Head LinePemdaPoliticTajuk

PERLUKAH PANSUS DEWAN TENTANG KEBOCORAN PAD?

DI GEDUNG DPRD sana, katanya lagi ramai rencana pembentukan Pansus Kebocoran PAD di Bapenda Pemkab Purwakarta. Konon isyu ini terus menggelinding, laiknya bola salju. Dua Fraksi Gerindra dan Golkar setuju dengan Pansus ini. Tapi percayalah, yang sedang mereka gembar-gemborkan laiknya orang kurang kerjaan.

Karena, kalau Pansus ini jadi, maka yang kemudian berkembang adalah laiknya “Menepuk air di dulang, memercik muka sendiri.” Ludah yang telanjur meluncur dari mulut mereka bakal memuncrat ke muka mereka sendiri.

Ayo kita simak bersama;

Kalau kita tarik dalam rentang waktu 10 tahun, dari zamannya Dedi Mulyadi sampai tahun pertama masa Bupati Anne, tata kelola PAD memang amburadul. PAD bisa dipastikan menjadi mesin uang bagi banyak pihak.

Yang menikmati bocornya PAD ini nyaris semua lini. Dari yang paling atas, oknum anggota dewan, oknum kadis, staf kadis dan lain-lain. Pesta pora berjamaah. Dan ini berlangsung terus menerus.

Cerita soal bagaimana Sate Maranggi Cibungur membayar pajak itu sudah menjadi rahasia umum. Siapa pelakunya, bagaimana modus operandinya, bagaimana bagi-baginya. Sudah menjadi rahasia umum.

Bahwa PAD bocor itu bisa dipastikan kebenarannya. Bocor karena regulasinya memang masih amburadul. Jadul sejadul-jadulnya. Kondisi itu memang disiapkan secara sistematis. Tapi ini dulu, sebelum ada Bapenda.

Tapi, setelah ada Bapenda, upaya menggali potensi PAD bisa dikatakan sungguh-sungguh. Pesta pora masa lalu pasti masih saja terjadi, tapi karena sistem yang sudah dibangun tidak bakal terjadi semasif dulu.

Apalagi dalam setahun terakhir, tim KPK melakukan pendampingan secara ketat kepada Bapenda. Ketat, seketat-ketatnya. Nyaris tidak ada ruang untuk main mata dengan wajib pajak.

Dan hasilnya pun publik tahu. Pajak Restoran naik tajam sampai 175%, ketika penerapan pajak 10% mulai diberlakukan dengan sistem pengawasan berbasis IT.

Sebentar lagi pajak air tanah, juga sedang ditata ulang. Intinya, kita mesti percaya dengan KPK. Lembaga antikorupsi ini langsung bertindak nyata dengan melakukan pencegahan dan membangun sistem berbasis IT. Ini kerja nyata dan kongkrit.

Lalu, apakah Dewan kemudian tidak boleh membuat pansus PAD? Boleh saja. Tapi catatannya, memang mereka berani memanggil Dedi Mulyadi, atau sesama anggota dewan yang diduga selama ini merangkap menjadi calo pajak. Kita tahu mayoritas anggota dewan sekarang juga orang-orang lama yang pro DM.

Kesimpulannya kelewat lebay. Dewan akan lebih produktif kalau fokus saja mendorong Bapenda agar bekerja lebih giat lagi. Mereka butuh konsentrasi. Kalau direcoki oleh hal-hal yang kurang kerjaan, akhhh …. rakyat juga tahu siapa kalian itu …. (KDR)

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close