BisnisHead LinePemda

PROBLEM BERAT KEUANGAN RSUD BAYU ASIH, DIREKSI MEMUTUSKAN TIDAK UTANG BANK

BIANG KEROKNYA TUNGGAKAN BPJS Rp 19 MILIAR DAN DILEMATIKA JAMPIS

PURWAKARTA (eNPe.com) – Kondisi keuangan RSUD Bayu Asih terus memberat. Tapi pihak Direksi memutuskan untuk bertahan sekuat tenaga tanpa harus utang ke bank.

Direktur Utama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bayu Asih dr Agung Darwis Suriaatmadja menegaskan hal itu kepada eNPe.com dan Ketua KPP Munawar Cholil di ruang kerjanya Sabtu (21/9).

DIRUT RS BAYU ASIH AGUNG DARWIS S

“Jadi publik sering salah memahami kondisi RSUD Bayu Asih. Sejak 2010 Bayu Asih sudah menjadi BLUD. Ini artinya, kami mandiri dalam tata kelola rumah sakit. Orientasi kita mesti bisnis. Tapi pada saat yang sama, BLUD RS Bayu Asih mendapat tugas untuk pelayanan sosial. Ini prinsip dasarnya,” jelas Agung.

Untuk itu, jelas Agung, sejak jadi BLUD, Bayu Asih sudah tidak disuntik lagi oleh dana APBD. “Jadi semua beroperasi sebagaimana sebuah entitas bisnis. Tapi jangan lupa bahwa BLUD RS Bayu Asih mendapat tugas untuk melayani kesehatan bagi warga miskin,” jelas Agung.

SECARA BISNIS SEHAT

Bahkan, menurut Agung, secara bisnis BLUD Bayu Asih itu sehat. “Pendapatan tiap tahun rata-rata naik 10% sejak tiga tahun terakhir. Pada 2017, proyeksi penerimaan Rp 97 miliar, tapi realisasinya Rp 66 miliar. Tiap tahun naik 10%. Sehingga pada 2019 proyeksi penerimaan Rp 110 miliar, tapi realisasi sampai September 2019 sudah mencapai Rp 70 miliar,” jelas Agung.

Menurutnya, kalau ada pembayaran dari BPJS dan Jampis, maka proyeksi penerimaan pada tahun ini sebesar Rp 110 miliar bisa tercapai. “Yang menjadi masalah itu ketika pembayaran dari BPJS dan Jampis macet. Ini yang menyebabkan tekanan keuangan BLUD RS Bayu Asih menjadi berat,” jelas mantan pejabat di Dinas Kesehatan ini.

Agung menambahkan, sejak 2019 pembayaran dari BPJS Kesehatan macet. “Total dana yang macet di BPJS mencapai Rp 19 miliar. Padahal pasien BLUD RS Bayu Asih sebesar 85% memakai BPJS,” jelasnya.

Jadi jangan salah memahami soal ini, katanya. “Yang membuat berat keuangan BLUD RS Bayu Asih akibat BPJS yang macet. Kalau dari Jampis, Pemkab selalu mencicil. Jadi selalu ada pembayaran dari Bupati,” jelasnya.

JAMPIS DAN SUNTIKAN Rp 110 MILIAR

Terkait dengan suntikan dana sebesar Rp 110 miliar yang pernah disampaikan Bupati Anne Ratna Mustika, Agung menjelaskan bahwa angka Rp 110 itu adalah proyeksi pendapatan BLUD RS Bayu Asih pada 2019.

“Karena kita institusi bisnis, maka tiap tahun kita membuat perencanaan proyeksi pendapatan tahunan. Untuk tahun ini kita proyeksikan ada pendapatan Rp 110 miliar. Jadi ini bukan dana dari APBD, Provinsi maupun Pusat,” jelasnya.

Sementara menyinggung soal Jampis, Agung menjelaskan, lebih baik program Jampis dihentikan. “Yang perlu dipahami, apakah kalau program Jampis dihapus, kemudian layanan terhadap orang miskin terjadi masalah? Ternyata tidak. Karena untuk mengurus sakitnya orang miskin banyak program nasional yang bisa digunakan. Ada BPJS Kesehatan, ada Kartu Sehat, ada JKN dan sebagainya,” jelas Agung.

Dibanyak kabupaten, menurut Agung, program sejenis Jampis sudah pada dihapus. “Di Kota Bekasi dihapus karena APBD Jebol. Jampis tujuannya baik, tapi kami akan setop kalau mengancam keuangan BLUD RS Bayu Asih. Toh orang miskin bisa dilayani oleh banyak program. Jadi karena kami sudah menjadi BLUD, maka kami akan pangkas semua program yang memberatkan keuangan BLUD RS Bayu Asih,” jelasnya.

Ketua KPP Munawar Cholil menegaskan sejak awal KPP menilai program Jampis adalah program pencitraan Bupati Dedi Mulyadi. “Kalau sekarang memberatkan APBD dan membuat sakit keuangan Bayu Asih, memang lebih baik Jampis ditutup saja,” jelas Cholil.

Ia mendukung sikap Direksi BLUD RS Bayu Asih untuk mengevaluasi program Jampis. “Sebagai BLUD tugas Direksi itu menyehatkan keuangan rumah sakit. Akan jadi persoalan kalau RS Bayu Asih sampai bangkrut, yang rugi semua lapisan masyarakat,” jelas Cholil.

TIDAK UTANG BANK

Terkait rencana utang ke Bank untuk menutup operasional yang masih devisit, Agung menyatakan lebih memilih untuk bertahan sekuat tenaga. “Kita memutuskan untuk tidak utang ke bank. Semua rumah sakit sudah pada utang. Tapi kami akan bertahan habis-habisan,” jelas Agung.

Menurutnya, sebagai BLUD, Direksi secara regulasi sesuai Perbup 208 No Tahun 2015 dibolehkan untuk utang. Pada pasal 16 disebutkan kalau besarnya utang 10% dari proyeksi pendapatan pada tahun berjalan, maka keputusan cukup di Direksi. “Kalau besarnya utang 10%-15% maka perlu persetujuan Dewan Pengawas. Tapi kalau terkait investasi, maka keputusan ada di Bupati,” jelasnya.

Jadi jangan salah, kalau BLUD RS Bayu Asih tidak boleh utang. “Ini ada aturan mainnya. Cuma kita memutuskan untuk mencari jalan lain. Masih banyak jurus untuk menyehatkan keuangan BLUD RS Bayu Asih,” jelasnya. (tor/KDR).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *