BisnisHead LinePemdaTajuk

MENGGUGAT PENGHARGAAN “NATAMUKTI” BUPATI ANNE RATNA MUSTIKA

KALAU MASIH PUNYA RASA MALU, KEMBALIKAN SAJA

BUPATI Anne Ratna Mustika, kemarin mendapat penghargaan Natamukti dari Kementerian Koperasi dan UKM. Penghargaan ini diperoleh karena Bupati dinilai sukses mengembangkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Purwakarta. Bagi yang tahu persoalan UMKM di Purwakarta yang sesungguhnya, pasti akan tertawa ngakak sambil guling-guling dari jalan Baru sampai Sadang, sampai memicu kemacetan di mana-mana. Penghargaan yang sungguh aneh bin ajaib.

Mari kita lihat kinerja Bupati Anne terhadap sektor Usaha ini. Begini wajah sesungguhnya;

MEMBANJIRNYA ALFAMART DAN INDOMARET DI PURWAKARTA SUDAH SANGAT MERESAHKAN WARGA, BUPATI MESTI HENTIKAN IZIN MINI MARKET BARU

Pertama, kita lihat dari postur anggaran APBD 2019, berapa ratus miliar rupiah yang dialokasikan oleh Bupati yang sumleho ini untuk UMKM. Pada 2019, pembinaan sektor UMKM, Bupati mengalokasikan dana yang sebegitu besarnya, yaitu Rp 1 miliar, jauh lebih besar ketimbang dana yang Bupati alokasikan untuk renovasi rumah dinasnya, yaitu Rp 4 miliar. Eh …. Kebalik ya?

Bisa jadi Bupati Anne lagi realistis, bahwa berurusan dengan UMKM yang usahanya serba kecil itu, uang Rp 1 miliar sudah lebih dari cukup. Tapi percayalah, itu adalah sesat pikir. Logika berfikir yang gagal paham. Dengan APBD 2019 sebesar Rp 2,4 triliun, itu artinya untuk pembinaan sektor UMKM hanya dialokasikan sebesar 0,042%. Tentu nilai anggaran yang luar biasa besarnya. “Sebesar langit dan bumi,” ujar Allah SWT dalam banyak firmannya tiap kali mengulas soal pahala.

Kedua, mari kita lihat bagaimana gaya Bupati memberi akses jalan tol masuknya tangan-tangan gurita neolib ke gang-gang kecil di kampung-kampung Purwakarta. Ini bisa kita lihat dari pertumbuhan mini market seperti Indomaret dan Alfamart. Kita tentu geleng-geleng kepala. Tiap bulan dua sampai tiga mini market baru berdiri. Tidak hanya di jalan utama, tapi sudah masuk di gang-gang sempit.

Bupati Anne pula yang membatalkan Raperda tentang Mini Market, ketika Raperda ini tinggal diketok oleh Paripurna di DPRD beberapa waktu lalu. Padahal dalam Raperda ini diatur soal zonasi, jarak keekonomian yang akan membatasi secara biadab pertumbuhan Alfamart dan Indomaret. Tapi Raperda ini disobek dan dibuang ke tong sampah, oleh Bupati.

Apa arti pertumbuhan pesat mini market di Purwakarta, laiknya jamur yang tumbuh subur di musim hujan? Ada dua analisa yang realistis. a. Bupati masuk kategori penguasa yang pro liberalisme ekonomi. Memberi ruang yang begitu lebar kepada pertumbuhan jejaring neolib adalah anti Pancasila. Setidaknya Bupati tidak paham bahwa ekonomi dibangun bukan oleh mekanisme pasar, tapi oleh pertumbuhan berbasis ekonomi rakyat yang lokal genuin. b. Bupati lebih suka berdamai dengan mafia perizinan. Nyaris berdirinya Alfamart dan Indomaret bisa dipastikan melanggar UU dan Perda Perpasaran. Tapi, fee dari perizinan ini memang gurih. Per unit Rp 100 juta, tentu nilai yang membuat siapapun ngiler.

Berapa warung warga, kios tetangga kita yang dibuat mampus oleh pertumbuhan Alfamart dan Indomaret? Berapa pedagang grosir keliling yang omzetnya dibuat pingsan dengan munculnya mini market tanpa kendali? Inikah yang disebut berkomitmen kepada UMKM? Sungguh kelewat lebay penghargaan itu.

Ketiga, Bupati memang telah mendirikan berbagai fasilitas untuk UMKM, seperti Galery Menong, atau gedung-gedung pertemuan mewah yang begitu menyedot APBD sejak suaminya berkuasa. Tapi mari kita dengarkan keluhan para penggiat industri kreatif di Purwakarta. Para penggiat industri kreatif itu, sungguh sebegitu susahnya untuk bisa memakai fasilitas publik yang dibangun oleh pajak rakyat itu. Yang publik tahu, ruang-ruang UMKM itu lebih banyak digunakan untuk mantan Bupati menggelar forum-forum politik untuk pencitraan dirinya.

Keempat, desain besar pengembangan UMKM adalah dari Desa. Makanya melalui UU Desa, pemerintah mendorong agar di setiap Desa ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuannya agar desa tumbuh secara ekonomi. Ada institusi bisnis di tingkat desa.

Kita lihat BUMDes di Purwakarta, nyaris 99% hidup segan mati tak mau. Alokasi dana desa untuk BUMDes kecil. Kalaulah masuk duit untuk BUMDes, terlalu banyak potongannya, dari tingkat Dinas, Kecamatan dan Desa. Ada memang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tapi kerjanya nyaris tidak paham dan kelewat “Pintar” untuk mengonsep bagaimana BUMDes tumbuh di setiap Desa menjadi institusi bisnis yang kekar, ada cashnya, sustain dan kuat. Keberpihakan Bupati ke BUMDes laiknya iklan Phanter,”Nyarissss … tak terdengarrr …”

Kelima, apakah di tingkat sektor terkecil Bupati pernah bertanya, “Hai tukang nasi goreng, bagaimana omzet bisnis anda hari ini?” Pasti tidak. Keluhan tukang gorengan, tukang bubur ayam, tukang nasi goreng, tukang sayur, bahwa sudah setahun ini omzet mereka turun drastis, pasti Bupati tidak tahu.

Sektor ini adalah sektor yang jasanya paling besar dalam menyerap para korban PKH yang akhir-akhir ini juga dibiarkan menderita oleh kebijakan Bupati. Tapi apakah ada tangan Bupati yang mengangkat problem turunnya omzet tukang nasi doreng itu? No …!

Maka dari itu wajar. Kita tidak hanya mempertanyakan penghargaan itu. Tapi menggugat. Karena asli bin tulen, penghargaan itu salah alamat dan sangat memalukan. Kalau Bupati masih punya hati nurani yang selembut kapas dibelah-belah jadi seratus, menjadi wajib untuk menolak penghargaan itu. Karena sikap itu akan membuktikan bahwa Bupati kita ini ternyata masih punya rasa malu. Satu sikap mental barang langka yang sudah sirna di para penguasa kita hari ini, di Purwakarta. (PU).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *