Friday, September 18, 2020
Home Head Line PADA 2018, BUPATI TIDAK BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK SEBAGAI HAK DESA...

PADA 2018, BUPATI TIDAK BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK SEBAGAI HAK DESA Rp 71 MILIAR

PURWAKARTA (eNPe.com) – Untuk urusan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) yang mestinya dibayarkan ke Pemerintahan Desa, Bupati Anne Ratna Mustika rupanya lebih suka mengikuti jejak mentor politiknya Dedi Mulyadi. Pada 2018, DBHP yang menjadi hak Desa tidak dibayar oleh Bupati dengan total Rp 71 miliar.

Dari dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada 2018 menyebutkan, pada 2018 ada tunggakan DBHP selama tiga tahun. Total dana DBHP yang belum dibayar sejak 2016-2018.

DEDI MULYADI MESTI JELASKAN KENAPA DBHP TIDAK DIBAYAR PADA 2016-2017.

Dari hasil audit itu menyebutkan, dana hak Desa yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut; Pada 2016-2017 DBHP yang belum dibayar sebesar Rp  47,2 miliar dan tunggakan pada 2018 sebesar Rp 24,4 miliar.

Tunggakan DBHP pada 2016-2017 terjadi saat Bupati di jabat oleh Dedi Mulyadi. Sedangkan tunggakan ke Desa pada 2018 terjadi di era Bupati Anne Ratna Mustika. Jadi total tunggakan DBHP dari 2016-2018 mencapai Rp 71,7 miliar.

Masih menurut LHP BPK itu, pada 2018 pendapatan hasil Pajak dan Retribusi Daerah mencapai Rp 224,4 miliar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014, Pasal 97 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyisihkan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintahan Desa sedikitnya 10% dari realisasi penerimaan. PP ini merupakan peraturan pelaksana dari UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hasil audit BPK pada 2018 menyebutkan, dari perolehan pajak dan retribusi itu, maka hak desa sebesar Rp 24,4 miliar. Masih menurut audit itu, pada APBD 2018 murni, Bupati sebenarnya mengalokasikan DBHP untuk dibayarkan ke desa sebesar Rp 11,9 miliar. Tapi pada APBD 2018 perubahan, alokasi pembayaran DBHP ke desa dihapus oleh Bupati.

ALIRAN DANA KE MANA? 

Menanggapi kasus itu, Ketua KMP Zaenal Abidin mempertanyakan aliran dana hak desa dari DBHP. “Kalau tiga tahun tidak dibayar, lalu dana itu digunakan untuk apa? Publik perlu tahu,” jelas Zaenal.

Menurutnya, dana hak Desa ini mesti dibayar tepat waktu. “Perangkat desa sudah bekerja keras untuk menarik pajak dan retribusi itu. Tapi Bupati tidak menghargai kerja keras perangkat desa,” jelas ZA, sapaan akrab Zaenal.

Menurutnya, karena duitnya ada tapi pada kenyataannya tidak dibayarkan, maka BPK mesti melakukan audit investigasi. “Ini tiga tahun DBHP tidak dibayar. Zaman DM ke mana tuh duit mengalir. Untuk apa? Begitu juga saat Bupati Anne, kenapa hak desa Rp 24,4 miliar juga tidak dibayarkan,” jelas Zaenal.

Sementara itu, kepada tim BPK, Sekda Pemkab Purwakarta Iyus Permana menjelaskan bahwa tunggakan DBHP akan dibayar pada APBD 2019. “Itupun untuk membayar DBHP pada 2017-2018,” jelas Iyus.

Pada 2019, Bupati memang membayar DBHP kepada Desa sebesar Rp 44 miliar dari Rp 48 miliar yang direncanakan. Ini berarti masih ada tunggakan DBHP 2016 sebesar Rp 27 miliar. (bay/PU).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

JEMBATAN DARURAT BODEMAN AKAN DIBANGUN DARI APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

SUDAH DIAJUKAN ANGGARAN PERUBAHAN SEBESAR Rp 5 MILIAR PURWAKARTA (eNPe.com) - Jembatan Bodeman yang runtuh, menurut satu...

POLDA DAN KEJATI JABAR PERIKSA EMPAT PEJABAT DISTARKIM PURWAKARTA TERKAIT DUGAAN KORUPSI DI 11 PROYEK TERMASUK TAJUG GEDE CILODONG

KETUA KMP : "KAMI AKAN KAWAL SAMPAI TUNTAS." PURWAKARTA (eNPe.com) - Polda dan Kejati Jawa Barat...

TEST SWAB DI RS BAYU ASIH KINI BISA DALAM DUA JAM DIKETAHUI HASILNYA POSITIF CORONA ATAU TIDAK

SETELAH MENDAPAT BANTUAN MESIN PCR DARI GUGUS TUGAS PUSAT PURWAKARTA (eNPe.com) - Test swab -untuk tahu pasien...

SETELAH SEMPAT HABIS, PASIEN DENGAN STATUS PDP MUNCUL LAGI

TINGGAL DUA KECAMATAN YANG MASIH ZONA MERAH PURWAKARTA (eNTe.com) - Setelah sempat sembuh 100%, kini pasien dengan...