BisnisPemdaStraight News

MUI MINTA BUPATI PURWAKARTA TERBITKAN PERBUP SOAL TATA KELOLA ZIS DI KALANGAN ASN

HASIL ZIS MESTI DISETOR KE BAZNAS

PURWAKARTA (newspurwakarta.com) – MUI Purwakarta meminta agar Bupati Purwakarta menerbitkan Peraturan Bupati tentang tata kelola ZIS di kalangan ASN. Menurut Sekretaris Umum MUI, Perbup ini penting agar tata kelola ZIS di Purwakarta bisa transparan dan pengumpulan ZISnya bisa optimal.

Dr Yusep Solihudien M.Ag, Sekum MUI Purwakarta menyatakan hal itu kepada newspurwakarta.com hari ini (2/4). “Potensi ZIS di Purwakarta ini luar biasa. Khusus Zakat Mal Purwakarta itu seperti sleeping giant, seperti raksasa tidur,” jelasnya.

Pada sisi lain, jelas Yusep, ada banyak masalah umat yg tidak bisa dicover atau disentuh oleh APBD. “Terutama sektor kemiskinan, kesehatan, dan SDM serta pendidikan keagamaan,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Ketua Dewan Syariah Baznas Purwakarta ini, perlu ada gebragan untuk mendongkrak regulasi lokal yg sesuai dg spirit regulasi zakat nasional.

Menurut Yusep, ada lima hal penting yang perlu mendapat perhatian semua pihak. “Pertama, perlu diterbitkan Perbup atau surat Interuksi wajib zakat profesi bagi ASN yg telah memenuhi nishob. Hasilnya kemudian disetor dan dikelola sepenuhnya oleh Baznas, tidak oleh yg lain, ” jelasnya.

Yusep menyatakan hal ini sudah dilakukan oleh kabupaten/kota lainnya. “Kedua, Baznas melaporkan pendayagunaan ZIS berbasis asnaf ke semua unit UPZ dan umat dengan transparan, akuntabel dan berkala,” ujarnya.

Ketiga, menurut Yusep, pemerintah daerah menyediakan anggaran yg memadai untuk gaji komisioner,  operasional, gaji pegawai, fund raising, publikasi, IT zakat, dll. “Keempat, bupati harus mengkonsolidasikan ZIS dengan dunia industri, khususnya prosentase CSR yang dapat dikelola ZIS.”

Kelima, menurut Yusep, seluruh pasukan Baznas agar terus menerus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tata kelola dan leadership ZIS yg bermutu. “Dengan begitu trust terhadap Baznas meningkat tajam,” katanya.

Sebelumnya, tata kelola zakat di kalangan ASN masih amburadul. Dana ZIS yang telah ditarik oleh bagian keuangan Pemkab Purwakarta, tidak jelas ke mana larinya. Hal ini memicu keresahan di kalangan eselon II dan III.

Bupati Anne Ratna Mustika sebenarnya nyaris menandatangani Perbup soal ZIS di kalangan ASN. Tapi mendadak rencana itu dibatalkan oleh Bupati, diduga atas saran orang kuat di lingkaran Bupati. Yang aneh, meski Perbup soal ZIS itu batal, tapi tunjangan ASN tetap dipotong untuk ZIS. (nur/KDR).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *