Tajuk

MEMPERTANYAKAN KOMITMEN LINGKUNGAN PT SOUTH PACIFIC VISCOSE

SIAPA yang tidak mengenal PT South Pacific Viscose (SPV), perusahaan produsen serat viscose terbesar di Indonesia. Pada 2017, total produksi perusahaan ini mencapai 323.000 ton per tahun, dengan pertumbuhan rata-rata year on year 6,1%.

Dengan produksi sebesar itu, PT SPV membukukan keuntungan sebesar 2,26 miliar Euro atau setara sengan Rp 36,3 triliun rupiah, dengan patokan 1 Euro sama dengan Rp 16.100. Sedangkan keuntungan bersih pada 2017 mencapai 281.7 juta Euro atau setara dengan Rp 4,5 triliun. Ini tentu angka yang luar biasa.

SEBAGAI PERUSAHAAN TERBESAR KEDUA DI DUNIA, PT SPV DIDUGA MASIH LALAI TERHADAP TATA KELOLA LIMBAH YANG BAIK

Dari segi produksi memang cemerlang. Pertumbuhan 6,1% per tahun tentu pertumbuhan bisnis yang luar biasa, di tengah ekonomi Indonesia yang lagi lesu. Di mana dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tidak mampu bergeser dari 5,2% per tahun.

Publik tentu berharap, sebagai perusahaan yang saham terbesarnya dikuasai oleh Lenzing AG dari Austria, kepatuhan PT SPV terhadap tata kelola lingkungan, mestinya mau dan mampu menerapkan dengan standard tinggi. Sayangnya, khusus untuk urusan yang satu ini komitmen PT SPV patut dipertanyakan.

Mari kita lihat satu per satu faktanya. Pertama, adanya teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), tentang lima kesalahan mendasar dalam tata kelola lingkungan oleh perusahaan terbesar nomor dua di dunia ini, pada pertengahan 2018 lalu. Teguran Kementerian LHK dalam bentuk sanksi administrasi paksaan ini adalah hasil investigasi kementerian ini pada Februari 2018. Dan mereka menemukan tata kelola lingkungan yang amburadul.

Kita bisa membayangkan, perusahaan dengan pendapatan Rp 4,5 triliun pada 2017 ini telah melakukan kesalahan fatal terhadap tata kelola penanganan limbah. Tentu ini sangat memalukan.

Kedua, pada awal 2018 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Purwakarta Didi Suardi menegaskan bahwa dari 17 perusahaan di Purwakarta yang membuang limbah cairnya ke sungai Citarum, salah satunya adalah PT SPV.

ARTIKEL SERUPA  MEMPERTANYAKAN PROSES HUKUM DUGAAN KEJAHATAN LINGKUNGAN OLEH PT SPV

Liputan media ini memperkuat fakta yang diungkapkan Pemkab tahun lalu. Perilaku membuang limbah ke sungai Citarum, diduga masih terus dilakukan. Di titik lokasi pembuangan warna air menjadi kuning. Begitu juga tanah di sekitar sungai itu, menjadi putih kecoklatan. Sikap ini tentu bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang membersihkan sungai Citarum dari berbagai limbah pabrik.

PT SPV dalam banyak kesempatan memang menyatakan bahwa perusahaan ini mendukung program Citarum Harum. Tapi dalam faktanya, perusahaan yang sudah berdiri sejak 35 tahun ini juga diduga tetap menggelontorkan limbah cairnya ke Citarum.

Ketiga adalah fakta hukum atas gugatan Wahana Pemerhati Lingkungan Hidup (WPLH) RI yang menggugat ke PTUN perusahaan ini. Pokok materi yang digugat juga soal tata kelola limbah.

Dalam kasus ini, WPLH menyoal SK Menteri LHK kepada PT SPV dalam izin pengolahan limbah B3. SK ini digugat karena, terbitnya SK itu tidak dibarengi dengan Amdal. Ini tentu persoalan serius yang tidak boleh diabaikan.

Amdal dalam tata kelola lingkungan adalah satu hal yang sangat prinsip dan mendasar. Untuk urusan sepenting ini, PT SPV diduga menganggap enteng hal ini. Kini kasus hukum ini masuk dalam tahap banding di PTTUN.

Keempat, PT SPV selalu menegaskan kepatuhannya terhadap tata kelola lingkungan yang ditetapkan oleh negara maupun Pemkab Purwakarta. Tapi sampai sekarang, keinginan Bupati Purwakarta agar PT SPV punya Ruang Terbuka Hijau untuk mengurangi dampak pencemaran udara akibat gas buang, juga diduga diabaikan.

Ide adanya green belt tentu mulia. Liputan media ini soal pencemaran udara di sekitar pabrik ini diduga masih terus berlangsung hingga kini. Pemkab berpandangan bahwa dengan adanya Ruang Terbuka Hijau bisa menekan laju pencemaran udara, yang selama ini terjadi. Kepatuhan PT SPV terhadap keinginan Pemkab Purwakarta juga patut dipertanyakan.

ARTIKEL SERUPA  UANG, HAKIM PENGKHIANAT DAN TERDUGA KORUPTOR DPRD PURWAKARTA

Dalam status tata kelola lingkungan, PT SPV memang mendapat predikat Proper Biru. Akan tetapi, melihat tata kelola selama ini, penghargaan ini tentu mestinya patut ditinjau ulang. Karena antara fakta dan penghargaan diduga masih ada kesenjangan.

Lenzing AG di Austria sana telah membuktikan ketaatan dan komitmennya terhadap lingkungan. Sayangnya, diduga tidak semua anak usahanya, punya kemauan dan komitmen yang sama seperti perusahaan induknya di Austria sana. Ini tentu sangat memprihatinkan.

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *