BisnisHead LineLingkungan

PT INDO BHARAT RAYON BANGUN IPAL DI ATAS TANAH NEGARA DAN TIDAK MENGANTONGI IMB

WPLH RI : BUPATI MESTI BONGKAR BANGUNAN ITU

PURWAKARTA (eNPe.com) – Perusahaan PMA PT Indo Bharat Rayon membangun Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di atas tanah negara. Bangunan itu, menurut satu aktivis lingkungan, juga tidak mengantongi izin IMB.

Ketua Umum Wahana Pemerhati Lingkungan Hidup (WPLH-RI) Teddy M Hartawan menegaskan hal itu kepada eNPe.com hari ini (22/8). “Saya berharap Bupati bisa bertindak tegas untuk membongkar bangunan itu. Kesalahan yang dilakukan PT IBR itu telak. Ia membangun IPAL di atas tanah negara dan tidak punya IMB. Bangunan Landfillnya juga tidak punya IMB,” jelasnya.

Teddy menyatakan, Ia sudah berkirim surat kepada Kepala Distarkim Pemkab Purwakarta untuk mempertanyakan soal izin bangunan IPAL PT IBR. “Dan jawaban Kadistarkim Agung Wahyudi membenarkan kalau bangunan IPAL PT IBR belum mengantongi izin,” jelas Teddy.

Kini, menurut Teddy, IPAL milik PT IBR itu sudah beroperasi. “Sejak 2010 saya sudah mempersoalkan ini. Tapi pihak perusahaan mengabaikan soal ini,” jelas Teddy.

Berdasarkan dokumen yang ada di tangan redaksi, tanah yang digunakan untuk membangun IPAL PT IBR adalah tanah milik PJT II. Lahan seluas 23,6 hektare itu dipakai oleh PT IBR. Dalam perjanjian sewa menyewa itu disebutkan bahwa lahan itu disewa untuk lahan peyangga pabrik dan bukan untuk pembuangan limbah padat.

Berdasarkan Kontrak antara PJT II dan PT IBR No 1/43/SPU/2003 disebutkan bahwa PT IBR diberi izin oleh PJT II untuk memanfaatkan lahan berupa bantaran kali Citarum. Lokasi ini ada di Desa Cilangkap, kecamatan Babakancikao Purwakarta seluas 23,6 hektare.

Dalam perjanjian itu, PT IBR hanya boleh memanfaatkan untuk lahan penyangga lingkungan pabrik. Tapi oleh PT IBR kini digunakan untuk membangun IPAL.

Pada 17 Meret 2005, PJT II melalui surat nomor 30/DL/27/2005 menegur PT IBR karena telah membuang limbah B3 di lahan milik PJT II itu.

Pada surat itu, PJT II menyatakan bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan ditemukan bahwa PT IBR telah membuang limbah padat dan pada saat yang sama sedang melakukan pengurukan dengan tanah merah. Padahal areal itu untuk penyangga lingkungan pabrik.

Kepala Distarkim Pemkab Purwakarta Agung Wahyudi melalui surat No 503/462/DISTARKIM tanggal 12 Agustus 2019 membenarkan bahwa bangunan IPAL dan tempat penimbunan limbah B3 (landfill) milik PT IBR belum mengantongi IMB. Agung meminta agar Satpol PP segera menindak pelanggaran ini.

Surat Agung yang merupakan jawaban dari surat WPLH RI ditembuskan kepada Bupati Purwakarta, Kepala DPMPTSP, Kepala Satpol PP dan Camat Babancikao. (ril/PU).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *