BisnisHead LinePemda

PENGADAAN MOBIL DINAS PEJABAT PADA 2017 SEBESAR Rp 11 MILIAR MENYIMPANG DAN MANIPULATIF

BUPATI PURWAKARTA MENYETUJUI PENGAJUAN ANGGARAN INI OLEH SEKDA

PURWAKARTA (eNPe.com) – Pengadaan mobil dinas oleh Sekda Pemkab Purwakarta pada 2017 sebesar Rp 11 miliar, menyimpang dari ketetuan yang berlaku. Menurut hasil audit BPK, pengadaan mobil itu direalisasikan tanpa adanya lelang pengadaan terlebih dahulu. Sementara penjelasan Sekda kepada Auditor BPK menyebutkan transaksi ini terjadi karena pengajuan anggaran dari Sekda mendapat persetujuan dari Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Dalam LHP BPK 2017 itu menyebutkan, Pemkab Purwakarta pada Tahun Anggaran 2017, mengganggarkan belanja alat dan mesin sebesar Rp 121,8 miliar. Salah satu item belanja itu adalah pengadaan mobil oleh Sekda Purwakarta Rp 11 miliar.

PADIL KARSOMA

Masih menurut hasil audit BPK itu, proses pengadaan barang telah menyimpang dari ketentuan. Lelang sebanyak 39 jenis mobil ini dilakukan pada 3 Juli 2017, tapi mobil sudah dinikmati para pejabat sejak Januari 2017. Pemenang lelang adalah PT Istana Bandung Raya Motor (IBRM) satu dealer Honda di Bandung.

Kepala Cabang PT IBRM saat diperiksa oleh auditor BPK mengakui akan kejadian itu. “Kami kirim mobil dulu sebelum lelang karena kami sudah saling percaya dengan Pemkab Purwakarta,” jelas kepala Cabang itu kepada auditor BPK. Bahkan kepada auditor BPK itu, Kepala Cabang PT IBRM mengakui bahwa pemesanan mobil itu tanpa dokumen tertulis, tapi diterima secara lisan saja.

Kasus ini juga mengungkapkan adanya pemalsuan dokumen pengiriman mobil oleh pihak dealer. Dalam dokumen yang diterima BPK, pengiriman mobil dilakukan pada 28 Juli 2017. Pada kenyataannya, mobil sudah diterima oleh pejabat Purwakarta sejak Januari 2017.

Pejabat Sekda waktu itu Ama Ruslan Subanda kepada pemeriksa BPK menyatakan bahwa kendaraan tidak diterima pada 28 Juli 2017. Tapi, menurut Ama Ruslan, pembagian mobil itu sudah dilakukan pada Januari 2017 dan diambil oleh pejabat masing-masing yang mendapat jatah mobil dinas itu, tidak diantar oleh pihak Dealer. PT IBRM kepada auditor BPK mengakui adanya pemalsuan dokumen pengiriman barang ini

ARTIKEL SERUPA  CAMAT DARANGDAN BANTAH ADA KERICUHAN PERHITUNGAN DI PPK

Temuan BPK lain juga menunjukan bahwa pengadaan mobil dinas ini tidak pernah ada anggarannya pada bagian umum Setda Purwakarta. Hal ini diakui oleh Kabag Umum Setda Purwakarta bahwa Setda Purwakarta tidak pernah merencanakan pembelian mobil pada 2017. Bahkan dia mengakui bahwa Bagian Umum Setda Purwakarta tidak pernah membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daeah (RKBMD). Sebagai catatan RKBMD adalah dasar utama Pemkab dalam pengadaan mobil dinas dan pengadaan barang sejenis.

RUSLAN SUBANDA

Sementara itu, hasil evaulasi Gubernur terkait dengan pengadaan mobil oleh Pemkab Purwakarta, Gubernur saat itu hanya menyetujui anggaran pengadaan mobil sebesar Rp 7,5 miliar. Itupun, masih menurut hasil Audit BPK itu, pembelian mobil digunakan untuk jenis mobil yang terkait dengan layanan mayarakat, bukan mobil dinas untuk pejabat.

Meski Gubernur hanya menyetujui pengadaan mobil sebesar Rp 7,5 miliar, tapi angka perubahan oleh Gubernur Jabar, oleh Bupati Purwakarta tidak diindahkan. Bahkan dalam mata anggaran pengadaan mobil dinas Bupati menetapkan pagu anggarannya sebesar Rp 12 miliar.

Padil Karsoma, Sekda saat itu ketika dikonfirmasi lewat whatsapp enggan menjelaskan kasus ini. Begitu juga Ruslan Subanda, sebagai Pj Sekda, saat dikonfirmasi juga enggan menjelaskan kasus pengadaan mobil dinas bermasalah ini. Kedua pejabat itu kini sudah pensiun.(nur/PU)

 

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *