BisnisHead LinePemda

PEMKAB PURWAKARTA DIDUGA MULAI JEGAL BISNIS RSIA ASRI

KAPUS-KAPUS INTERUKSIKAN BIDAN AGAR JANGAN MEMBAWA PASIEN KE RSIA ASRI

PURWAKARTA (newspurwakarta.com) – Persaingan politik antara Rusandie dan Dedi Mulyadi diduga mulai masuk ke wilayah bisnis. Melalui Kepala Puskesmas, Mereka melarang para bidan merekomendasikan pasien ke RSIA Asri.

“Tindakan ini tentu tidak pantas. Pertarungan politik mestinya jangan dibawa ke ranah bisnis. Kalau mereka sudah menggunakan alat kekuasaan untuk menghancurkan bisnis kami, pasti kami lawan,” jelas Rustandie pemilik RSIA Asri kepada newspurwakarta.com kemarin (3/3).

RSIA ASRI SELALU MENGEDEPANKAN PROFESIONALISME

Pihaknya menceritakan, banyak bidan-bidan melaporkan ke dirinya bahwa Kepala Puskesmas Munjul dan Bungursari telah mengumpulkan semua bidan. Dan mereka menginteruksikan kepada para bidan agar tidak merekomendasikan pasien ke RSIA Asri.

“Para Bidan itu heran, mereka selama ini merekomendasikan pasien ke RSIA Asri karena unsur profesionalisme. Larangan ini, mengherankan para bidan-bidan itu,” jelasnya.

Tindakan ini, menurut Rustandie, sudah diluar batas kewajaran. “Kalau mau bersaing politik, ya politik saja. Jangan terus merusak bisnis kami,” jelas Rustandie.

Menurut Rustandie, para Kepala Puskesmas beralasan bahwa RSIA Asri tidak ikut program BPJS. “Ini fitnah yang luar biasa. Kami sedang berfikir untuk menempuh jakur hukum,” jelas Caleg DPR RI dari Partai Gerindra ini.

Kepala Pusksmas Bungursari Marno dan Kepala Puskesmas Munjul Atik Hayati yang diduga telah menginteruksikan kepada bidan-bisan agar tidak merekomendasikan pasien ke RSIA Asri, ketika dikonfirmasi soal ini lebih memilih diam.

Pesan singkat melalui saluran whatsapp hanya dibaca saja. Keduanya tidak merespon pertanyaan media ini.

BUPATI KUMPULKAN KAPUS-KAPUS

Kasus ini bermula ketika Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengumpulkan semua Kepala Puskesmas di gedung negara. Dari pertemuan itu, kemudian berkembang di kalangan kapus-Kapus untuk tidak merekomendasi pasien ke RSIA Asri.

Sementara itu, Rudi Hartono Kabid SDK Dinas Kesehatan Pemkab Purwakarta membenarkan adanya pertemuan antara Bupati dengan Kapus-Kapus. “Tapi tidak ada interuksi untuk menjegal rumah sakit tertentu,” jelasnya.

Interuksi Bupati, menurut Rudi, agar rekomendasi pasien di arahkan kepada rumah sakit yang sudah bekerjasama sengan pemkab Purwakarta. “Bupati mengeluh, banyak pasien yang minta bantuan ke Pemkab. Tapi begitu dicek, pasien ini berasal dari RS yang belum MoU dengan Pemkab Purwakarta. Ini Bupati keberatan karena keterbatasan anggaran,” jelas Rudi.

Kerjamsama ini, jelas Rudi, adalah kerjasama pelayanan pasien miskin yang sumbernya dari APBD. “Makanya Bupati ingin Puskesmas untuk merujuk pasien kepada RS yang sudah MoU. Sudah ada kok MoU dengan RS swsta,” jelas Rudi. (nur/Pu).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *