Head LineKriminalPemda

MESKI DINILAI BPK BERMASALAH, HIBAH KE YPI INDORAMA AKAN DIGELONTORKAN LAGI Rp 2 MILIAR

KETUA KMP : PUBLIK MESTI BEDAKAN ANTARA BEASISWA DENGAN MASALAH DUGAAN KORUPSINYA

PURWAKARTA (eNPe.com) – Meski hibah ke Yayasan Pendidikan Indorama (YPI) oleh BPK dinilai bermasalah, dan kasusnya sedang ditangani KPK, tapi pihak DPRD dan perwakilan Bupati memutuskan untuk menggelontorkan lagi hibah ke YPI senilai Rp 2 miliar. Satu aktivis antikorupsi di Purwakarta menilai, keputusan ini tidak masuk akal dan diduga sarat dengan kepentingan untuk menyelamatkan seseorang dari jerat KPK.

KETUA DPRD AHMAD SANUSI

Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMp) Zaenal Abidin mengomentari soal ini kepada eNPe.com kemarin (20/10). “Kebijakan ini salah secara mendasar. Dan ini keputusan yang tidak jelas diputuskan oleh siapa,” jelas Zaenal.

Kamis pekan lalu, berlangsung Rapim di DPRD Purwakarta antara unsur pimpinan Dewan dengan Dedi Mulyadi dan Ali Aman Saragih dari YPI Indorama. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Pendidikan Purwanto, unsur pimpinan Dewan, dan semua Ketua Fraksi DPRD, kecuali Fraksi PKS.

Rapim itu dibenarkan oleh Ketua DPRD Purwakarta Ahmad Sanusi. Ali Aman Saragih juga mengakui kalau dirinya hadir dalam pertemuan itu.

Ahmad Sanusi menjelaskan bahwa keberadaan Rapim itu untuk evaluasi hibah ke YPI. “Jadi karena dalam evaluasi itu hasilnya positif, maka kemungkinan besar hibah itu akan diberikan lagi ke YPI. Tapi langsung ke mahasiswanya sebagai beasiswa,” jelas Amor sapaan akrab Ahmad Sanusi.

Menurut Amor, pemberian hibah ini juga sangat tergantung keuangan Pemkab ada atau tidak. “Ini juga belum jadi keputusan final. Masih perlu pembahasan,” jelasnya.

ZAENAL ABIDIN

Ketika ditanya, kenapa memberi hibah ke perusahaan yang kaya raya? Amor hanya menyatakan bahwa selama ini pihak Indorama juga banyak membantu YPI.

Ketika ditanya, kenapa tidak memprioritaskan pemberian hibah ke pesantren yang masih miskin?, Amor menyatakan, mudah-mudahan ke depannya juga untuk pesantren ada hibah, jelasnya.

ARTIKEL SERUPA  DELAPAN CALEG ANTIKORUPSI YANG WAJIB LOLOS

JANGAN GAGAL PAHAM

Sebelumnya, kasus hibah ke YPI Indorama, oleh hasil Audit BPK pada 2017 dinilai bermasalah. Dari hasil audit itu terungkap bahwa penyaluran dana sebesar Rp 2,7 miliar itu tanpa proposal awal. Dan penyaluran beasiswa ke mahasiswa oleh BPK dinilai tidak jelas.

Karena berpotensi dikorupsi, maka KMP pekan lalu melaporkan Dedi Mulyadi dan YPI ke KPK.

Menanggapi perkembangan terakhir, Zaenal meminta agar DPRD hati-hati dalam mengambil kebijakan soal Hibah Ke YPI Indorama. “Ini kalau mereka tidak ingin ikut terseret ke proses hukum di KPK,” jelas Zaenal.

Publik, menurut Zaenal juga jangan gagal paham. “Yang kita persoalkan bukan masalah beasiswanya. Kalau beasiswa ke mahasiswa, KMP pasti dukung. Jadi yang kita soal itu proses pencairannya yang diduga sarat dengan korupsi,” jelas ZA, sapaan akrab Zaenal.

Pihaknya meminta agar semuanya tenang saja. “Hadapi proses hukum di KPK dengan santai kalau memang merasa benar. Tidak usah panik, pakai menggalang-galang banyak orang segala.  Itu bakal tidak ada efeknya diproses hukum KPK,” jelasnya.

Jadi, menurut Zaenal, masyarakat jangan gagal paham. “KMP akan tuntaskan aspek hukumnya sampai selesai. Sehingga kalau ada program beasiswa, prosesnya juga bersih,” jelasnya.

Ketua Komisi II DPRD Purwakarta Alaikassalam menolak berkomentar soal rencana pemberian hibah lagi ke YPI ini. Kader PKB ini hanya menyatakan,”Silahkan ke pak Ketua Dewan saja.” (Tim/KDR).

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *