Head LineKriminalPemda

PEMKAB PURWAKARTA DIDUGA POTONG TUNJANGAN ESELON II DAN III UNTUK ZIS SECARA ILEGAL

HASIL PUNGUTAN TIDAK DISETOR KE BAZNAS

PURWAKARTA (newspurwakarta.com) – Pejabat eselon II dan III Pemkab Purwakarta mengeluh. Hal ini terjadi karena tunjangan mereka dipotong untuk ZIS dan hasilnya tidak disetor ke Baznas. Menurut satu pengurus Unit Pelayanan Zakat (UPZ) kebijakan itu ilegal dan masuk kategori pungli.

Satu pejabat eselon III dan satu pengurus UPZ di Purwakarta menuturkan hal itu kepada newspurwakarta.com kemarin (25/3) secara terpisah. “Jadi yang membuat kita kesal, dana tarikan ZIS itu tidak disetor ke Baznas. Lalu larinya ke mana kami patut pertanyakan soal itu,” jelas sang pejabat itu.

PLT SEKDA IYUS PERMANA, LEBIH MEMILIH BUNGKAM KETIKA DITANYA SOAL TARIKAN ZIS

Sementara itu, satu pengurus UPZ itu kepada media ini menuturkan bahwa awalnya Baznas dan Bupati Anne Ratna Mustika akan menandatangani MoU. Nota kesepahaman ini, menurutnya, terkait penarikan ZIS di kalangan pejabat eselon II dan III.

“Pertemuan dengan Bupati sebenarnya sudah final. Draft MoU itu sudah di meja Bupati tinggal tanda tangan saja,” jelasnya.

Tapi, menurutnya, mendadak Bupati membatalkan rencana itu. “Kami juga tidak tahu siapa yang membatalkan. Dan apa alasannya,” jelasnya.

Tapi yang aneh, masih menurut pengelola UPZ itu, meski MoU itu batal, tapi diduga pejabat eselon II dan III tetap dipotong tunjangannya untuk ZIS. “Ini kan aneh. Dan dana yang diduga dipotong langsung oleh bendahara Pemda itu tidak juga disetor ke Baznas,” katanya.

TINDAK PIDANA MURNI

Masih menurut pengelola UPZ itu, langkah Bupati yang diduga memotong dana ZIS pejabat eselon II dan III tergolong pidana murni. “Ini murni kriminal, karena melanggar UU No 23 Tahun 2011 tentang Zakat dan PP No 14 tahun 2014,masuk kategori pungutan liar. Mestinya Baznas buat laporan polisi,”  jelasnya.

Yang aneh, masih menurut pengurus itu, kemana dana mengalir tidak jelas. “Ini yang sedang kami selidiki. Jangan-jangan mengalir ke mana-mana. Ini tahun politik, jangan lupa,” katanya.

ARTIKEL SERUPA  BUPATI ANNE AKHIRNYA HAPUS PROGRAM JAMPIS, SEJUMLAH WARGA MENGELUHKAN KEBIJAKAN INI

Publik, menurutnya, berhak tahu, kemana dana itu digunakan. “Karena itu masuk kategeori dana umat,” katanya.

Sebelumnya, para guru SD juga kesal, akibat surat edaran dari Dinas Pendidikan yang akan mengelola dana ZIS para guru SD. Mereka kesal karena tidak percaya dengan tata kelola dana itu.

“Kami berharap kebijakan ini dibatalkan. Membuat susah guru SD,” kata satu guru di Kecamatan Purwakarta, kesal.

Sementara itu Pjs Sekda Pemkab Purwakarta Iyus Permana ketika dikonfirmasi soal pungutan ZIS ini enggan menjelaskan. Pertanyaan yang dikirim melalui whatsapp hanya dibaca saja.

Kabag Kesra Pemkab Purwakarta Asep Surya juga idem dito. Ketika ditanya via saluran sms dan whatsapp, Asep lebih memilih diam seribu bahasa.

Sementara Didin staf Asep membantah pungutan itu. “Saya tidak pernah memungut dan tidak ada perintah dari Bupati untuk memungut ZIS pejabat eselon II dan III,” katanya. (nur/PU).

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *