Head LineKriminalPemda

PARKIR DI TAJUG GEDE CILODONG DIKELOLA OLEH DKM, BISA MASUK KATEGORI PENGGELAPAN KARENA ITU ASET PEMKAB

REGULASINYA MESTI JELAS DAN TRANSPARAN

PURWAKARTA (eNPe.com) – Parkir di Tajug Gede Cilodong, menurut satu pejabat di Dinas Perhubungan Pemkab Purwakarta tidak dikelola oleh UPTD Perparkiran. Parkir di situ ternyata dikelola oleh DKM masjid itu. Menurut Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) karena parkir berdiri di atas aset Pemkab bisa masuk kategori penggelapan.

Ketua UPTD Perparkiran Dishub Pemkab Purwakarta Suherman menyatakan hal itu kepada eNPe.com akhir pekan lalu. “Maaf soal parkir di Tajug Gede Cilodong retribusinya tidak masuk ke UPTD. Itu karena dikelola oleh DKM Tajug Gede Sendiri. Silahkan tanya saja ke pengurus DKMnya,” jelas Suherman.

“Kadishub Iwan Soeroso enggan menjelaskan soal posisi tata kelola parkir di Tajug Gede Cilodong. Ia mempersilahkan bertanya ke Kepala UPTD Perparkiran saja.”

Pihaknya enggan menjelaskan ketika ditanya bahwa soal parkir kewenangan pengaturannya ada di tangan bapak? Suherman juga mengelak ketika ditanya apakah pengelolaan parkir oleh DKM ada izin dari UPTD atau tidak.

Ia juga diam seribu bahasa ketika ditanya apa landasan regulasinya UPTD membiarkan aset Pemkab dikelola oleh DKM. Pihaknya juga masih bungkam ketika ditanya apakah penetapan tarif Rp 20 ribu per mobil melanggar Perda atau tidak.

Kepala Dinas Perhubungan Iwan Soeroso juga memilih diam ketika dimintai sikapnya soal parkir di Tajug Gede ini. “Silahkan ke Kepala UPTD saja,” jelasnya.

UPTD Perparkiran sepanjang catatan media ini dibentuk untuk mengoptimalkan pendapatan dari retribusi parkir. Ketika Suherman ditanya, kenapa saat di Tajug Gede ada potensi pendapatan parkir yang besar tidak dikelola oleh UPTD? Ia hanya diam saja.

“Maaf saya baru seminggu menjabat sebagai Kepala UPTD. Saya orang baru,” jelas Suherman.

Sebelumnya, warga mengeluhkan soal tarif parkir yang kelewat mahal di Tajug Gede Cilodong. Parkir di sana dipatok tarif Rp 20 ribu per sekali kunjungan. “Saya itu baru sholat, waduh parkirnya mahal bener,” jelas Bu Aini mengaku kesal.

BISA MASUK RANAH PIDANA

Ketua KMP Zaenal Abidin menegaskan, siapapun mesti hati-hati mengelola aset milik Pemkab. “Karena itu aset Pemkab, bukan aset pribadi orang per orang maka retribusi itu mesti masuk ke kas Pemkab. Kalau tidak masuk kategori penggelapan,” jelas Zaenal.

Soal tata kelola parkir ini, menurut ZA, regulasi yang mengaturnya mesti jelas. “Kalau saya nilai pasti ada udang di balik batu. Kenapa semahal itu dan kenapa dikelola DKM,” jelasnya.

Kalau hasil parkir yang besar itu untuk DKM, menurut Zaenal, karena itu aset Pemkab, mesti jelas alokasinya untuk apa. Kalau untuk membangun,”Kan sudah masuk dari APBD, CSR dan lain-lain. Ini untuk apa lagi.”

Pihaknya akan menyoal kasus ini agar kembali ke jalan yang benar. “Motifnya agak susah kalau masjid yang mestinya sakral tiba-tiba jadi ajang politis begini. Ada kepentingan orang per orang yang tidak jelas tujuannya, kecuali untuk kepentingan pribadi. Ini yang kita sayangkn,” jelasnya. (nur/KDR).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close