KETUA KMP : “PROGRAM PENGADAAN APD DI DESA-DESA MESTI DIAUDIT.”
PURWAKARTA (enpe.com) – Dugaan penggelapan dana Covid untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh sejumlah pendamping desa harus diungkap tuntas. Menurut Ketua DPRD Purwakarta, kejadian ini sangat memprihatinkan. Ada sekelompok orang yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi.”
Ahmad Sanusi, Ketua DPRR Purwakarta menegaskan itu kepada enpe.com pagi ini (29/6/21). “Saya berharap Polres Purwakarta bisa mengungkap dugaan kasus ini sampai tuntas. Yang salah dan terbukti mesti bertanggung jawab secara hukum,” jelas Ahmad Sanusi.
Amor, sapaan Ahmad menambahkan, kasus ini sangat memalukan. “Jadi pidanakan saja yang korupsi dana Covid,” jelasnya.
Sebelumnya, di lima desa ada tunggakan pembayaran APD. Padahal dana sebesar Rp 33,3 juta per desa itu, menurut satu Kades, sudah dibayarkan ke Pendamping Desa.
Kelima desa itu adalah desa Cikadu, Wanawali, Cirangkong dan Cipancur. Semua ada di Kecamatan Cibatu. Sementara satu desa Kertajaya ada di Kecamatan Pasawahan.
Sementara itu, Direktur Operasi PT Herucakra Perdana Mandiri ( HPM) Aden Hasan Soleudin menyatakan bahwa perusahannya hanya mengerjakan di desa Cikadu.
“Dan sekarang sudah lunas,” katanya. Sayang ketika diminta bukti pelunasnya, pihaknya enggan mengirim bukti itu.
AUDIT TUNTAS
Sementara itu Ketua KMP Zaenal Abidin MP menilai bahwa proyek pengadaan APD di desa-desa berpotensi terjadi korupsi masal. “Maka dari itu mesti diaudit tuntas,” katanya.
Menurut Zaenal, pengadaan alat APD di desa-desa sangat tertutup. “Ini dana besar. Publik mesti tahu perusahaan apa saja yang menikmati proyek ini. Apa peran pendamping desa dalam proyek ini. Mesti jelas,” ungkap ZA, sapaan Zaenal.
Sementara itu satu pendamping desa yang coba dikonfirmasi soal ini Dedih Suhardian masih belum merespon pertanyaan yang dikirim media ini. Pesan yang dikirim melalui sms hanya dibaca saja. Sementara saat ditelpon juga enggan menjawab. (ril) editor : gsoewarno.
Usut tuntas kasusnya, sedangkan di desa sy oknum pendamping desa malah jd makelar pengadaan masker dr anggaran DD 2020, tanpa melibatkan Bumdes.