BisnisHead LinePemda

KPP AKAN GUGAT PEMDA KE PTUN, LIMA IZIN PERUMAHAN BERMASALAH DI CAMPAKA

IMB YANG TERBIT MELANGGAR RUTR

PURWAKARTA (eNPe.com) – Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) akan gugat Bupati dan Dinas terkait, menyangkut penerbitan izin IMB dan lainnya terhadap lima perumahan di Campaka. Menurut Ketua KPP, gugatan ke PTUN ini karena mereka melanggar RUTR.

Munawar Cholil, Ketua KPP menegaskan itu kepada eNPe.com kemarin (14/8). “Lima perumahan itu melanggar RUTR. Mereka berdiri di atas lahan sawah produktif. Makanya kita akan batalkan IMB mereka melalui gugatan ke PTUN,” jelas Munawar.

KETUA KPP MUNAWAR CHOLIL

Kelima perumahan itu, menurut Munawar adalah Royal Campaka milik Perumnas, Perumahan Benteng Mutiara Emas, Puri Asoka, Griya Eboni Camoaka dan Fortuna Campaka Sari. “Perumahan-perumahan itu bakal bermasalah karena berdiri sengan izin yang melanggar aturan,” jelas Munawar.

Menurutnya, kajian KPP menunjukan bahwa Royal Campaka beedasarkan Perda RUTR No 11 Tahun 2012, dari 23 hektare yang dibebaskan, hanya 12 hektar yang sesuai aturan. “Sementara, berdasarkan Perda yang sama, keempat perumahan lainnya berdiri di areal hijau persawahan. Bahkan itu sawah produktif,” jelas Munawar.

Pihaknya menduga, kelima perumahan itu mengacu pada Perda RUTR perubahan tahun 2017. “Padahal Perda perubahan itu belum berlaku, akibat Gubernur belum menyetujui,” jelasnya.

Karena itu, ketika Bupati menerbitkan izin melalui dinas terkait, maka jalan satu-satunya kita gugat ke PTUN. “Kami meyakini bakal menang karena penerbitan IMB dasar yang digunakan Perda perubahan yang belum sah,” jelasnya.

Sementara itu Asda II Bidang Pembangunan Tri Hartono, MM menyatakan kalau ada terbit IMB untuk perumahan pasti dasarnya adalah Perda No 11 Tahun 2012. “Intinya RTRW masih menggunakan Perda No 11 Tahun 2012. Karena Perda revisi belum turun rekomendasi Gubernur,” jelas Tri.

Jadi, menurut Tri, dalam RTRW belum ada perubahan. Acuan perizinan masih menggunakan Perda lama.

ARTIKEL SERUPA  WUSMIN TAMBUNAN : JUAL BELI JABATAN MAKIN TERBUKA SEJAK ANNE RATNA MUSTIKA MENJADI BUPATI

Ketika ditanya, apakah empat perumahan itu melanggar RTRW? Tri menyatakan,”Mesti melihat peta RTRW.”

KONSUMEN JANGAN BELI

Sementara itu, pengacara KPP Riyad Abdulhanan, SH menegaskan siap mengawal proses gugatan ini. “Kita akan buktikan kalau langkah KPP ini benar dan untuk kepentingan konsumen,” jelasnya.

ADVOKAT RIYAD ABDUL HANAN, SH

Untuk itu, Riyad menghimbau agar konsumen lima perumahan itu jangan membeli. “Kasihan konsumen kalau sudah membeli dan ternyata mereka membangun secara ilegal. Konsumen pasti dirugikan,” jelasnya.

Riyad juga berharap agar Pemkab Purwakarta jujur dalam memberikan informasi soal RTRW. “Janganlah hal-hal terkait perizinan dijadikan bahan “dagangan” efeknya ya seperti sekarang,” jelasnya.

Sebelumnya, saat bertemu dengan Bupati, KPP menegaskan akan konsistem mempertahankan sawah meski RTRW sudah menetapkan sawah-sawah itu ada di zona kuning dan merah. Sikap KPP saat itu sejalan sengan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, untuk mempertahankan sawah-sawah di Purwakarta. (bay/PU).

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *