DINILAI MENGHANCURKAN BISNIS UMKM
PURWAKARTA (enpe.com) – Bupati Purwakarta mesti hentikan penerapan PPKM di Purwakarta. Karena, menurut para aktivis anti korupsi di Purwakarta, penerapan pembatasan ini membuat warga menderita akibat tekanan ekonomi yang terus memberat.
Pernyataan itu ditegaskan oleh Wakil Ketua KPP Tarman Sonjaya dan Ketua KMP Zaenal Abidin MP kepada enpe.com secara terpisah pagi ini (19/7/21). “Semua Pedagang Kaki Lima (PKL) itu mengeluh. Pendapat mereka turun drastis. Sementara kebutuhan hidup malah semakin mahal. Turunnya pendapatan itu apakah diganti oleh Pemkab. Kan tidak,” jelas Tarman.
Untuk itu, menurutnya, jalan yang paling realistis hentikan PPKM di Purwakarta. “Kita bisa menyontoh Bupati Banjarnegara, di sana PPKM jalan tapi sektor usaha mikro dan UKM tetap bebas berjualan,” ujarnya.
“KMP dukung Bupati hentikan penerapan PPKM Darurat. Ini kebijakan yang tidak sempurna karena membuat rakyat makin susah akibat tekanan ekonomi.” (Ketua KMP Zaenal Abidin MP).
Karena itu, menurut Tarman, KPP secara kelembagaan meminta agar Bupati berani ambil sikap untuk meenghentikan PPKM Darurat. “Dua minggu sudah cukup membuat rakyat makin menderita. Jangan diperpanjang lagi meski Pusat memutuskan memperpanjang,” jelasnya.
Sebelumnya, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menegaskan bahwa kemungkinan pihaknya akan menghentikan PPKM Darurat karena pertimbangan ekonomi masyarakat.
“Toh kondisi Purwakarta sudah membaik. Tingkat keterisian RS turun. Dua kecamatan Maniis dan Sukasari sudah hijau. Jadi kita kemungkinan akan hentikan PPKM Darurat kembali ke PPKM Mikro,” jelas Anne.
KREATIF CARI CELAH
Sementara itu Ketua KMP Zaenal Abidin MP menegaskan dalan situasi yang serba darurat ini Bupati mesti kreatif cari celah agar kondisi ekonomi masyarakat tetap stabil.
“Jadi kuncinya kreatif dalam memimpin. Kita makin tahu kalau soal kepemimpinan juga masalah. Efeknya jadi situasi makin tidak terkendali,” jelas Zaenal.
Pihaknya meminta Bupati mesti fokus untuk menangani problem tenaga kesehatan yang sedang krisis. “Ini bisa dengan cara merekrut relawan nakes. Libatkan SMK Kesehatan untuk menutup krisis nakes,” jelas ZA.
Ia berharap, agar Bupati tidak memperpanjang PPKM Darurat. “Kebijakan ini terbukti membuat susah banyak orang. Muncul banyak kemiskinan baru akibat kebijakan yang salah karena tidak mempertimbangkan kebijakan ekonomi rakyatnya,” jelas Zaenal.
KMP, menurut ZA, sangat mendukung jika PPKM Darurat diperpanjang oleh Pusat, Bupati mesti berani menolak. “Kita lihat saja sejauh mana Bupati punya keberanian untuk menolak,” jelas ZA.(ril) editor : gtsoewarno
