Head LinePemda

POLDA DAN KEJATI JABAR PERIKSA EMPAT PEJABAT DISTARKIM PURWAKARTA TERKAIT DUGAAN KORUPSI DI 11 PROYEK TERMASUK TAJUG GEDE CILODONG

KETUA KMP : “KAMI AKAN KAWAL SAMPAI TUNTAS.”

PURWAKARTA (eNPe.com) – Polda dan Kejati Jawa Barat sedang memeriksa empat pejabat di Dinas Tata Ruang dan Perkuminan (Distarkim) Pemkab Purwakarta. Pemerinsaan itu terkait sebelas proyek yang diduga sarat dengan korupsi, salah satunya air mancur Taman Welas Asih di Tajug Gede Cilodong.

Sumber eNPe.com yang merupakan pejabat senior di Pemkab Purwakarta membenarkan hal itu siang tadi (24/6/20). “Ini pemeriksaan terkait sebelas proyek di Distarkim. Polda Jabar mulai memeriksa pada pertengahan Juni 2020, sedangkan Kejari minggu-minggu ini,” jelas pejabat senior itu.

Menurutnya, wajar dan secara hukum bisa, sepanjang masih pemeriksaan awal. “Tapi nanti kalau sudah mengarah ke tersangka pasti salah satu dari mereka yang menuntaskan,” jelasnya.

“Pemeriksaan oleh Polda dan Kejati Jabar ini terkait dugaan korupsi di 11 proyek Distarkim, salah satunya proyek air mancur Taman Welas Asih di Tajug Gede Cilodong.”

Pihaknya menjelaskan, ada sebelas proyek yang menjadi objek pemeriksaan. Proyek itu di antaranya air mancur Taman Welas Asih di Tajug Gede Cilodong, Kantor Kesbang, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kantor Kelurahan Purwamekar, Kantor PMI, Kantor Layanan Satu Pintu di Pasar Jumat, Kantor BKAD di Setda dan drainase di Situ Buleud. Sebagian besar proyek pada APBD 2019.

Satu pejabat di Dinas lain menceritakan pemeriksaan di Polda pada pertengahan Juni 2020. “Kalau Kejati baru saja terjadi,” jelasnya.

Menurutnya, ada empat pejabat yang diperiksa. “Kadisnya dan tiga Kabid,” jelasnya. Mereka yang diperiksa diantaranya, Kepala Distarkim Agung Wahyudi, Kabid Tata Bangunan Distarkim Muhtar Jalaluddin, Kabid Perkim Distarkim Burhan Nur Hidayat dan lainnya.

Sebelumnya, pembangunan di Tajug Gede Cilodong selama ini selalu memicu kontroversi. Banyak dugaan korupsi di pembangunan Tajug Gede Cilodong itu sejak awal pembangunannya.

Dalam tata kelola keuangannya, pembangunan Tajug Gede juga disinyalir tidak transparan. Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) Zaenal Abidin pernah menyatakan bahwa ada aliran dana ke Tajug Gede dari sumbangan pihak ketiga yang sampai sekarang tidak jelas pertanggungjawabannya.

Beberapa waktu lalu, Inspektorat Pemkab Purwakarta menolak permintaan audit dari Ketua DKM Tajug Gede Cilodong Dedi Mulyadi terkait dana sumbangan pihak ketiga itu.

KMP AKAN KAWAL KASUS INI SAMPAI TUNTAS

Sementara itu, Ketua KMP Zaenal Abidin menegaskan pemeriksaan oleh Polda dan Kejati mempertegas dugaan KMP selama ini bahwa proyek Tajug Gede itu penuh masalah.

“Saya akan kawal ketat pemeriksaan kasus ini biar tuntas. Era Bupati Anne dugaan korupsinya tidak kalah ngerinya jika dibandingkan dengan periode sebelumnya,” jelas Zaenal.

Zaenal meminta agar Kejati dan Polda jangan berhenti pada pemeriksaan para pejabatnya saja. “Tapi juga para kontraktornya. Mereka harus ikut diringkus,” jelasnya.

Pihaknya meminta agar Polda dan Kejati fokus juga pada dana hibah Rp 9,5 miliar ke Tajug Gede Cilodong yang tidak jelas uangnya ke mana. “Yang terlihat dari Rp 9,5 miliar hibah itu hanya Rp 1,8 miliar. Sisanya ke mana tidak jelas,’ katanya.

Yang Rp 1,8 miliar saja, jelas Zaenal, sampai sekarang masih masalah. “Dari Pemkab sudah dibayar, tapi utang ke suplier dan upah kerja sampai sekarang belum terbayar. Jadi ngeri bener. Duit pada ke mana tuh,” jelasnya.

Kabid Tata Bangunan Distarkim Pemkab Purwakarta Muhtar Jalaluddin salah satu pejabat yang diperiksa Polda dan Kejati, ketika dikonfirmasi soal ini enggan menjelaskan detail soal kasusnya. “Silahkan ke atasan saya saja langsung,” jelas Muhtar.

Sementara Kepala Dinas Tarkim Pemkab Purwakarta Agung Wahyudi ketika dikonfirmasi soal pemeriksaan ini enggan menjawab. Pertanyaan yang dikirim melalui sms hanya dibaca saja. Agung lebih memilih diam, ketimbang menjelaskan persoalan 11 proyek bermasalah ini kepada publik. (bay/PU).

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close