Head LineKampusPemda

LHP BPK 2017 : DANA HIBAH Rp 2,7 MILIAR KE YAYASAN PENDIDIKAN INDORAMA DIDUGA DIKORUPSI

BUPATI SETUJUI DANA HIBAH INI TANPA PROPOSAL AWAL

PURWAKARTA (eNPe) – Dana Hibah dari Pemkab Purwakarta sebesar Rp 2,7 miliar, kepada Yayasan Pendidikan Indorama (YPI) berdasarkan audit BPK pada 2017 diduga bermasalah. Menurut BPK, YPI menerima dana hibah tanpa proposal awal dan hingga kini laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana hibah itu belum ada.

Berdasarkan dokumen LHP BPK yang dimiliki eNPe.com dana hibah itu dicairkan secara bertahap. Tahap pertama, cair sebesar Rp 1,8 miliar pada 4 Juni 2015. Dan pencairan tahap kedua pada 30 Maret 2017 sebesar Rp 900 juta.

DEDI MULYADI SETUJUI DANA HIBAH KE YPI TANPA PROPOSAL

Dana hibah ini diperuntukan bagi beasiswa mahasiswa YPI. Hasil temuan BPK mengungkapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan nomor 466.2/12/HB-PPKD/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 serta perjanjian kerjasama antara Pemkab dengan YPI tentang Baeasiswa Pendidikan Calon Tenaga Ahli Industri dengan nomor : 180/06A/ HUK/2013 dan 001.02/PEI/O 2013 tanggal 25 September 2013.

Masih berdasarkan temuan BPK, pada pelaksanaannya penggunaan anggaran hibah itu tidak sesuai dengan ketentuan karena berdasarkan Perbup No. 182 TA 2017 tentang penjabaran nama calon penerima hibah tidak dijabarkan secara detail.

MESTI DIUSUT TUNTAS

Menanggapi skandal Hibah ini, Zaenal Abidin, Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Purwakarta menegaskan, Hibah ke YPI ini indikasi korupsinya sangat kuat. “Aparat penegak hukum mesti menindaklanjuti temuan BPK ini,” jelasnya.

Pencairan hibah tanpa proposal ini sungguh keterlaluan, kata ZA sapaan akrab Zaenal. “Segala bentuk hibah itu tujuannya makin jelas, untuk bagi-bagi jatah. Ini korupsi yang dikemas dengan cover hibah. Kasus ini mesti tuntas, bukti-bukti sudah lebih dari cukup,” jelasnya.

Zaenal meyakini bahwa dugaan korupsi dana hibah ini bisa dipastikan tidak hanya dinikmati oleh YPI, “Saya yakin pejabat Pemkab juga menikmati. Tidak ada makan siang gratis,” jelasnya.

LULUSAN DITAHAN IJAZAHNYA

Sementara, skandal hibah ini telah menyeret mahasiswa yang telah lulus pada 2018. Beberapa mahasiswa terganjal masalah ijazah, hingga Mei 2019 ijazah mereka masih ditahan pihak Yayasan.

Ketika sejumlah Mahasiswa bertanya ke pihak pengelola, mereka mendapat penjelasan bahwa ditahannya ijazah mereka karena beasiswa dari Pemkab belum cair. “Pemkab dinilai belum membayar beasiswa ke YPI,” jelas salah satu mahasiswa yang menjadi korban itu. (bay/nur/PU).

 

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close