Head LineKriminalPemda

PKS : KEPUTUSAN HAKIM MENGECEWAKAN HARAPAN PUBLIK PURWAKARTA

HASIL KORUPSI Rp 180 JUTA DIDUGA MASUK KAS PEMDA PURWAKARTA

PURWAKARTA (newspurwakarta.com) – Keputusan hakim tipikor, yang tidak menyebut sama sekali dugaan keterlibatan unsur pimpinan dan anggota dewan, telah mengecewakan harapan publik Purwakarta. Menurut PKS, satu-satunya jalan menghentikan kasus ini adalah jangan pilih Caleg yang terindikasi korupsi.

Ust Abdul Hadi Wijaya, Caleg DPRD Provinsi dari PKS menegaskan hal itu kepada newspurwakarta.com pagi ini (11/4). “Publik tentu kecewa dengan keputusan majelis hakim Tipikor yang tidak mencerminkan harapan publik akan keadilan. Maka dari itu ayo kita hukum Caleg patahana untuk jangan dipilih,” jelas Ust Ahad sapaan akrabnya.

UST ABDUL HADI WIJAYA

Caleg dari Dapil X untuk wilayah Purwakarta dan Karawang ini menambahkan, hari-hari ini nurani warga masyarakat di tanah air banyak terusik oleh ketidakadilan. “Setelah barisan penindakan aparat terhadap para oposan di berbagai daerah, ada juga tekanan serta ancaman bagi para pejabat politik agar mengkopi pilihan politik istana. Sementara di kabupaten Purwakarta prakteknya lebih canggih.” jelas caleg Patahana DPRD Provinsi dari PKS ini.

Menurut Ust Ahad, publikasi media terhadap proses pengadilan  para pelanggar hukum yang mendukung dinasti sangat minim. “Maka, lewat jalur jurnalis alternatif, bocorlah publikasi tentang proses hukum 45 anggota DPRD ke gadget warga. Ini tentu hal baik buat publik,” jelasnya.

Warga, jelas Ust Abdul Hadi, mulai berharap adanya proses hukum yang obyektif. Namun, seperti diduga, harapan warga bakal kandas. “Seolah ada instruksi untuk melokalisasi kesalahan hanya pada dua pejabat pemkab yang akan menjalani akhir karir mereka di balik jeruji,” jelasnya.

Sementara, menurut Ust Ahad, 45 pejabat publik yang sudah mengakui perbuatan mereka di forum ‘suci’ kesaksian pengadilan, tidak disebut-sebut dalam naskah vonis majelis hakim.

“Apakah mereka selamat dari hukuman? Belum tentu…,” jelas Ust Abdul Hadi.

Menurutnya, masih ada pengadilan rakyat yang konstitusional, yakni Pemilu Legislatif 17 April 2019. “Warga berhak tidak memilih mereka. Dan tagar #2019GantiDPRDPurwakarta layak dipopulerkan di sisa hari yang masih ada,” jelasnya.

Dan, yang pasti, menurut Ust Ahad, ada pengadilan Mahkamah Allah Yang Maha Adil  dan Maha Kuasa, di mana tangan, mata dan bahkan kulit kita kelak menjadi saksi paling vokal. “Dan itulah keadilan yang hakiki. Di mana vonisnya dijamin sangat adil,” ujarnya.

SEBESAR Rp 180 JUTA MASUK KAS PEMDA

Sebelumnya, Hakim Tipikor mengabaikan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan kasus perjalanan dinas fiktif dan Bimtek Fiktif. Secara faktual, dalam keseluruhan proses persidangan keterlibatan unsur pimpinan dan anggota telah terbukti sangat meyakinkan.

Pengacara terdakwa Agus Supriyanto SH menyatakan keputusan hakim janggal. “Dalam klausul menimbang, unsur pimpinan dan anggota dewan tidak disebut sama sekali. Kita akan kaji dulu selama seminggu, kalau ada kejanggalan akan kita ajukan banding,” jelas Agus.

Dua terdakwa Hasan dan Rifa’i telah divonis. Hasan yang diduga sebagai operator lapangan diputus tujuh tahun penjara dan denda Rp 2,1 miliar. Sementara Rifa’i divonis empat tahun.

Dalam persidangan juga terungkan dari kerugian negara Rp 2,4 miliar, yang dimakan secara pribadi oleh Hasan sebesar Rp 200 juta. Dari jumlah itu, oleh Hasan, sebesar Rp 180 juta telah disetor ke kas Pemkab Purwakarta. Sementara yang Rp 20 juta sudah dikembalikan ke majelis hakim. (bay/KDR).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *