Head LinePemda

PROGRAM RUTILAHU DI DESA LINGGARSARI KECAMATAN PLERED DIDUGA BERMASALAH, DUA WARGA MISKIN DICORET KARENA TIDAK MAMPU BAYAR UPAH KERJA

PADAHAL UPAH KERJA SUDAH TERMASUK DALAM KOMPONEN BANTUAN

PLERED (eNPe.com) – Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Desa Lingarsari Kecamatan Plered – Purwakarta diduga bermasalah. Warga setempat ribut karena penerima program ini adalah orang mampu, dan dua warga miskin lainnya dicoret karena tidak mampu sediakan upah kerja.

“Warga di sana resah karena salah satu penerima itu orang kaya, kerjanya saja pemborong, anaknya kerja di pabrik. Warga resah tapi tidak bernani protes,” jelas Toleh warga Plered kepada eNPe.com kemarin (20/5/20).

“Kalau ada warga miskin yang dicoret karena mereka tidak mampu sediakan uang untuk membayar upah kerja, ini mengindikasikan bahwa diproyek Rutilahu ada permainan. Saya akan dorong Kejari turun untuk mengungkap kasus ini,” jelas Ketua KMP Zaenal Abidin.

Ia juga menceritakan, sementara dua warga miskin yang mestinya berhak malah dicoret karena dua warga itu tidak mampu menyediakan upah kerja. “Padahal setahu saya upah kerja sudah ada dalam komponen biaya Rutilahu,” jelasnya.

Kepala Desa Linggarsari H Kajeng ketika dikonfirmasi soal ini membantah. “Tidak ada penerima Rutilahu orang kaya di sini,” jelasnya.

Sayang Kades menolak menjawab kenapa dua penerima lain dicoret dengan alasan tidak punya uang untuk membayar upah kerja. Kajeng tidak merespon ketika dijelaskan bahwa upah kerja sudah ada dalam komponen anggaran bantuan itu.

Sementara itu, Eko Kasi Perkim Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemkab Purwakarta menyatakan nama H Dudu memang pernah diajukan oleh LPM Desa Linggarsari. “Tapi kami coret. Karena memang tidak memenuhi syarat,” jelasnya.

Pihaknya membenarkan bahwa dari bantuan Rutilahu sebesar Rp 17,5 juta per rumah, di dalamnya sudah termasuk biaya upah kerja. Bantuan ini, menurut Eko adalah anggaran dari Pemprov Jawa Barat.

Sementara itu, H Dudu Durahman yang menghubungi media ini menyatakan tuduhan bahwa dirinya menerima program Rutilahu adalah fitnah. “Anda memfitnah saya coba cek ke Plered, saya tunggu,” jelasnya

KMP MINTA KASUS INI DIUSUT TUNTAS

Sementara itu, Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) meminta agar Kejari mengusut dugaan korupsi di program Rutilahu. “Kasus di Linggarsari membuktikan bahwa ada permainan di proyek ini,” jelasnya.

Menurut Zaenal, proyek Rutilahu itu sudah lengkap. “Termasuk komponen biaya upah. Kalau ternyata ada warga miskin dicoret karena tidak punya uang untuk membayar upah kerje, itu orang Dinas dan Kadesnya pantas untuk diperiksa,” jelasnya.

Untuk itu, Kejari mestinya mengusut semua proyek Rutilahu di semua Desa-Desa di Purwakarta. “Saya yakin banyak masalah. Dan ini biasanya dijadikan ajang pencitraan politik oleh penguasa,” jelasnya. (bay/PU).

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close