Head LineLingkunganOpini

MENUJU SISTEM EKONOMI YANG MAMPU ATASI DAMPAK PEMANASAN GLOBAL

Oleh : Fauzi Azis, Mantan Dirjen IKM Deperindag, Pemerhati Ekonomi dan Industri.

FAUZI AZIZ

KEGAGALAN dalam menciptakan stabilitas di bidang lingkungan hidup akan mengakibatkan bencana yang lebih besar di masa yang akan datang. Kerusakan lingkungan dan dampaknya sudah lama berlangsung. Ekosistem ekonomi harus berubah, arahnya seperti sudah banyak dibahas para ahli yang mempunyai perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan. Pandangannya telah melahirkan satu pemikiran dengan menawarkan konsep tentang  green economics.

Alasannya jelas bahwa tanpa upaya mengurangi kerusakan lingkungan, konservasi penggunaan energi, dan sumber daya lainnya, serta upaya menghambat pemanasan global, bencana alam akan mengintai kita. Kita di Indonesia dan juga di belahan dunia yang lain, menghadapi masalah yang sama karena telah menjadi persoalan climate change dan global warming.

Apakah kita telah  mempersiapkan grand design tentang ekosistem baru di bidang ekonomi untuk menuju terwujudnya green economics? Rasanya belum. Karena kita masih berkutat pada bagaimana ekonomi tumbuh, dan bagaimana menghimpun pendapatan sebesar-sebesarnya agar negeri ini bisa menabung dan membentuk cadangan. Kita masih sibuk bagaimana berpendapatan agar segala macam pembelajaan yang dilakukan terbiayai, dan harapannya agar tidak berhutang.

Banyak negara berkembang menghadapi beban utang yang berat. Stiglitz pernah menyampaikan bahwa banyak negara berkembang, separuh atau bahkan lebih dari belanja pemerintah atau hasil yang diperoleh dari ekspor dan pendapatan dari perubahan nilai tukar mata uang harus digunakan untuk membayar utang. Sampai dikatakan “merampas” dana yang semestinya dapat digunakan untuk pembangunan.

Pembangunan hampir mustahil dilakukan dengan adanya beban utang yang sedemikian berat. Ini baru untuk bayar utang. Bagaimana cost recovery untuk pemulihan lingkungan yang rusak dapat dibiayai.

Inilah soal besar yang harus dipikirkan oleh para elit bangsa yang memegang kendali kekuasaan di eksekutif dan legislatif. Mereka mesti membuat grand design tentang ekosistem baru di bidang ekonomi, menuju penerapan konsep green economics yang sesungguhnya.

Upaya ini menjadi salah satu dari delapan misi pembangunan nasional yang dinyatakan dalam RPJPN pada 2005-2025. Yaitu mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari. Tantangan ini muncul atas kesadaran politik ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang berhasil dipertahankan cukup lama lebih banyak didorong oleh peningkatan akumulasi modal, tenaga kerja dan pengurasan sumber daya alam. Ketimbang, peningkatan dalam produktifitas perekonomian secara berkelanjuran.

Ekosistem baru di bidang ekonomi kalau ingin punya masa depan, harus  berwawasan lingkungan. Ini adalah sebuah pilihan kebijakan yang semestinya dipilih. Kalau tidak dilakukan dari sekarang, maka hampir pasti akan menjadi tempat pembuangan sampah, misal B3 dan sebagainya.

Tema besarnya adalah masih ada dunia yang lebih baik, tema lainnya adalah penyelamatan bumi. Jika tidak melakukan apa-apa, maka dunia, termasuk kita di Indonesia, diibaratkan seperti menulis skenario kiamatnya sendiri, meskipun kiamat pasti akan terjadi atas keputusan Allah.

Perubahan iklim dan pemanasan global adalah masalah dunia. Semua negara tanpa kecuali pada dasarnya adalah para pemangku kepentingan yang ikut bertanggung jawab. Tantangannya sangat berat karena upaya besar tersebut bersifat cost center yang butuh biaya besar. Sebab itu, para pihaknya cenderung ingin menjadi parasit dari upaya yang dilakukan pihak lain.

Sebagai catatan pengingat saja dalam beberapa text book berulangkali dikatakan bahwa pada 2005 negara-negara berkembang (awal RPJP Indonesia) menghasilkan 40% dari emisi gas rumah kaca, dan pada 2025 (akhir RPJP Indonesia), akan menghasilkan lebih banyak gas rumah kaca jika dibandingkan dengan negara maju. Pada 2005 dan rentang 2025 kebetulan saja sama dengan periode RPJPN Indonesia.

INDUSTRI HIJAU DAN UNGGUL

Kebijakan Industri Nasional (KIN) untuk periode 2020-2024, telah tepat mengambil policy  tentang pembangunan industri yang berkeunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan. Kita harapkan KIN ronde pertama ini sebelum akhir 2019 semestinya sudah harus diundangkan kebijakan pemerintahnya agar pemerintah bisa taat azas dari periodesasinya. Berarti pada 2020 harus sudah dimulai progam-progamnya beserta rencana pembiayaannya baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN.

Pasar tentu menanti hadirnya policy tersebut. Harapannya adalah dapat menimbulkan sentimen positif sehingga ekspor produk hasil industri dari Indonesia tidak akan mengalami hambatan yang berarti di negara tujuan ekspor.

Dua pekerjaan besar secara strategis dan taktis yang harus dilakukan pemerintah yaitu menyiapkan kerangka kerja konseptual dan kerangka kerja operasional making industry 4.0, dan making industrial policy yang berfokus pada membangun keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan.

Initiative for policy dialoguenya tentu harus dimulai dari sekarang. Akhirnya, membangun kebijakan ekonomi yang pro terhadap kelestarian lingkungan tidak dapat ditunda lagi. Langkah ini penting agar Indonesia tidak terjebak pada situasi yang lebih beresiko, baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Salah satu yang dapat kita rumuskan adalah menyediakan sebuah instrumen/sistem kelembagaan dan aturan main, serta fasilitas yang memungkinkan semua perangkat kebijakan yang disiapkan dapat dieksekusi. (PU).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *