BisnisHead LinePemda

PELANGGARAN IZIN MINI MARKET AKIBAT BELUM ADA PERBUPNYA

SEMUA PERIZINAN MELANGGAR ATURAN

WANAYASA (newspurwakarta.com) – Maraknya pelanggaran izin mini market di Purwakarta, menurut satu sumber, disebabkan oleh sikap Bupati Purwakarta yang tidak kunjung menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) soal perizinan mini market. Akibatnya, pertumbuhan Indomaret dan Alfamart liar tak terkendali.

Ikhsan Firmansyah, penggagas Gerakan ‘Belanja di Warung Tetangga’ menjelaskan hal itu kepada newspurwakarta.com beberapa waktu lalu.

SEKDES WANAYASA IKHSAN FIRMANSYAH

“Jadi Perda soal pengaturan pasar itu sudah ada. Yaitu Perda No 14/2012. Dalam Perda itu, terutama pasal 2 poin a – g, mengamanatkan agar Bupati menerbitkan Perbup. Fungsi Perbup ini untuk mengatur  secara teknis soal jarak. Karena Perbup itu tidak pernah ada, ya terjadi pelanggaran di mana-mana,” jelas Ikhsan yang juga Sekdes Wanayasa ini.

Kalau Perbup itu ada, jelas Ikhsan, tidak bakal ada pelanggaran dalam menerbitkan izin mini market. “Karena di Perbup itu diatur soal jarak antar mini market dan jarak antara mini market dengan pasar tradisional,” jelasnya.

Sayangnya, sepanjang Dedi Mulyadi menjabat,”Perbup itu tidak pernah ada. Akibatnya banyak mini market yang menyalahi tata letak, tidak menyediakan fasilitas parkir yang layak, tapi izin tetap terbit.”

Perbup itu, menurut Ikhsan, mestinya mengatur soal limitasi kelompok pasar. “Aturan ini yang bisa mengerem menjamurnya mini market,” jelasnya.

Ikhsan menilai Bupati telah ingkar terhadap Perda. “Di Wanayasa ada tujuh mini market. Di Desa Wanayasa ada tiga mini market. Ini kebanyakan,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan menjamurnya alfamart dan indomaret di Purwakarta. Mini market itu telah membunuh warung-warung warga di kampung-kampung.

Koordinator Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) Zaenal Abidin menilai menjamurnya mini market adalah pelanggaran hukum. “Kita menemukan banyak bukti kalau di balik urusan perizinan mini market ada mafia perizinan yang bermain. Kondisi ini sangat memprihatinkan,” jelas Zaenal.

Ia menegaskan akan terus mempersoalkan kondisi ini. “Ribuan warung warga mati gara-gara menjamurnya mini market yang tidak terkendali. Ini bukti bahwa Bupati tidak pro ekonomi kerakyatan,” jelasnya. (nur/PU).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *