Head LineKriminalTajuk

KPK, YPI INDORAMA DAN MASA DEPAN SKANDAL SPPD DAN BIMTEK FIKTIF

PUBLIK tentu menunggu masa depan dua kasus besar yang sedang ditangani KPK dan Kejati Jabar. Pertama adalah dugaan korupsi pada penyaluran dana hibah sebesar Rp 2,7 miliar ke Yayasan Pendidikan Indorama. Dalam kasus ini KMP telah melaporkan Dedi Mulyadi ke KPK. Kedua adalah penuntasan dugaan kasus SPPD dan Bimtek Fiktif yang sekarang ditangani Kejati Jabar.

Untuk dua kasus ini, Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) Zaenal Abidin menegaskan pihaknya tidak akan mundur barang sejengkal.

Dua upaya suap telah Zaenal alami, sejak melaporkan dugaan kasus YPI ke KPK. Pertama datang dari seorang intelektual muda yang selama ini cemerang di mata publik, ia menyodorkan ke Zaenal uang cash Rp 50 juta. Kedua, seorang ketua LSM juga menyodorkan uang Rp 400 juta. Dua tawaran itu ditampik oleh Zaenal. Belum upaya lobi dari ketua partai yang merasa terancam nasibnya akibat penanganan SPPD dan Bimtek fiktif ini.

Apa yang dialami Zaenal adalah bukti banyak orang yang cemas dengan langkah KMP. Fenomena ini membuktikan bahwa dua kasus ini bisa menggeser konstelasi, mengubah peta politik dan banyak juga yang harap-harap cemas akan kedudukan mereka di dewan. Sisi lain tentu banyak penggembira yang sudah ancang-ancang dapat kursi gratis sebagai pengganti anggota dewan yang bakal terseret kasus ini.

Kepada KPK Zaenal sudah bisa hot line. Ini tentu keuntungan politik yang luar biasa. Apa yang Zaenal lakukan adalah pintu masuk buat KPK memburu siapapun pejabat dan mantan pejabat korup.

KALAH LOBI DI KEJAGUNG

Tapi melihat perkembangan kasus SPPD dan Bimtek Fiktif jatuh ke tangan Kejati Jabar ini juga membuktikan beberapa hal. Pertama, KMP kalah lobi oleh siapapun mereka yang ingin kasus SPPD Dan Bimtek fiktif ini terhenti. Kalau kasus ini ditangani Kejagung tentu punya daya tekan yang luar biasa.

Kedua, dengan  turunnya ke Kejati Jabar, publik agak pesimistis. Karena reputasi Kejati Jabar selama ini nyaris tidak punya kredibilitas di mata publik Purwakarta.

Sebenarnya banyak kasus dugaan korupsi yang pernah diselidiki oleh Kejati Jabar. Misalnya, skandal ME Pembangunan Air Mancur Sri Baduga. Beberapa pejabat Pemkab Purwakarta sudah dipanggil Kejati, tapi kasusnya raib. Begitu juga kasus hibah Rp 1 miliar kepada Kejari Purwakarta, beberapa pejabat Pemkab diperiksa Kejati tapi nasibnya entah bagaimana.

Kasus lain misalnya dugaan skandal raksasa pembangunan lintas barat Purwakarta yang telah menghabiskan dana Rp 200 miliar juga tidak jelas ujung pangkalnya. Begitupun pemeriksaan Yayasan Yudhistira, yang diduga telah mengelola dana CSR secara liar, juga tidak jelas-jelas amat ujung pangkalnya.

Intinya, wajar kalau kita pesimistis, melihat reputasi Kejati selama ini. Satu-satunya jalan KMP mesti kolaborasi dengan gerakkan mahasiswa yang selama ini tidur terlalu pulas.

Bangunin HMI, PMII, Permata, Kami dari tidurnya yang kelewat kepanjangan. Yakinkan mereka bahwa membuktikan antikorupsi itu dengan cara bergerak melawan, bukan dengan cara tidur pulas atau rajin seminar dari hotel satu ke hotel lain. (KDR).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *