BisnisHead LineKriminal

PP DAN KOMPAK BENTUK FORUM BERSAMA, UNTUK GUGAT PT INDO BHARAT RAYON

TERKAIT PEMBANGUNAN IPAL DI ATAS TANAH NEGARA DAN TIDAK PUNYA IMB

PURWAKARTA (eNPe.com) – Pemuda Pancasila (PP) dan LSM Kompak membentuk Forum Bersama untuk menggugat PT Indo Bharat Rayon yang membangun Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di atas tanah negara dan tidak mengantongi IMB. Menurut Wakil Ketua MPC PP, Forbes ini dibentuk untuk melakukan gugatan kepada perusahaan.

Wakil Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Asep Kurniawan menyatakan hal itu kepada eNPe.com kemarin (23/8). “Kesalahan yang telah dilakukan PT IBR itu sangat fatal. Maka dari itu kita akan persoalkan ini dengan sungguh-sungguh,” jelas Fapet, sapaan akrab Asep.

Menurutnya, PP punya kewajiban moral untuk meluruskan kasus ini. “PT IBR itu perusahaan besar. Kita ingin mereka bertanggung jawab. Kita akan tempuh berbagai upaya agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” jelasnya.

Sebelumnya, perusahaan PMA PT Indo Bharat Rayon membangun Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di atas tanah negara. Bangunan itu, menurut satu aktivis lingkungan, juga tidak mengantongi izin IMB.

Ketua Umum Wahana Pemerhati Lingkungan Hidup (WPLH-RI) Teddy M Hartawan meminta agar Bupati bisa bertindak tegas untuk membongkar bangunan itu.

Teddy menyatakan, Ia sudah berkirim surat kepada Kepala Distarkim Pemkab Purwakarta untuk mempertanyakan soal izin bangunan IPAL PT IBR. “Dan jawaban Kadistarkim Agung Wahyudi membenarkan kalau bangunan IPAL PT IBR belum mengantongi izin,” jelas Teddy.

Berdasarkan dokumen yang ada di tangan redaksi, tanah yang digunakan untuk membangun IPAL PT IBR adalah tanah milik PJT II. Lahan seluas 23,6 hektare itu dipakai oleh PT IBR. Dalam perjanjian sewa menyewa itu disebutkan bahwa lahan itu disewa untuk lahan peyangga lingkungan pabrik dan bukan untuk pembuangan limbah padat.

Pada 17 Meret 2005, PJT II melalui surat nomor 30/DL/27/2005 menegur PT IBR karena telah membuang limbah B3 di lahan milik PJT II itu. Pada surat itu, PJT II menyatakan bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan ditemukan bahwa PT IBR telah membuang limbah padat dan pada saat yang sama sedang melakukan pengurukan dengan tanah merah. Padahal areal itu untuk penyangga lingkungan pabrik.

Kepala Distarkim Pemkab Purwakarta Agung Wahyudi melalui surat No 503/462/DISTARKIM tanggal 12 Agustus 2019 membenarkan bahwa bangunan IPAL dan tempat penimbunan limbah B3 (landfill) milik PT IBR belum mengantongi IMB. Agung meminta agar Satpol PP segera menindak pelanggaran ini.

GUGAT KE PENGADILAN

Sementara itu, Ketua LSM KOMPAK Purwakarta Luthfi Bamala menegaskan Forbes ini dibangun untuk menggugat PT IBR dan PJT II. “Kita menilai kedua lembaga itu lalai. Maka dari itu mereka harus bertanggung jawab,” jelas Luthfi.

LUTHFI BAMALA, KETUA LSM KOMPAK PURWAKARTA

Menurut pemilik perusahaan properti “Bamala Group” ini, kesalahan PT IBR sungguh fatal. Perusahaan sebesar itu bisa-bisanya membangun IPAL di atas tanah negara dan tidak mengantongi IMB.

“Sementara kesalahan PJT II itu membiarkan kesalahan itu berlarut-larut. IPAL sudah bermasalah sejak 2010, rasanya tidak mungkin PJT II tidak tahu. Dugaan kami pasti ada aliran dana ke PJT II, ini yang akan kami laporkan,” jelas Luthfi. (ril/KDR).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *