Head LineKriminalPemda

KPP AKAN KAJI ASPEK HUKUM DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN TAJUG GEDE CILODONG

DIDUGA BANYAK DANA YANG PENGGUNAANNYA TUMPANG TINDIH

PURWAKARTA (eNPe.com) – Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) akan mengkaji secara serius aspek hukum pembangunan kawasan wisata religi di Tajug Gede Cilodong. Menurut Ketua KPP, selama ini dugaan korupsi dipembangunan kawasan itu masih simpang siur. Makanya akan dikaji agar ada kepastian hukum.

Ketua KPP Munawar Cholil menegaskan hal itu kepada eNPe.com akhir pekan lalu. “Kajian hukum ini penting agar semua yang terjadi di sana menjadi terang benderang,” jelas Cholil.

Ia menambahkan, kajian hukum ini mesti mampu menjelaskan secara gamblang, apakah unsur-unsur adanya dugaan korupsi memenuhi apa tidak.

“Kajian hukum ini penting agar kepastian hukum dalam kasus dugaan korupsi di Tajug Gede Cilodong menjadi terang benderang.” (Ketua KPP Munawar Cholil).

“Setidaknya ada tiga aspek penting untuk memastikan apakah ada korupsinya atau tidak. Pertama, apakah Bupati telah menyalahgunakan wewenangnya? Kedua, apakah ada regulasi yang dilanggar? Ketiga, apakah ada unsur kerugian negaranya?” jelas Cholil.

Secara kasat mata, pandangan orang awam, menurut mantan Ketua KNPI Purwakarta ini, ketiga unsur itu terpenuhi. “Tapi kita akan kaji dengan serius, melibatkan para ahli. Apa kesimpulannya, akan kita gunakan untuk langkah hukum lebih lanjut,” jelasnya.

HIBAH UNTUK TAJUG GEDE

Ia menambahkan, dari aspek anggaran, hibah ke Tajug Gede Cilodong berpotensi menuai masalah hukum. “Maka dari itu, aspek hibah ini akan menjadi kajian yang serius,” jelasnya.

Sebelumnya, dana hibah sebesar Rp 9,5 miliar pada APBD 2019 digelontorkan ke Tajug Gede Cilodong. Tahun ini, sebesar Rp 19,1 miliar bakal menggerojog ke kawasan itu, dari APBD 2020. Dari jumlah itu, sebesar Rp 7 miliar digunakan untuk membangun museum dan patung Nyai Pohaci.

ARTIKEL SERUPA  KETUA KPP MUNAWAR CHOLIL PERTANYAKAN STATUS HUKUM TAJUG GEDE CILODONG

Ketua KMP Zaenal Abidin menegaskan pihaknya bersama Kejari Purwakarta sedang mengkaji dugaan korupsi tender pada awal pembangunan Tajug Gede Cilodong. “Kami optimistis, banyak pejabat dan kontraktor saat itu yang bakal masuk penjara. Yang sudah bisa dipastikan terseret dalam kasus ini mantan Kadistarkim Aep Durohman, Kebag ULP Agung Wahyudi, sekarang sudah menjadi Kadistarkim menggantikan Aep dan kontraktornya. Kami serius soal ini,” jelas Zaenal.

Pihaknya menduga, pembangunan Tajug Gede ini banyak tumpang tindih anggaran. “Sumber dana dari pembangunan ini tidak cuma APBD, tapi kutipan dari dinas-dinas, CSR, dan diduga juga dari dana ZIS. Ini yang lagi kita telusuri,” jelasnya. (nur/KDR).

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *