan itu sebenarnya ringan. “Cuma ya itu mereka bisa jadi tidak patuh,” jelasnya.

Sebelumnya, DPW Komite Peduli  Lingkungan Hidup Indonesia (KPLHI) Purwakarta Dedi Supriyatna menyatakan, dalam urusan tata kelola limbah, PT SPV nyaris tidak punya kredibilitas. “Sebagai perusahaan terbesar kedua di dunia mestinya tata kelola limbah mesti bagus. Kita prihatin dengan kondisi ini,” jelas Dedi. (tim/PU).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *