KampusPemdaStraight News

KOMITE SEKOLAH SMPN 3 PURWAKARTA DIDUGA LAKUKAN PUNGLI Rp 175 RIBU/ SISWA

PUNGUTAN MULAI MENYEBAR KE SEKOLAH LAIN

PURWAKARTA, (newspurwakarta.com) –Setelah SMPN 8 Purwakarta yang diketahui melakukan dugaan pemungutan liar (pungli) sewa komputer UNBK, kini giliran SMPN 3 Purwakarta melakukan praktek sama.

Digratiskannya biaya SPP SMP oleh pemerintah membuat sekolah memutar otak mencari bantuan dana ilegal. Seperti yang dilakukan SMPN 3. Dengan mengatasnamakan komite sekolah, mereka memungut iuran komite sekolah sebesar Rp 175 ribu perbulan.

Keluhan tersebut diungkapkan orang tua siswa yang meminta namanya dirahasiakan. Menurut dia, pendidikan gratis hanya “isapan jempol” saja.
“Sekolah memang menggratiskan SPP. Tapi mereka mencari penggantinya dengan mengatasnamakan komite sekolah. Udah ga bener tuh,” keluhnya.

Padahal larangan pungli sudah dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
Hal fundamental dalam aturan ini terkait pungutan terdapat dalam Pasal 12 huruf b, Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

Tegas, Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan. Termasuk tidak boleh menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam dan bahan pakaian seragam di Sekolah, diatur dalam huruf a.

Komite Sekolah diperkenankan melakukan penggalangan dana, dengan ketentuan-ketentuan jelas sebagaimana diatur dalam Permendikbud 75/2016.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekolah SMPN 3 Muhammad Husni mengaku dirinya belum tahu jelas masalah ini. “Saya baru dua bulan menjadi kepala sekolah disini, jadi belum bisa memberikan jawaban. Saat ini saya sedang mengaudit laporan pertanggungjawaban iuran komite sekolah. Saya sudah meminta komite sekolah untuk menghentikan iuran sampai selesai audit,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Kusnandar mengaku akan segera kroscek kepada dua sekolah terkait dugaan pungutan ini.

“Terima kasih buat informasinya. Kami akan kroscek dan mempelajarinya. Dinas Pendidikan melarang adanya pungutan. Jika benar pungutan, ada sanksinya. (fan/PU)

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close