Head LinePemdaTajuk

LIMA JABATAN KADIS AKAN DILELANG, AKANKAH TERJADI JUAL BELI JABATAN LAGI?

KPK MESTI TURUN KAWAL PROSESNYA

LIMA jabatan setingkat Kepala Dinas atau eselon II di Pemkab Purwakarta akan dilelang. Tawaran lelang ini ditanggapi dingin oleh ASN akibat trauma mereka soal proses lelang jabatan yang selama ini dinilainya tidak fair. Meskipun proses itu berjalan sesuai prosesur, tapi dugaan kuat “transaksi bisnis” dalam lelang jabatan ini akan saja terjadi.

Kita tentu masih ingat bagaimana Wusmin Tambunan, seorang pejabat senior di Disnakertrans melawan Bupati Anne Ratna Mustika. Karena tiba-tiba tanpa ada lelang Titov Firman nangkring di kursi Disnakertrans secara mendadak.

WUSMIN TAMBUNAN, PERLAWANANYA TERHADAP AJANG BISNIS LELANG JABATAN SERIUS DILAKUKAN. IA INGIN PROSES LELANG BERSIH DARI KEPENTINGAN.

Wusmin pun melakukan perlawanan frontal terhadap langkah Bupati Anne itu. Ia mengadu ke Komisi ASN Pusat, Mendagri dan KPK. Hingga kini kasusnya masih dalam proses penyelidikan.

Kita lihat pergantian 13 Kepala Dinas pada awal 2019. Nyaris semua yang terpilih adalah orang kepercayaan Bupati. Tidak ada satupun ASN peofesional yang terpilih. Dugaan transaksinya pun sangat kuat.

Kasus lain adalah tersingkirnya Lalam Martakusumah, orang kepercayaan Dedi Mulyadi, suami Bupati sekarang. Dalam proses seleksi eselon III dan IV ada puluhan calon yang diduga titipan Lalam dicoret Bupati. Kasus ini sempat ramai jadi perbincangan publik. Saat itu terungkap bahwa transaksi bisnis dalam jual beli jabatan adalah fakta nyata, meski susah dibuktikan.

Ada juga skandal serupa yang terjadi di Dinas Kesehatan. Calon yang diduga sudah setor duit ke pejabat di Dinkes tiba-tiba tidak jadi. Protes dia agar uangnya dikembalikan sampai sekarang seperti embun, menguap entah ke mana.

Penguasa korup, selalu memain-mainkan empat hal saat berkuasa. Pertama, korupsi proyek. Kedua, jual beli jabatan. Ketiga, korup dipengadaan barang dan jasa dan keempat atur-atur dana hibah dan bansos.

Untuk itu, pada proses lelang jabatan kali ini publik mesti memelototi prosesnya. Ini agar yang terpilih benar-benar ASN profesional, bukan ASN yang modalnya lidah panjang saja, untuk menjilati penguasa.

KPK MESTI TURUN

Kini sedang dalam proses lelang lima kursi jabatan setingkat Kepala Dinas. Mereka adalah Kepala Dinas Kesehatan, Asda III Bidang Pengembangan SDM, Keuangan dan Adminsitrasi, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kepala Dinas Kearsipan dan perpustakaan.

Sesuai UU No 5 Tahun 2014, untuk bisa mengikuti lelang jabatan setingkat Kepala Dinas, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut; Pertama, pernah menjabat administratur struktural eselon III. Kedua, jenjang pendidikan minimal S1. Ketiga, sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III. Keempat, Pernah menjabat selama tiga tahun dalam jabatan administratur eselon III B dan eselon III A. Kelima, memiliki pangkat golongan IV A.

Agar proses ini berjalan wajar dan normal, sudah selayaknya KPK terjun langsung ke Purwakarta untuk mengasisteni proses lelang ini. Langkah KPK ini penting kalau kita melihat proses lelang jabatan di Purwakarta yang diduga selalu melewati proses jual beli jabatan.

Di samping itu publik juga sudah muak dengan apa yang terjadi selama ini. Proses kali ini mesti transparan, fair dan bisa dipertanggungjawabkan tingkat profesionalitasnya. Sehingga tidak terjadi lagi seorang Kabid yang mengurusi pembangunan fisik di Distarkim dijabat oleh orang yang berlatar belakang sarjana sastra. Sungguh kelewat ember dan lebay. (PU).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *