Head LineKriminalPemda

LSM KOMPAK AKAN KAWAL KETAT SKANDAL DANA BOS Rp 19 MILIAR PADA 2016

AKAN DIBAWA KE RANAH HUKUM

PURWAKARTA (eNPe) – LSM KOMPAK akan mengawal ketat pengungkapan skandal dana BOS yang merugikan negara sebesar Rp 19 miliar pada 2016. Menurut Ketua LSM KOMPAK Purwakarta, karena sumber penyimpangan ini dari hasil audit BPK, maka fakta yang ada sudah lebih dari cukup sebagai bukti permulaan.

Luthfi Bamala, Ketua LSM KOMPAK Purwakarta menegaskan hal itu kepada eNPe.com kemarin (1/7) di ruang kerjanya. “Kerugian Rp 19 miliar itu bukan uang kecil. Kita akan kawal ketat proses hukumnya. Kasus ini adalah hasil LHP BPK pada 2016. Saat itu Kadisdik Purwanto adalah GM penyaluran Dana BOS. Jadi dia mesti bertanggung jawab,” jelas Luthfi.

LUTHFI BAMALA, KETUA LSM KOMPAK

Menurutnya, orang boleh berdalih soal kasus ini sebagai kesalahan administratif saja. “Tapi saya meyakini, ini bukan kasus biasa. Kalau ada kesalahan sampai kepada 172 SD Negeri apa ini soal administratif. Biarlah nanti ranah hukum yang akan membuktikan,” jelasnya.

Luthfi menyatakan pihaknya akan berkonsultasi dulu kepada ahli hukum untuk memproses kasus ini. “Ini agar apa yang kita lakukan bisa tuntas,” jelas Luthfi.

NEGARA RUGI Rp 19 MILIAR

Penyaluran  dana BOS pada 2016, berdasarkan audit BPK, sebesar Rp 19 miliar bermasalah. Permasalahan itu muncul karena dua hal. Pertama, ada 31 SD Negeri yang tidak terdaftar sebagai penerima dana BOS, tapi mereka ditransfer dana BOS sampai Rp 6,6 miliar. Sementara permasalahan kedua adalah kelebihan transfer dana BOS kepada 141 SD Negeri, nilai kelebihan itu mencapai Rp 12,4 miliar.

Dalam dokumen buku LHP BPK pada 2016 yang diterima eNPe.com menyebutkan bahwa ada 31 SD Negeri yang mestinya tidak menerima dana BOS, tapi oleh Dinas pendidikan mendapat transferan dana BOS.

ARTIKEL SERUPA  HARI INI BAWASLU PURWAKARTA LANTIK 2.635 PETUGAS PENGAWAS TPS

Beberapa SD negeri itu misalnya SDN 3 Darangdan mendapat Rp 184.400.000, SDN 4 Bunder mendapat Rp 88.800.000, SDN 3 Lebak Anyar mendapat Rp 448.400.000, SDN 3 Sindangsari mendapat Rp 313.600.000, SDN 01 Ciseureuh mendapat Rp 946.800.000, SDN 17 Nagri Kaler mendapat Rp 467.200.000, SDN 3 Babakan mendapat Rp 100.000.000. Total dari penyimpangan ini mencapai Rp 6,6 miliar.

Sementara kasus lain, adalah transfer dana BOS yang jumlahnya lebih besar, tapi dalam laporan penerimaan angka yang muncul lebih kecil. Selisih transfer dana BOS yang bermasalah ini mencapai Rp 12,4 miliar.

Dinas pendidikan melaporkan bahwa dana BOS yang ditransfer ke 141 SD Negeri itu hanya Rp 20,1 miliar. Sementara setelah BPK mengaudit ke rekening giro sekolah-sekolah itu, total dana BOS yang ditransfer sebesar Rp 31,5 miliar. Jadi ada selisih Rp 12,4 miliar.

Seperti yang tertuang dalam LHP BPK itu, Dinas Pendidikan berdalih bahwa adanya dana yang lebih besar akibat ada pendapatan bunga dari rekening giro di sekolah-sekolah itu. Tapi penjelasan itu dibantah oleh tim BPK.

Atas selisih angka itu, Dinas Pendidikan diperintahkan untuk menelusuri uang BOS itu. Tapi hingga audit ini selesai tidak ada laporan apapun yang masuk ke BPK.

Beberapa SDN yang menerima transferan BOS lebih besar misalnya SDN 1 Maracang yang dilaporkan Rp 116,7 juta kenyataannya mendapat Rp 505 juta, SDN Taringgul Landeh yang dilaporkan mendapat Rp 86 juta tapi kenyataannya ditransfer sebesar Rp 145,2 juta.

SDN 1 Citamiang di Kecamatan Maniis, dilaporkan mendapat Rp 298,8 juta pada kenyatannya ditransfer Rp 424 juta. SDN 1 Tegal Datar di Kecamatan Maniis, dilaporkan mendapat BOS Rp 145,8 juta, kenyatannya ditransfer Rp 466,8 juta, dan sebagainya. Total selisih transfer ini mencapai Rp 12,4 miliar.

ARTIKEL SERUPA  LSM KOMPAK LAPORKAN ADM PERHUTANI KPH PURWAKARTA KE POLISI

Sementara itu Purwanto, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Purwakarta, ketika dikonfirmasi soal ini tidak merespon. Pertanyaan dari Media ini melalui saluran whatsapp dan sms hanya dibaca saja oleh yang bersangkutan. Purwanto lebih suka menghindar, ketimbang menjelaskan soal ini.

Selama ini Purwanto adalah kader militan Dedi Mulyadi. Setelah jabatan Bupati dipegang oleh isteri Dedi Mulyadi, kini Purwanto menjadi orang kepercayaan nomer satu Bupati Anne Ratna Mustika. (tim/PU).

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *