BisnisPemdaStraight News

PARA KADES KESAL, DANA BAGI HASIL PAJAK DIDUGA OLEH BUPATI DIPAKSA UNTUK MEMBELI MOBIL AMBULANCE

MOTIF BISNIS CARI UNTUNG PRIBADI LEBIH KUAT

PURWAKARTA (newspurwakarta.com) – Sejumlah kades mengeluh kebijakan Bupati Purwakarta yang diduga telah memaksa para kades agar dana bagi hasil pajak (DBHP) digunakan untuk membeli mobil ambulance. Menurut satu Kades, DBHP itu alokasinya untuk biaya operasional kantor. Tidak tepat kalau untuk membeli mobil ambulance.

Satu Kades di Kecamatan Kiarapedes membenarkan hal itu kepada newspurwakarta.com pagi tadi (15/3). “Pada rapat minggon di Kecamatan kebijakan ini sempat disampaikan. Kita jadi serba salah,” jelasnya.

KADES MULAI KESAL AKIBAT DBHP WAJIB UNTUK MEMBELI AMBULANCE

Menurut Kades itu, alokasi DBHP itu untuk operasional kantor desa. “Ini sejak 2015 belum dibayar. Selama ini operasional kantor desa kan dari kantong kades. Ini tentu memberatkan. Sekarang begitu mau cair, malah disuruh untuk membeli ambulance. Repot dikitanya,” jelasnya.

Ia berharap Bupati realistis kalau mengeluarkan kebijakan. “Pengadaan ambulance sebenarnya bisa dari bantuan mana saja. Tidak harus dari DBHP,” jelasnya.

Kades dari Kecamatan bojong mengeluhkan hal yang sama.”Meski ini belum resmi, tapi kebijakan ini memberatkan kades. kita ingin, kalau dana ini cair, digunakan sesuai dengan alokasinya. Setidaknya untuk meringankan beban keuangan desa,” jelasnya.

Maka dari itu, pihaknya mengaku kaget, ketika ada interuksi dari Bupati agar dana itu digunakan untuk membeli ambulance. “Kami berharap dikaji ulang. Pengadaan ini bisa dari sumber lain,” jelasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pandadinata, saat dikonfirmasi soal itu enggan menjelaskan. Pertanyaan yang dikirim melalui SMS hanya dibaca. Panda lebih suka diam, ketimbang menjawab pertanyaan media ini.

MOTIF BISNISNYA KUAT

Sementara itu Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Purwakarta Zaenal Abidin menyatakan, rencana Bupati untuk memaksa kades-kades membeli ambulance dari DBHP itu kesalahan fatal.

“Bupati ini tidak paham bahwa Kades selama DBHP tidak dibayar, mereka keluar duit dari kantong sendiri. Ini terjadi sejak 2015,” jelasnya.

Persoalan menjadi tidak fair, menurut Caleg dari PBB ini, ketika dana itu akan cair, tiba-tiba dipaksa untuk membeli ambulance. “Kalau analisa saya sederhana saja. Motif bisnisnya lebih kuat. Tiap kali pembelian satu unit mobil pasti ada yang mendapat fee. Anda bayangkan berapa miliar rupiah fee yang bisa diraup oleh pribadi-pribadi, kalau semua desa wajib beli ambulance. Ini tentu memalukan. Kades mesti berani menolak,” kata Caleg dari Dapil Sukatani, Jatiluhur dan Sukasari ini.(bay/KDR).

 

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *