Head LineKampusKriminal

LSM KOMPAK AKAN BAWA KE JALUR HUKUM DUGAAN KORUPSI DANA HIBAH Rp2,7 MILIAR KE YPI INDORAMA

PEJABAT PEMKAB YANG IKUT MENIKMATI JUGA WAJIB DIUSUT

PURWAKARTA (eNPe) – DPC LSM KOMPAK Purwakarta, akan membawa dugaan korupsi dana hibah ke Yayasan Pendidikan Indorama sebesar Rp 2,7 miliar. Menurut Ketuanya, langkah ini penting agar kerugian negara akibat korupsi ini bisa dihindari.

Ketua DPC LSM KOMPAK Purwakarta Luthfi Bamala menegaskan hal ini kepada eNPe.com hari ini (9/7). “Indorama itu perusahaan besar. Kenapa mesti minta hibah kepada Pemkab Purwakarta. Ini pasti ada apa-apanya. Maka dari itu biar tuntas, biarlah kami bawa ke jalur hukum,” jelas Luthfi.

LUTHFI BAMALA, KETUA LSM KOMPAK PURWAKARTA

Apalagi, menurut Luthfi, belakangan diketahui bahwa prosedur hibah ini bermasalah. “Dugaan korupsinya begitu kuat,” jelasnya.

Kondisi ini, menurut pengusaha Properti ini, telah merugikan mahasiswa yang lulus. “Tiba-tiba pihak yayasan menahan ijazah mahasiswa dengan alasan dana beasiswa hibah dari Pemkab Purwakarta belum dibayarkan. Ini kesalahan fatal, karena dana hibah itu 100% sudah cair,” jelasnya.

Sebelumnya, Dana Hibah dari Pemkab Purwakarta sebesar Rp 2,7 miliar, kepada Yayasan Pendidikan Indorama (YPI) berdasarkan audit BPK pada 2017 diduga bermasalah. Menurut BPK, YPI menerima dana hibah tanpa proposal awal dan hingga kini laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana hibah itu belum ada.

Berdasarkan dokumen LHP BPK yang dimiliki eNPe.com dana hibah itu dicairkan secara bertahap. Tahap pertama, cair sebesar Rp 1,8 miliar pada 4 Juni 2015. Dan pencairan tahap kedua pada 30 Maret 2017 sebesar Rp 900 juta.

Dana hibah ini diperuntukan bagi beasiswa mahasiswa YPI. Hasil temuan BPK mengungkapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan nomor 466.2/12/HB-PPKD/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 serta perjanjian kerjasama antara Pemkab dengan YPI tentang Baeasiswa Pendidikan Calon Tenaga Ahli Industri dengan nomor : 180/06A/ HUK/2013 dan 001.02/PEI/O 2013 tanggal 25 September 2013.

Masih berdasarkan temuan BPK, pada pelaksanaannya penggunaan anggaran hibah itu tidak sesuai dengan ketentuan karena berdasarkan Perbup No. 182 TA 2017 tentang penjabaran nama calon penerima hibah tidak dijabarkan secara detail.

TUNTUT PEJABAT YANG IKUT MENIKMATI

Menanggapi skandal Hibah ini, Zaenal Abidin, Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Purwakarta menegaskan, Hibah ke YPI ini indikasi korupsinya sangat kuat. “Aparat penegak hukum mesti menindaklanjuti temuan BPK ini,” jelasnya.

Pencairan hibah tanpa proposal ini sungguh keterlaluan, kata ZA sapaan akrab Zaenal. “Segala bentuk hibah itu tujuannya makin jelas, untuk bagi-bagi jatah. Ini korupsi yang dikemas dengan cover hibah. Kasus ini mesti tuntas, bukti-bukti sudah lebih dari cukup,” jelasnya.

Zaenal meyakini bahwa dugaan korupsi dana hibah ini bisa dipastikan tidak hanya dinikmati oleh YPI, “Saya yakin pejabat Pemkab juga menikmati. Tidak ada makan siang gratis. Pejabat yang ikut menikmati mesti diseret ke ranah hukum,” jelasnya.(bay/nur/PU).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *