Head LineKomunitasPolitik

LAWAN PENERTIBAN KJA JATILUHUR, PENGACARA AGUS GUGAT GUBERNUR KE PTUN

PENERTIBAN KJA JATILUHUR RUGIKAN PETANI IKAN

PURWAKARTA, (newspurwakarta.com) – Rencana Pemprov Jawa Barat menertertibkan jaring apung di tiga waduk akan mendapatkan perlawanan oleh para petani KJA melalui kantor hukum Agus & Patner.

Upaya penertiban program jaring apung/ KJA ditiga waduk yakni Cirata,Saguling dan Jatiluhur menerurut Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)  Jawa Barat Dede Suhendar, upaya penertiban merupakan bagian dari program citarum harum Perpres No 15 tahun 2018 tentang Percepatan pengendalian  Citarum Harum.

AGUS DAN LIDYA, SH

Menurut Agus Supriyanto, SH hal tersebut merupakan tindakan pemerintah yang semenamena dan membuat masyarakat petani resah dan khawatir.
“Padahal perekonomian masyarakat petani ikan dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Karena para petani sedang dilanda wabah eceng gondok yang mengakibatkan kurangnya oksigen (Ph) di dalam air. Ikan susah berkembang dengan baik dan berakhir dengan kematian juga susahnya sarana transportasi di danau. Sebab perahu pakan atau lalu lintas terhambat oleh eceng gondok,” tuturnya.


Mengngingat hal tersebut,  kebijakan pemerintah provinsi yang tidak bijaksana dan memberatkan para petani maka dari itu, Agus Supriyanto, SH. dan rekan merasa prihatin dan empati.

“Kami akan melakukan upaya perlawanan hukum baik melalui PTUN maupun judical review (peninjauan kembali) ke MK. Karena  diduga kebijakan Pemprov – Jabar tidak melalui proses prosedur sebagaimana mestinya. Seperti kajian akademis dan tidak melalui pertimbangan sospol (sosial politik) pertimbangan ekonomis, pertimbangan budaya serta pertimbangan Empiris,” tuturnya.

Sebagai dasar hukum yang akan di gunakan oleh masyarakat KJA melalui kantor hukum Agus & Partner,  petani pemegang kartu anggota wajib dilindungi haknya sebagai bentuk konsekwensi. Para petani tidak perlu melakukan DEMO dan dipungut IURAN untuk hal tersebut seperti yang sebelumnya, agar para petani KJA dapat beraktifitas seperti biasa dengan tenang dan damai.

ARTIKEL SERUPA  BUPATI ANNE PADA 2019 GELONTORKAN HIBAH Rp 30,5 MILIAR, TAPI HIBAH KE SIAPA TIDAK JELAS

“Pemprov Jabar melanggar pasal 28 a – 28 J : setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Makna maksud isi tersebut adalah bahwa setiap manusia terutama warga negara Indonesia,  sejak dia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya,” kata Agus.

Dari hal tersebut baik Perpres No 15 tahun 2018, sesunguhnya sasarannya adalah kepada industri – industri yang membuang air limbah produksi ke DAERAH ALIRAN SUNGAI ( DAS) CITARUM, agar membuat IPAL (INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH). Yaitu limbah non organik/ kimia (CHEMICAL) sedangkan limbah pakan ikan adalah limbah Organik ( dapat terurai oleh bakteri ).

Pemerintahan Jawa Barat, salah mengartikan maksud dan tujuan dari PERPES NO 15 Tahun 2018. (fan/KBR)

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *